Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mulai memantapkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak 2026 yang akan berlangsung di 87 nagari pada 11 kecamatan. Pemilihan tersebut disebut menjadi agenda Pilwana terbesar yang pernah dilaksanakan di daerah itu.
Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Persiapan dan Pembentukan Panitia Pilwana 2026 yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari (DPMN) Pasaman Barat di Auditorium Kantor Bupati Pasbar, Senin (18/5/2026).
Bupati Pasaman Barat Yulianto yang hadir bersama Sekretaris Daerah Doddy San Ismail menegaskan pentingnya keberadaan wali nagari definitif guna memastikan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat berjalan maksimal.
Menurutnya, seluruh tahapan Pilwana harus dipersiapkan secara matang agar pelaksanaan pemilihan berlangsung aman, tertib, serta menjunjung prinsip demokrasi.
“Dulu nagari induk hanya 19, sekarang sudah berkembang menjadi 90 nagari. Tiga di antaranya sudah definitif. Artinya, ada 87 nagari yang membutuhkan wali nagari definitif. Semua pihak harus bersama menyukseskan Pilwana ini,” ujar Yulianto.
Ia juga meminta para camat aktif memberikan arahan kepada pemerintah nagari untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah itu dinilai penting agar tingkat partisipasi warga dalam menggunakan hak pilih dapat meningkat saat pemungutan suara berlangsung.
Sementara itu, Plt Kepala DPMN Pasaman Barat Syaikhul Putra mengatakan Pilwana 2026 akan menjadi pemilihan dengan cakupan wilayah dan jumlah nagari terbesar di Pasaman Barat.
Ia menjelaskan, pemungutan suara dijadwalkan berlangsung mulai 17 September hingga 20 Oktober 2026. Dalam pelaksanaannya, Pemkab Pasbar juga berencana menerapkan sistem e-voting guna meningkatkan efisiensi pelaksanaan sekaligus menekan biaya penyelenggaraan.
“Fokus rakor hari ini adalah pembentukan panitia tingkat kabupaten dan penyamaan persepsi seluruh unsur pelaksana. Setelah ini, rapat lanjutan akan digelar di tingkat kecamatan dan nagari,” kata Syaikhul Putra.
Selain pembentukan panitia, pemerintah daerah juga akan menyiapkan tenaga teknis inti serta petugas lapangan untuk mendukung kelancaran seluruh tahapan Pilwana.
Untuk tingkat kabupaten, panitia akan melibatkan unsur pemerintah daerah bersama Forkopimda. Dalam susunan tersebut, Bupati dan Wakil Bupati bertindak sebagai penanggung jawab, sedangkan Sekretaris Daerah menjabat sebagai ketua panitia.
Di tingkat kecamatan, pemerintah juga membentuk panitia pengawas yang terdiri dari unsur camat dan Forkopimca. Sementara di tingkat nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari akan diisi unsur Bamus, perangkat nagari, serta tokoh masyarakat.
Panitia nagari nantinya bertugas membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Nagari (KPPSN) dan petugas perlindungan masyarakat atau Linmas di tempat pemungutan suara.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan sesi diskusi yang membahas berbagai aspek penting pelaksanaan Pilwana, mulai dari pengamanan, proses seleksi penyelenggara, hingga kesiapan teknis pemungutan suara.
Seluruh peserta rapat menyatakan komitmen bersama untuk mendukung pelaksanaan Pilwana Serentak 2026 agar berjalan aman, jujur, transparan, dan demokratis. (*)
