Sumbardaily.com - Upaya memperbaiki ketepatan sasaran bantuan sosial kini memasuki babak baru. Pemerintah pusat menunjuk Pemerintah Kota (Pemko) Padang sebagai daerah percontohan dalam program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos), sebuah langkah yang diyakini mampu menjawab persoalan klasik terkait data penerima bantuan.
Penunjukan tersebut ditandai dengan kunjungan Tim Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah lintas kementerian yang melakukan koordinasi bersama Wakil Wali Kota (Wawako) Padang, Maigus Nasir, di Palanta Kediaman Resmi Wali Kota Padang, Jumat (24/4/2026) siang.
Dalam pertemuan itu, hadir sejumlah pejabat penting, di antaranya Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dirjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Teguh Setyabudi, Asisten Deputi Koordinasi Administrasi Wilayah dan Kependudukan Kemenko Polkam, Brigjen TNI Kartika Adi Putranta, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat (Sumbar), Mohamad Abdul Majid Ikram bersama perwakilan BI Pusat dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Penunjukan Kota Padang sebagai pilot project tidak lepas dari persoalan mendasar yang selama ini terjadi dalam penyaluran bantuan sosial, yakni ketidaktepatan data penerima. Hal ini menjadi perhatian serius Pemko Padang.
Maigus Nasir mengungkapkan bahwa masalah validitas data masih menjadi tantangan utama dalam penyaluran bansos selama ini. Ia menilai digitalisasi menjadi solusi strategis untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan.
“Selama ini persoalan utama kita ada pada data. Ada masyarakat yang tercatat miskin secara administrasi padahal tidak, dan sebaliknya yang benar-benar membutuhkan justru tidak masuk data. Melalui digitalisasi bansos ini, kami harap semuanya menjadi jelas dan bantuan tersalurkan tepat sasaran,” katanya .
Sebagai bentuk keseriusan, Pemko Padang telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Wali Kota terkait pembentukan Tim Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial. Tidak hanya itu, langkah konkret juga disiapkan di lapangan guna mendukung implementasi program tersebut.
Sebanyak 1.700 agen lapangan akan dilibatkan dalam proses pendataan dan pendampingan masyarakat.
Agen tersebut terdiri dari unsur ASN, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), hingga perangkat lingkungan seperti RT, RW serta pengurus masjid dan musala.
Langkah ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat secara langsung, sekaligus memperkuat validitas data berbasis kondisi riil di lapangan.
Para agen nantinya juga akan mendapatkan pelatihan intensif agar mampu mendampingi masyarakat dalam mengakses sistem digital yang digunakan.
“Kami menargetkan peluncuran program digitalisasi bansos di Kota Padang pada Oktober 2026 setelah seluruh tahapan persiapan rampung,” kata Wawako Padang.
Di sisi lain, pemerintah pusat melalui Ditjen Dukcapil menilai kesiapan Kota Padang sudah berada pada level yang cukup matang, terutama dari aspek data kependudukan.
Teguh Setyabudi menyebutkan bahwa dari sekitar 961 ribu wajib KTP di Kota Padang, sebanyak 99,16 persen telah melakukan perekaman.
Sementara itu, tingkat aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) telah melampaui 34 persen, tertinggi di Sumbar.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator penting bahwa Padang memiliki fondasi kuat untuk mengimplementasikan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial.
“Dengan capaian tersebut, Kota Padang sebagai salah satu dari 42 penerima program Digitalisasi Bansos dinilai layak menjadi pelopor implementasi di Sumbar. Program ini diharapkan menjadi tonggak reformasi penyaluran bantuan sosial yang lebih modern, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Teguh.
Digitalisasi bantuan sosial ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan data, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam proses distribusi bantuan.
"Dengan sistem yang terintegrasi dan berbasis identitas digital, potensi penyimpangan serta kesalahan sasaran dapat diminimalisir. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari transformasi digital di sektor pelayanan publik, yang menempatkan data kependudukan sebagai basis utama dalam berbagai kebijakan sosial," tuturnya. (*)
