Sumbardaily.com, Padang - Pemerintah memastikan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi masyarakat di Sumatera Barat (Sumbar) tetap terbuka hingga penghujung 2025.
Kepastian ini disampaikan setelah rangkaian monitoring dan evaluasi penyaluran KUR yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian bersama para penyalur KUR dan pemangku kepentingan daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Sumbar mencatat penyaluran KUR mencapai Rp6,46 triliun kepada 104.389 debitur hingga 31 Oktober 2025.
Capaian ini menempatkan provinsi itu dalam kelompok sepuluh besar daerah dengan penyaluran KUR tertinggi secara nasional.
Kinerja tersebut turut mendukung realisasi nasional yang telah menyentuh Rp228,05 triliun atau 80,17 persen dari target plafon KUR 2025 sebesar Rp284,47 triliun.
Di Sumbar, pembiayaan produktif masih menjadi fokus utama. Penyaluran KUR Mikro mendominasi dengan nilai Rp4,13 triliun, disusul KUR Kecil Rp2,34 triliun, KUR Super Mikro Rp2,33 miliar serta KUR Penempatan PMI sebesar Rp105 juta.
Dari sisi sektor usaha, 64 persen alokasi KUR diarahkan untuk sektor produksi, sementara 36 persen lainnya mengalir ke sektor non-produksi.
Dari perspektif wilayah, Kota Padang tercatat sebagai daerah dengan penyerapan tertinggi, mencapai Rp841,89 miliar. Setelah Padang, Kabupaten Pesisir Selatan menyusul dengan Rp828,52 miliar, dan Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp602,77 miliar.
Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menegaskan bahwa Pemerintah terus mengawal agar penyaluran KUR berjalan optimal dan menyentuh pelaku usaha yang benar-benar membutuhkan.
“Pemerintah terus berupaya mengoptimalkan penyaluran KUR secara nasional, serta memastikan agar pelaksanaan program ini berjalan tepat sasaran dan berkualitas. Untuk itu, koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga dan Penyalur KUR senantiasa kami perkuat, termasuk di wilayah Sumatera Barat,” kata Ferry dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja KUR di Sumbar beberapa waktu lalu.
Kegiatan evaluasi tersebut merupakan bagian dari upaya mempercepat penyaluran KUR, sekaligus menjamin pembiayaan UMKM tetap terjaga sampai akhir tahun.
Agenda ini juga menjadi tindak lanjut dari Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Menteri Keuangan (Menkeu) pada 3 November 2025 lalu, yang menyoroti perlunya percepatan penyaluran KUR di Sumbar.
Dalam pertemuan itu, Pemerintah melakukan koordinasi dengan enam penyalur KUR terbesar di daerah ini, yakni Bank Nagari, BRI, Bank Mandiri, BNI, BTN dan BSI.
Hasilnya, seluruh penyalur memastikan ketersediaan kuota KUR di Sumbar masih memadai dan siap diakses masyarakat hingga akhir tahun 2025.
Kepastian tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah bersama penyalur KUR untuk menyediakan pembiayaan produktif bagi UMKM secara konsisten. Melalui monitoring yang berkelanjutan,
Pemerintah berharap penyaluran KUR di Sumbar tidak hanya bertambah secara kuantitatif, tetapi juga meningkat secara kualitas sehingga mampu memperkuat ekonomi daerah dan mendorong pertumbuhan usaha masyarakat. (adl)
