Sumbardaily.com – Prevalensi stunting di Pasaman Barat tercatat mencapai 12,4 persen atau sekitar 4.056 balita. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.110 balita diketahui hidup dalam kondisi sosial ekonomi rentan dengan keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti hunian layak, sanitasi, air minum bersih, hingga listrik.
Situasi ini menjadi perhatian serius Pemkab Pasaman Barat yang kini memperkuat upaya penurunan stunting melalui intervensi lintas sektor yang lebih terintegrasi.
Langkah tersebut juga mendapat dukungan dari Tanoto Foundation yang kembali menetapkan daerah ini sebagai mitra dalam program percepatan pencegahan dan penurunan stunting (P3S).
Berdasarkan hasil pemadanan data e-PPGBM dengan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) 2025, faktor penyebab stunting di Pasaman Barat tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi, tetapi juga dipengaruhi kondisi lingkungan serta tingkat kemiskinan keluarga.
Project Management Unit Coordinator Tanoto Foundation, Felly Ardan, menyampaikan bahwa Pasaman Barat dinilai memiliki komitmen kuat dalam penanganan stunting. Selama masa pendampingan periode 2022–2024, berbagai capaian telah diraih.
Beberapa di antaranya adalah penyusunan Strategi Komunikasi Perubahan Perilaku (SKPP) melalui Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2021, pengembangan modul pelatihan bagi dai serta tokoh agama dan budaya, pelatihan terhadap 25 dai, hingga pelaksanaan pra-rembuk bersama perusahaan perkebunan.
Sementara itu, Bupati Pasaman Barat, Yulianto, menegaskan bahwa persoalan stunting masih menjadi tantangan besar yang harus ditangani secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Ia menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan hingga usia dua tahun atau pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan intervensi yang terintegrasi, mulai dari aspek kesehatan hingga sosial ekonomi,” ujarnya dikutip Sabtu (25/4/2026).
Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Joni Hendri, mengungkapkan bahwa dari 1.110 balita yang masuk kategori rentan, masih ditemukan berbagai keterbatasan akses terhadap layanan dasar.
Data menunjukkan, sebanyak 39 balita tinggal di rumah tidak layak huni. Selain itu, 60 balita belum memiliki akses jamban layak, 69 balita belum mendapatkan air minum aman, 22 balita masih menggunakan bahan bakar tradisional, dan 2 balita belum menikmati akses listrik.
Menurutnya, kondisi tersebut mempertegas bahwa persoalan stunting sangat erat kaitannya dengan faktor lingkungan dan kemiskinan.
“Ini menunjukkan bahwa stunting sangat berkaitan dengan faktor lingkungan dan kemiskinan, sehingga intervensinya harus menyentuh berbagai sektor,” jelasnya.
Dalam rangka mempercepat penurunan angka stunting, pemerintah daerah bersama Tanoto Foundation terus memperkuat kemitraan melalui berbagai program strategis.
Upaya tersebut meliputi penguatan komitmen pemerintah daerah, penyelenggaraan lokakarya konvergensi lintas sektor, implementasi SKPP, pengembangan kurikulum Komunikasi Perubahan Perilaku (KPP), pelatihan tokoh agama, hingga penguatan manajemen data.
Selain intervensi gizi spesifik yang dilakukan melalui pemberian makanan tambahan oleh Dinas Kesehatan, intervensi gizi sensitif juga digencarkan melalui berbagai program bantuan sosial.
Program tersebut antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT), serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga berisiko.
Untuk mendukung seluruh intervensi tersebut, dibutuhkan estimasi anggaran sebesar Rp1.414.250.000. Anggaran ini mencakup berbagai kebutuhan, seperti perbaikan rumah tidak layak huni sebesar Rp25 juta per unit, pengurusan sertifikat tanah Rp250 ribu.
Kemudian, penyediaan sambungan air minum layak Rp1,6 juta, pembangunan fasilitas sanitasi Rp5 juta, pemasangan listrik daya 450 VA Rp750 ribu, serta penyediaan perlengkapan memasak seperti tabung gas, kompor, dan regulator senilai Rp800 ribu.
Sebagai bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor, pemerintah daerah juga menggagas gerakan “Brondol Sawit” yang melibatkan perusahaan perkebunan untuk mendukung intervensi sensitif secara terpadu.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat penurunan angka stunting di Pasaman Barat dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat. (*)
