Sumbardaily.com, Padang - Gelombang rotasi dan mutasi kembali mewarnai struktur pemerintahan Kota Padang. Perombakan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Wali Kota Padang, Fadly Amran, bersama Wakil Wali Kota Maigus Nasir, sejak mereka dilantik untuk periode 2025-2030.
Berbeda dari pelantikan sebelumnya, peta perubahan kali ini menyisakan dinamika menarik, bukan hanya soal perpindahan posisi, tetapi juga munculnya sejumlah kursi strategis yang kini tanpa pejabat definitif.
Pelantikan yang berlangsung Rabu (26/11/2025) tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Padang Nomor 797 Tahun 2025 tentang pemberhentian, pemindahan, dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam serta dari jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemko Padang.
Dari data yang dihimpun, enam pejabat dipindahkan ke posisi baru, sementara satu nama kembali menduduki jabatan yang sama.
Salah satu figur yang menjadi sorotan dalam rotasi ini adalah Heriza Syafani. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial (Kadinsos), Heriza kini dipindahkan menjadi Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Kadispusip).
Pergeseran ini mencuri perhatian karena Heriza diketahui merupakan kerabat atau ipar dari Wali Kota Padang sebelumnya, Hendri Septa. Jabatan yang ia tempati tersebut sebelumnya diisi oleh dr Feri Mulyani Hamid.
Feri Mulyani kini dimutasi ke posisi baru sebagai Staf Ahli bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) di Sekretariat Daerah (Setda) Kota Padang.
Perubahan posisi ini menjadi bagian dari perombakan yang lebih luas, termasuk pergeseran sejumlah pejabat yang mengelola urusan strategis di Pemko Padang.
Perubahan penting juga terjadi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol). Tarmizi Ismail, yang sebelumnya memimpin instansi tersebut, kini mendapat mandat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspem Kesra).
Jabatan lama Tarmizi kemudian diisi oleh Syahendri Barkah, sosok yang sebelumnya dikenal publik sebagai Kepala Dinas Perdagangan (Kadisdag) Kota Padang.
Di sektor yang berhubungan langsung dengan isu pemberdayaan keluarga, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Padang sebelumnya, Eri Sendjaya, kini dipindahkan untuk mengisi posisi Kepala Dinsos menggantikan Heriza Syafani. Pergantian ini membuat posisi Kepala DP3AP2KB kosong.
Selain itu, Syahrial, yang semula menjabat Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, dipindahkan menjadi Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan.
Sementara itu, satu nama tetap berada pada posisi yang sama, yakni Hendrizal Azhar yang kembali didapuk sebagai Sekretaris DPRD Kota Padang.
Meski sejumlah jabatan telah terisi melalui pelantikan ini, Pemko Padang masih menyisakan pekerjaan rumah. Beberapa kursi penting di tingkat pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) masih belum memiliki pejabat definitif.
Beberapa di antaranya yakni, Kepala Inspektorat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora), Kepala DP3AP2KB, Kepala Disdag hingga Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang juga ikut mengalami kekosongan seiring pergeseran pejabat sebelumnya.
Kondisi ini menandai bahwa proses penyusunan struktur pemerintahan Kota Padang masih akan berlanjut dalam waktu dekat.
Di tengah upaya pemerintah kota menata ulang arah kebijakan dan memperkuat pelayanan publik, sejumlah jabatan kosong tersebut menjadi tantangan tersendiri yang perlu segera dituntaskan agar roda pemerintahan dapat berjalan efektif.
Lantas, apa kata Wali Kota Padang, Fadly Amran terkait hal tersebut?
Fadly Amran menegaskan bahwa pelantikan ini diharapkan membawa energi baru bagi OPD terkait.
Ia menekankan bahwa penempatan pejabat telah melalui pertimbangan matang, mulai dari kebutuhan organisasi, kompetensi, hingga evaluasi kinerja.
“Kami berharap bapak ibu pejabat yang dilantik benar-benar menjadi pimpinan yang amanah, menjadi teladan dan berkomitmen meningkatkan kinerja OPD masing-masing,” katanya.
Ia juga mengingatkan para pejabat untuk mampu merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan tepat, meski di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
“Saat ini kita juga dalam masa Tanggap Darurat bencana hidrometeorologi, Bapak Ibu harus bisa menunjukkan kesigapan dalam melayani masyarakat yang terdampak bencana,” tuturnya. (adl)
