Sumbardaily.com, Jakarta - Upaya percepatan pengadaan tanah untuk Hunian Tetap (Huntap) dan Sekolah Rakyat di Padang kini memasuki tahap krusial.
Pemerintah Kota (Pemko) Padang bergerak langsung ke tingkat pusat guna memastikan kepastian hukum lahan yang akan digunakan bagi korban bencana hidrometeorologi serta pembangunan fasilitas pendidikan baru.
Wali Kota Padang, Fadly Amran, melakukan pertemuan dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Fokus utama pembahasan adalah percepatan administrasi dan legalitas lahan yang akan digunakan untuk Huntap dan Sekolah Rakyat.
Langkah ini dinilai strategis mengingat sejumlah lahan yang direncanakan masih menghadapi kendala administratif, termasuk status belum bersertifikat dan persoalan turun waris.
Pemko Padang sebelumnya telah menyiapkan lahan Huntap untuk korban bencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025. Total terdapat tiga titik lokasi yang telah dipetakan.
Pertama, di Kelurahan Balai Gadang seluas 2,9 hektare dengan tambahan pengadaan 2,2 hektare. Kedua, di Kelurahan Simpang Haru seluas 5.000 meter persegi. Ketiga, di Kelurahan Lambung Bukit, Kecamatan Pauh, seluas 4,6 hektare.
Selain Huntap, pengadaan tanah juga diarahkan untuk pembangunan Sekolah Rakyat dengan kebutuhan lahan mencapai 8,1 hektare.
Dari total tersebut, empat hektare merupakan tanah milik Pemko Padang, sementara 4,1 hektare lainnya masih dalam proses pengadaan.
“Kami berharap dukungan Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat kepastian hukum lahan ini, karena ada yang belum bersertifikat, dan turun waris, sehingga pembangunan Sekolah Rakyat dan Huntap ini dapat berjalan dengan lancar,” ujar Fadly Amran usai bertemu Menteri ATR/BPN, di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
Permohonan dukungan ini bukan tanpa alasan. Kepastian hukum menjadi faktor penentu agar pembangunan tidak tersendat di tengah proses administrasi pertanahan yang belum tuntas.
Menanggapi hal tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menegaskan komitmen kementeriannya untuk mempercepat proses administrasi terkait pengadaan tanah di Padang.
“Kami mendukung penuh pengadaan tanah untuk Sekolah Rakyat dan Huntap ini, karena merupakan perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kami akan memastikan semua proses administrasi pertanahan berjalan cepat dan transparan,” kata Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid.
Selain membahas Huntap dan Sekolah Rakyat, dalam pertemuan itu turut dibicarakan sejumlah isu strategis lainnya. Fadly Amran meminta dukungan terkait sertifikasi tanah Pusat Pemerintahan Kota Padang seluas sekitar 40 hektare.
Tak hanya itu, pengelolaan Lahan Sawah Dilindungi serta perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) pascabencana hidrometeorologi juga masuk dalam agenda pembahasan.
Langkah percepatan pengadaan tanah ini menjadi fondasi penting dalam memastikan korban bencana memperoleh hunian tetap yang layak serta menghadirkan Sekolah Rakyat sebagai fasilitas pendidikan yang representatif.
Kepastian hukum lahan dinilai menjadi kunci agar seluruh proses pembangunan di Padang dapat berjalan tanpa hambatan administratif.
Dengan dukungan pemerintah pusat, pengadaan tanah untuk Huntap dan Sekolah Rakyat di Padang diharapkan dapat segera tuntas, sehingga realisasi pembangunan bisa dilakukan tepat waktu dan sesuai perencanaan. (red)
