Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah pusat bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) terus mempercepat proses pembangunan Flyover Sitinjau Lauik yang menjadi salah satu proyek strategis nasional di Sumbar.
Salah satu fokus utama dalam tahap awal pembangunan ini adalah percepatan pembebasan lahan yang sempat mengalami keterlambatan dari target semula.
Deputi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infraswil), Muhammad Rachmat Kaimuddin, bersama Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah turun langsung meninjau progres pembangunan di kawasan Panorama I Sitinjau Lauik, Senin (27/10/2025).
Sorotan Utama: Pembebasan Lahan
Dalam kunjungan tersebut, kedua pejabat memetakan sejumlah persoalan teknis yang masih menjadi hambatan percepatan proyek, terutama terkait pembebasan lahan.
Gubernur Mahyeldi menyampaikan bahwa seluruh pihak di daerah, mulai dari masyarakat hingga wali nagari, telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan pembangunan.
“Untuk pembebasan lahan, Alhamdulillah kita awasi terus. Dukungan semua pihak luar biasa, mulai dari masyarakat, camat, lurah, hingga wali nagari semuanya mendukung,” ujar Mahyeldi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah saat ini sedang menyesuaikan data dan perizinan lahan sesuai dengan ketentuan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Dalam pertemuan sebelumnya, Pemprov Sumbar juga telah berkoordinasi langsung dengan Wakil Menteri ATR/BPN untuk mempercepat proses penuntasan perizinan.
“Kita memang butuh dukungan dari pihak ATR/BPN agar percepatan perizinan ini bisa segera selesai. Target awal seharusnya tuntas pada awal Oktober, namun sedikit mundur dari jadwal,” kata Mahyeldi.
Koordinasi Lintas Lembaga untuk Percepatan Proyek
Deputi Infrastruktur Dasar Kemenko Infraswil, Muhammad Rachmat Kaimuddin, menyebutkan pihaknya terus mendorong koordinasi lintas lembaga agar hambatan terkait lahan dapat segera teratasi.
Ia menegaskan pentingnya sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat setempat untuk memastikan proyek strategis tersebut berjalan sesuai rencana.
“Kami masih memiliki pekerjaan rumah untuk memperkuat koordinasi dengan ATR/BPN setempat terkait perizinan lahan. Jika izin segera tuntas, tim PUPR bisa langsung mengakses area pembangunan,” ujar Rachmat.
Ia menegaskan, penyelesaian pembebasan lahan menjadi kunci percepatan pembangunan agar kontraktor dapat segera memulai pekerjaan fisik di lapangan.
Investasi Triliunan dan Tantangan Teknis
Pembangunan Flyover Panorama 1 (Sitinjau Lauik 1) ini menelan investasi sebesar Rp 2,8 triliun, ditambah biaya operasional dan pemeliharaan mencapai Rp 562 miliar.
Total kebutuhan lahan untuk proyek yang dikerjakan PT Hutama Panorama Sitinjau Lauik (HPSL) ini mencapai 18,7 hektare, di mana sekitar 8,6 hektare di antaranya berstatus hutan lindung yang membutuhkan proses izin khusus dari kementerian terkait.
Secara teknis, proyek ini mencakup pembangunan jalan sepanjang 2,8 kilometer yang terdiri atas tiga jembatan utama. Jembatan pertama memiliki panjang sekitar 152 meter, jembatan kedua 120 meter, dan jembatan ketiga mencapai 100 meter.
Flyover Sitinjau Lauik nantinya diharapkan menjadi solusi atas persoalan jalur ekstrem di kawasan perbukitan yang selama ini rawan kecelakaan dan menghambat arus logistik dari dan menuju Kota Padang.
Pemerintah menargetkan, setelah persoalan pembebasan lahan rampung, pekerjaan fisik dapat segera dimulai agar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat lebih cepat. Proyek ini juga diharapkan menjadi tonggak baru dalam peningkatan konektivitas dan keselamatan transportasi di jalur vital penghubung Sumbar. (red)
