Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah pusat mempercepat penanganan darurat di Bendungan Koto Tuo, Kota Padang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dody Hanggodo secara langsung menginstruksikan percepatan normalisasi aliran sungai di kawasan tersebut dengan skema kerja tanpa henti serta pelibatan masyarakat melalui program padat karya.
Instruksi itu disampaikan Menteri Dody saat meninjau lokasi terdampak banjir di Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah, Kamis (29/1/2026). Dalam kunjungan tersebut, Menteri PUPR menegaskan bahwa percepatan penanganan Bendungan Koto Tuo menjadi prioritas demi menjamin keselamatan warga dan memulihkan fungsi infrastruktur pengendalian air.
Dody Hanggodo menekankan bahwa proses normalisasi harus dilakukan secara optimal dengan meningkatkan intensitas pekerjaan di lapangan. Ia meminta jajaran teknis untuk menyesuaikan pola kerja sesuai kebutuhan, termasuk kemungkinan penerapan sistem kerja bergiliran sepanjang hari.
“Normalisasinya kita percepat. Saya sampaikan kepada Kepala Balai, kalau memang diperlukan kita minta penyedia jasa untuk bekerja 24 jam, bisa dua sif atau tiga sif, terserah mekanisme penyedia jasa. Yang penting percepatan penyelesaian,” ujar Dody Hanggodo.
Selain aspek teknis pembangunan, Kementerian PUPR juga menaruh perhatian serius pada dampak sosial dan ekonomi yang dirasakan warga sekitar Bendungan Koto Tuo. Dody menyampaikan bahwa sesuai arahan Presiden, penanganan pascabencana harus disertai dengan upaya menjaga keberlangsungan mata pencarian masyarakat terdampak.
Karena itu, ia meminta agar kegiatan pemulihan dan percepatan pengerjaan bendungan turut melibatkan warga setempat melalui program padat karya. Skema ini diharapkan mampu memberikan penghasilan harian sekaligus mempercepat proses pemulihan kawasan.
“Saya minta Kepala Balai memikirkan bagaimana supaya ada program padat karya di sini. Sehingga masyarakat yang terdampak itu mata pencariannya tidak berhenti, tetap ada penghasilan hariannya,” kata Dody.
Ia menegaskan, kerusakan infrastruktur akibat banjir tidak boleh berujung pada terhentinya roda ekonomi warga. Pemerintah, menurutnya, berkewajiban memastikan masyarakat tetap berdaya di tengah proses perbaikan yang berlangsung.
“Mata pencariannya tidak boleh ikut putus. Kami berupaya cepat agar dampak buruk ini teratasi sekaligus membuka kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pekerjaan,” lanjutnya.
Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran menyampaikan apresiasi atas langkah cepat dan perhatian langsung dari Kementerian PU terhadap kondisi Bendungan Koto Tuo yang terdampak banjir.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Padang siap bersinergi dan memberikan dukungan penuh agar seluruh tahapan penanganan dapat berjalan lancar dan sesuai target.
“Kami mengapresiasi perhatian dan langkah cepat dari Bapak Menteri PUPR beserta jajaran. Pemerintah Kota Padang siap berkolaborasi dan mendukung penuh agar penanganan pascabanjir ini bisa segera diselesaikan dan masyarakat kembali merasa aman,” ujar Fadly Amran.
Fadly juga berharap percepatan normalisasi Bendungan Koto Tuo dapat segera memberikan ketenangan bagi warga Kecamatan Koto Tangah. Menurutnya, bendungan tersebut memiliki peran vital dalam sistem pengairan sekaligus pengendalian air di kawasan tersebut. (red)
