Sumbardaily.com - Upaya mempercepat penanganan masalah sosial di daerah terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
Salah satunya dengan menjemput langsung dukungan program dari pemerintah pusat, termasuk program rehabilitasi sosial dan pembangunan Sekolah Rakyat.
Bupati Pasaman Barat, Yulianto, bersama Wakil Bupati M. Ihpan melakukan kunjungan kerja sekaligus audiensi ke Kementerian Sosial Republik Indonesia selama dua hari, mulai 27 hingga 28 April 2026. Kegiatan ini turut didampingi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Pasaman Barat, Vanvoni Gorbi.
Pada hari pertama, rombongan mengunjungi Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL) Bekasi yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Kementerian Sosial RI. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha STPL Bekasi, Jaswardi.
Dalam kunjungan itu, pembahasan difokuskan pada penguatan pelaksanaan program Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI), khususnya bagi anak, lanjut usia, dan penyandang disabilitas di Pasaman Barat.
Program ini merupakan layanan rehabilitasi sosial yang mengedepankan pendekatan berbasis keluarga, komunitas, serta residensial untuk meningkatkan kesejahteraan kelompok rentan.
Dari hasil pembahasan, diketahui bahwa pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan melakukan asesmen terhadap 269 keluarga yang berpotensi menerima bantuan ATENSI. Sasaran program tersebut mencakup keluarga rentan, penyandang disabilitas, serta lansia terlantar yang masuk dalam Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada desil 1 hingga desil 2.
Bupati Yulianto menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen mempercepat proses asesmen agar bantuan dapat segera direalisasikan.
“Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat akan mengoptimalkan pelaksanaan program ini melalui percepatan asesmen oleh Dinas Sosial, sehingga bantuan ATENSI dapat direalisasikan pada triwulan III tahun 2026,” ujar Yulianto.
Ia juga menambahkan bahwa pemanfaatan layanan di STPL akan dimaksimalkan untuk menekan berbagai persoalan sosial di daerah.
“Selain itu, kami berkomitmen memanfaatkan seluruh layanan yang tersedia guna meningkatkan ekonomi keluarga penerima manfaat serta menurunkan angka kemiskinan di Pasaman Barat,” lanjutnya.
Pada hari kedua, agenda dilanjutkan dengan audiensi bersama Menteri Sosial RI. Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Kabupaten Sumenep, Kabupaten Klaten, dan Kabupaten Lombok Timur.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengajukan usulan agar daerah tersebut diprioritaskan dalam pembangunan Sekolah Rakyat, sekaligus meminta dukungan berbagai program strategis lainnya dari Kementerian Sosial.
Usulan tersebut mendapat respons positif. Menteri Sosial menyatakan bahwa Pasaman Barat masuk dalam prioritas Tahap III pembangunan Sekolah Rakyat untuk tahun 2026/2027. Hal ini mempertimbangkan keseriusan pemerintah daerah dalam memenuhi berbagai persyaratan yang dibutuhkan.
Dengan adanya sinyal positif tersebut, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat optimistis sinergi dengan pemerintah pusat dapat semakin kuat, sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah.(*)
