Sumbardaily.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pencapaian baru industri keuangan syariah nasional setelah total aset sektor tersebut mencapai Rp3.131,02 triliun pada 2025. Nilai tersebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah sekaligus menunjukkan ketahanan industri keuangan syariah di tengah dinamika perekonomian global.
Capaian tersebut dipublikasikan melalui Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia (LPKSI) Tahun 2025 yang diterbitkan OJK sebagai referensi strategis untuk menggambarkan kondisi, daya saing, serta arah pengembangan industri keuangan syariah nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam laporan tersebut, OJK mengusung tema "Penguatan Daya Saing Industri Keuangan Syariah dalam Mendukung Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Nasional". Tema itu menjadi bagian dari komitmen OJK dalam memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui kebijakan yang adaptif, terintegrasi, dan berkelanjutan.
LPKSI 2025 juga menggambarkan bahwa industri keuangan syariah tetap mampu membukukan kinerja positif meski perekonomian global masih dibayangi fragmentasi perdagangan internasional, perubahan kebijakan ekonomi di sejumlah negara, serta meningkatnya ketegangan geopolitik.
Kondisi tersebut didukung oleh implementasi berbagai kebijakan pengembangan sektor jasa keuangan serta penguatan kerangka regulasi setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan perkembangan industri keuangan syariah nasional terus bergerak ke arah yang lebih baik seiring pelaksanaan berbagai kebijakan yang telah disusun bersama para pemangku kepentingan.
"Sejalan dengan implementasi berbagai arah kebijakan yang telah ditetapkan, industri keuangan syariah nasional terus melangkah ke arah yang lebih baik, tidak hanya tumbuh secara kuantitatif, tetapi juga semakin meningkat dari sisi kualitas dan daya saing. Pencapaian ini perlu terus dijaga untuk memastikan sektor jasa keuangan tetap stabil di tengah tingginya ketidakpastian perekonomian global," kata Friderica, dilansir resmi pada Sabtu (8/8/2026).
OJK mencatat fundamental ekonomi Indonesia tetap terjaga sepanjang 2025 meskipun kondisi global masih menghadapi berbagai tantangan. Pada tahun tersebut, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya yang mencapai 5,03 persen.
Pertumbuhan ekonomi tersebut dinilai menjadi fondasi penting bagi pengembangan industri keuangan syariah nasional.
Berdasarkan LPKSI 2025, total aset industri keuangan syariah nasional mencapai Rp3.131,02 triliun atau meningkat 8,56 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut menjadi nilai aset terbesar sejak industri keuangan syariah berkembang di Indonesia.
Kontribusi terbesar berasal dari sektor perbankan syariah dengan total aset mencapai Rp1.067,73 triliun atau tumbuh 8,92 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Sementara itu, aset pasar modal syariah di luar kapitalisasi saham syariah tercatat sebesar Rp1.875,25 triliun atau mengalami pertumbuhan 8,18 persen secara tahunan.
Di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) syariah, aset Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) mencapai Rp74,27 triliun atau meningkat 10,59 persen dibandingkan periode sebelumnya.
Adapun aset sektor Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) tercatat sebesar Rp124,51 triliun atau tumbuh 10,29 persen secara tahunan.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae yang juga menjabat sebagai Ketua Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) menegaskan OJK akan terus mengawal pengembangan industri keuangan syariah melalui implementasi berbagai regulasi, roadmap sektoral, serta kebijakan yang mendorong peningkatan daya saing industri.
Menurut Dian, pembentukan KPKS sejak Juni 2025 menjadi wadah strategis untuk memperkuat koordinasi antarpemangku kepentingan sekaligus mempercepat pertukaran informasi dalam penyusunan kebijakan yang lebih terintegrasi.
Ia menilai sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat daya saing industri keuangan syariah, menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.
Sebagai laporan yang diterbitkan setiap tahun, LPKSI menyajikan informasi mengenai perkembangan industri keuangan syariah, tantangan yang dihadapi, peluang yang tersedia, hingga arah kebijakan pengembangannya di Indonesia.
OJK berharap laporan tersebut dapat menjadi referensi bagi regulator, pelaku industri, akademisi, investor, serta masyarakat dalam memahami perkembangan dan prospek industri keuangan syariah nasional.
Ke depan, OJK menyatakan akan terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mempercepat pengembangan ekosistem keuangan syariah yang inklusif, inovatif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Upaya tersebut juga diarahkan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan syariah dunia. (*)
