Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mempercepat pemulihan layanan kesehatan dengan memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas yang rusak akibat bencana.
Langkah ini difokuskan pada tiga unit layanan dasar, yakni Puskesmas Pembantu (Pustu) Sikilang, Pondok Bersalin Desa (Polindes) Sikilang, serta Pustu Mandiangin.
Upaya percepatan tersebut dinilai krusial karena ketiga fasilitas itu memiliki peran penting dalam menjangkau kebutuhan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah terpencil yang terdampak langsung bencana.
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Strategis Sumatera Barat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Kegiatan ini juga berada di bawah pengawasan sejumlah instansi terkait guna memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, melalui Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat, Gina Alecia, menyampaikan bahwa percepatan pembangunan kembali fasilitas kesehatan merupakan bagian dari strategi utama dalam pemulihan pascabencana.
“Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi ini menjadi prioritas agar masyarakat segera kembali mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, khususnya di daerah terdampak bencana,” kata Gina Alecia, Kamis (30/4).
Ia menjelaskan, keberadaan fasilitas kesehatan tingkat dasar seperti Pustu dan Polindes sangat vital dalam memberikan layanan kesehatan langsung kepada masyarakat, terutama di daerah yang sulit dijangkau.
Program ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan penyelarasan Rencana Induk dan Rencana Aksi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Kabupaten Pasaman Barat.
Kesepakatan tersebut tertuang dalam dokumen bernomor 05/BA-PB/Gs6/2026 yang disahkan pada 7 Maret 2026 di Padang. Proses penyusunan melibatkan berbagai pihak guna memastikan program pemulihan berjalan secara efektif, terarah, dan tepat sasaran.
Dalam dokumen itu, dilakukan sinkronisasi antara data usulan perbaikan fasilitas kesehatan yang tercantum dalam Rencana Induk dan Rencana Aksi dengan kebutuhan teknis di lapangan. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan program benar-benar sesuai dengan kondisi riil pascabencana.
Selain itu, setiap usulan penanganan telah disesuaikan dengan skala prioritas pemulihan serta didukung oleh data teknis yang akurat, sehingga proses rehabilitasi dapat berjalan optimal.
Gina Alecia berharap kolaborasi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan mampu mempercepat proses pembangunan kembali fasilitas kesehatan.
“Upaya ini diharapkan tidak hanya memulihkan kondisi pascabencana, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.(*)
