Sumbardaily.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dharmasraya bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat langkah pengawasan terhadap distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah setempat.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) berjalan tertib, tepat sasaran, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat koordinasi yang digelar di Pulau Punjung, Kamis (11/6/2026). Pertemuan itu menjadi tindak lanjut dari Instruksi Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Nomor 1/INST-2026 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pendistribusian JBT dan JBKP.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani dan dihadiri sejumlah unsur Forkopimda. Hadir dalam kegiatan tersebut Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya Indra Gunawan, Dandim 0310/Sawahlunto-Sijunjung yang diwakili Danramil Koto Baru Kapten CKE Jarman, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Medison yang bertindak sebagai moderator.
Fokus utama pembahasan dalam rapat tersebut adalah penyempurnaan sistem pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar lebih efektif dan mampu menjawab berbagai tantangan yang muncul di lapangan. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum menilai penguatan pengawasan perlu dilakukan secara terintegrasi dengan melibatkan berbagai pihak terkait.
Dalam pemaparannya, Medison menegaskan pentingnya penguatan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Ia juga mempresentasikan rancangan Surat Keputusan terkait penyempurnaan struktur Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Pengendalian JBT dan JBKP yang akan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.
Menurut Medison, keberadaan Satgas yang lebih kuat dan melibatkan unsur strategis diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengendalian distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Dharmasraya.
Dari hasil pembahasan rapat, disepakati adanya penambahan sejumlah unsur dalam struktur Satgas. Beberapa posisi strategis yang ditambahkan antara lain Komandan Brimob sebagai Penasehat atau Pengarah, Wakapolres sebagai Wakil Penanggung Jawab Pelaksana, serta PT Pertamina Patra Niaga yang turut dilibatkan sebagai anggota Satgas.
Penyempurnaan struktur tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menjalankan fungsi pengawasan, sekaligus memastikan setiap kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dan sesuai tujuan.
Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM bersubsidi harus benar-benar menjamin penyaluran kepada pihak yang berhak menerimanya.
Karena itu, proses pemeriksaan di lapangan tidak hanya berpedoman pada nomor polisi kendaraan, tetapi juga harus mencakup pemeriksaan dokumen kendaraan, termasuk Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
Menurut Annisa, langkah tersebut diperlukan untuk memastikan mekanisme pengawasan berjalan lebih akurat dan tidak menimbulkan celah penyalahgunaan dalam distribusi BBM bersubsidi.
“Sebelum pelaksanaan di lapangan, Satgas perlu melakukan sosialisasi kepada pemilik dan pengelola SPBU serta berkoordinasi dengan Pertamina agar terdapat kesamaan persepsi dan mekanisme pengawasan,” ujar Annisa, dikutip Jumat (12/6/2026).
Ia menambahkan, sosialisasi kepada pengelola SPBU menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan program pengawasan. Dengan adanya pemahaman yang sama antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak Pertamina, pelaksanaan pengawasan diharapkan dapat berjalan lebih optimal.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Dharmasraya Indra Gunawan mengusulkan agar pelaksanaan pengawasan dilakukan oleh tim gabungan yang melibatkan unsur Polri, TNI, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Menurutnya, keterlibatan berbagai unsur tersebut akan memperkuat fungsi pengawasan sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas di lapangan. Selain itu, Indra juga menekankan pentingnya laporan harian dari petugas Satgas sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan.
Ia juga mengingatkan agar setiap pemeriksaan kendaraan dilakukan secara humanis dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Di sisi lain, Kapolres Dharmasraya AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro menjelaskan bahwa antrean kendaraan yang kerap terjadi di sejumlah SPBU umumnya disebabkan oleh keterlambatan pasokan dari depo BBM.
Ia juga menyampaikan bahwa pola pengawasan perlu disesuaikan dengan kondisi sumber daya yang tersedia. Dengan mempertimbangkan keterbatasan jumlah personel, sistem patroli dan pemantauan secara berkala dinilai lebih efektif dibandingkan penempatan petugas secara permanen di setiap SPBU.
Pendekatan tersebut diharapkan mampu menjaga efektivitas pengawasan tanpa mengurangi kualitas pengendalian distribusi BBM bersubsidi di lapangan.
Melalui penguatan struktur Satgas dan sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta Pertamina, Pemkab Dharmasraya bersama Forkopimda menegaskan komitmennya untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lebih tertib, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Upaya tersebut sekaligus menjadi langkah strategis dalam menjaga hak masyarakat terhadap akses energi bersubsidi yang disediakan pemerintah. (*)
