Sumbardaily.com – Menjelang arus mudik Hari Raya Idul Fitri 2026, pengawasan terhadap kesiapan layanan transportasi publik mulai diperketat. Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) turun langsung melakukan pemantauan terhadap fasilitas dan pelayanan transportasi yang menjadi titik mobilitas masyarakat.
Pengawasan tersebut dilakukan di dua simpul transportasi utama, yakni Terminal Tipe A Anak Air dan Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Kegiatan ini bertujuan memastikan kesiapan penyelenggara layanan dalam menghadapi lonjakan penumpang selama periode mudik Idul Fitri 2026.
Pengawasan di Terminal Anak Air dilakukan dengan berkoordinasi bersama Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumbar. Sementara di BIM, tim Ombudsman melakukan koordinasi dengan PT Angkasa Pura Indonesia sebagai pengelola bandara.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pengawasan pelayanan publik menjelang masa mudik Lebaran.
Menurutnya, peningkatan mobilitas masyarakat setiap tahun saat Idul Fitri membutuhkan kesiapan yang matang dari seluruh penyelenggara layanan transportasi.
“Pengawasan ini bertujuan memastikan kesiapan penyelenggara layanan transportasi dalam menghadapi lonjakan penumpang selama periode mudik Lebaran. Selain itu, kegiatan ini juga untuk mendorong pelayanan publik yang aman, nyaman, tertib, dan bebas dari maladministrasi,” kata Adel.
Pengawasan di Terminal Anak Air
Dalam kunjungan ke Terminal Tipe A Anak Air, tim Ombudsman melakukan peninjauan terhadap berbagai aspek pelayanan transportasi. Sejumlah fasilitas menjadi fokus pemantauan, mulai dari kesiapan ruang tunggu penumpang, ketersediaan armada bus, hingga informasi jadwal keberangkatan yang dapat diakses masyarakat.
Selain itu, tim juga memeriksa standar keselamatan transportasi melalui proses ramp check terhadap kendaraan angkutan umum. Ramp check dilakukan untuk memastikan kendaraan yang digunakan dalam perjalanan mudik berada dalam kondisi aman dan layak jalan.
Kebersihan fasilitas umum, ketersediaan sarana bagi penyandang disabilitas, serta kesiapan petugas pelayanan juga turut menjadi bagian dari evaluasi.
Ombudsman juga melakukan dialog langsung dengan pengelola terminal guna memastikan mekanisme pengawasan terhadap operasional angkutan kota antarprovinsi (AKAP) selama masa angkutan Lebaran.
Dari hasil pemantauan, Terminal Anak Air dinilai memiliki fasilitas dan sumber daya yang cukup lengkap dibandingkan terminal lainnya di wilayah tersebut. Namun, jumlah perusahaan otobus (PO) yang bergabung masih tergolong sedikit.
Saat ini terdapat sembilan PO AKAP yang beroperasi, tetapi hanya empat di antaranya yang bergabung secara aktif di Terminal Anak Air.
Temuan lain menunjukkan bahwa Posko Mudik di terminal tersebut akan mulai beroperasi pada 13 Maret 2026. Posko ini melibatkan 27 personel dengan pembagian tugas sebanyak 13 personel dalam setiap sif pelayanan.
Untuk memastikan keselamatan transportasi, Terminal Anak Air juga memiliki dua petugas ramp check yang bertugas memeriksa kelayakan kendaraan angkutan mudik sebelum beroperasi.
Pemantauan di BIM
Selain terminal darat, Ombudsman Sumbar juga melakukan pengawasan di BIM yang menjadi gerbang utama transportasi udara di Sumbar.
Di bandara tersebut, tim Ombudsman memantau kesiapan pelayanan penumpang, alur proses keberangkatan dan kedatangan, serta fasilitas penunjang yang tersedia bagi pengguna jasa penerbangan.
Koordinasi antar pemangku kepentingan juga menjadi perhatian utama, mengingat potensi peningkatan mobilitas masyarakat yang cukup signifikan selama masa mudik Lebaran.
Dalam kesempatan tersebut, Ombudsman berdiskusi dengan pihak PT Angkasa Pura Indonesia mengenai kesiapan operasional bandara, termasuk aspek keselamatan penerbangan, kenyamanan penumpang, serta kesiapan personel.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa BIM telah menyiapkan Posko Mudik Terpadu yang akan mulai beroperasi pada 13 Maret 2025. Posko ini akan melibatkan sebanyak 283 personel untuk mendukung kelancaran arus mudik Idul Fitri 2026.
Secara umum, fasilitas dan sarana prasarana di bandara tersebut dinilai telah lengkap dan ramah bagi penyandang disabilitas.
Saran Ombudsman untuk Peningkatan Layanan
Dalam hasil pengawasan tersebut, Ombudsman Sumbar juga memberikan sejumlah saran guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat selama periode mudik Lebaran.
Salah satu rekomendasi yang disampaikan adalah perlunya peningkatan perhatian terhadap pelayanan bagi kelompok rentan di Terminal Anak Air, termasuk penyandang disabilitas, lansia, dan ibu dengan anak kecil.
Selain itu, Ombudsman menilai Terminal Anak Air sebagai satu-satunya terminal di Kota Padang seharusnya dapat menjadi pusat aktivitas transportasi yang lebih ramai, baik dari sisi perusahaan otobus maupun jumlah penumpang.
Oleh karena itu, diperlukan strategi dan intervensi dari pemerintah daerah agar lebih banyak PO AKAP beroperasi secara aktif di terminal tersebut.
Ombudsman juga menilai bahwa fasilitas yang tersedia di Terminal Anak Air sudah cukup memadai, termasuk kegiatan ramp check yang dilakukan secara aktif untuk memastikan kendaraan yang digunakan dalam perjalanan mudik aman bagi penumpang.
Sementara itu, kepada pihak BIM, Ombudsman menyarankan agar pengelola bandara dapat merespons setiap keluhan masyarakat atau pengguna layanan dengan cepat dan tepat. (*)
