Sumbardaily.com, Padang - Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) melakukan pengecekan langsung terhadap kesiapan layanan transportasi dan energi menjelang periode mudik Idul Fitri 1447 Hijriah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal saat mobilitas masyarakat meningkat.
Pengawasan tersebut difokuskan pada dua sektor strategis yang menjadi kebutuhan utama masyarakat selama mudik, yakni distribusi energi serta layanan transportasi kereta api.
Kegiatan pemantauan dilakukan di wilayah operasional PT Pertamina Patra Niaga Wilayah Sales Area Sumatera Barat dan PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional II Sumatera Barat (KAI Divre II Sumbar) pada Jumat (13/3/2026).
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumbar, Adel Wahidi menjelaskan, pengawasan ini merupakan bagian dari fungsi lembaga tersebut dalam memastikan penyelenggaraan pelayanan publik berjalan baik, khususnya pada momentum mudik Lebaran.
Menurutnya, masa mudik biasanya diikuti peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi serta energi, terutama Bahan Bakar Minyak (BBM).
Dalam kunjungan ke unit operasional Pertamina Patra Niaga di Sumbar, Ombudsman melakukan koordinasi terkait kesiapan distribusi energi selama masa mudik dan arus balik Lebaran.
Fokus pembahasan mencakup ketersediaan stok BBM dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), kelancaran distribusi hingga ke SPBU dan pangkalan LPG, serta pengawasan terhadap potensi penyimpangan distribusi yang dapat merugikan masyarakat.
"Berdasarkan hasil pemantauan awal, Pertamina memastikan stok BBM selama periode mudik Lebaran dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat," kata Adel.
Selain itu, katanya, jalur distribusi BBM melalui Jalan Lembah Anai dipastikan tetap dapat dilalui kendaraan pengangkut bahan bakar sehingga distribusi ke berbagai wilayah tidak terganggu.
"Sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kelangkaan gas di masyarakat, Pertamina Patra Niaga juga telah merencanakan penambahan pasokan LPG ukuran tiga kilogram pada tanggal 15 hingga 16 Maret 2026," katanya.
Tidak hanya itu, pengawasan terhadap layanan energi juga diperkuat melalui pembentukan Posko Satuan Tugas (Satgas) Ramadhan dan Idul Fitri 2026.
Posko tersebut beroperasi sejak 9 Maret hingga 1 April 2026 dan melayani pengaduan masyarakat secara langsung di Kantor Sales Area Sumbar maupun melalui surat elektronik (surel/email) serta aplikasi percakapan WhatsApp.
"Langkah ini dilakukan untuk memastikan keluhan masyarakat terkait distribusi energi dapat segera ditindaklanjuti," katanya.
Selain sektor energi, Ombudsman Sumbar juga melakukan pengawasan terhadap kesiapan transportasi kereta api di wilayah Divisi Regional II Sumatera Barat.
Pemantauan difokuskan pada kesiapan sarana dan prasarana, sistem penjualan tiket, kapasitas angkutan penumpang, hingga standar pelayanan kepada pengguna jasa kereta api.
Hasil pemantauan menunjukkan bahwa KAI Divre II Sumbar telah menyiapkan Posko Terpadu Mudik Lebaran yang mulai beroperasi sejak 11 Maret hingga 1 April 2026.
"Untuk memastikan pelayanan berjalan optimal, KAI juga menambah kekuatan personel hingga mencapai 146 orang selama periode mudik Lebaran," katanya.
KAI memperkirakan lonjakan jumlah penumpang akan mulai terjadi pada 18 Maret 2026. Meski demikian, peningkatan tersebut diprediksi tidak terlalu tinggi dibandingkan dengan jumlah penumpang pada masa libur biasa.
Sementara itu, terkait kelayakan armada, KAI secara rutin melakukan pemeriksaan kelayakan atau ramp check terhadap seluruh unit kereta api.
Pemeriksaan tersebut dilakukan secara berkala setiap satu bulan sekali dan pemeriksaan terakhir telah dilakukan pada Februari 2026.
"Kami berharap seluruh penyelenggara pelayanan publik, terutama di sektor energi dan transportasi, terus meningkatkan kesiapan serta kualitas layanan selama masa mudik Lebaran," ucap Adel Wahidi.
Hal ini dinilai penting agar masyarakat dapat melakukan perjalanan mudik dengan aman, nyaman, dan lancar.
Selain itu, masyarakat juga diimbau untuk tidak ragu melaporkan apabila menemukan dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik selama periode mudik Idul Fitri.
"Melalui pengawasan tersebut, Ombudsman berharap pelayanan publik di Sumbar dapat berjalan lebih transparan, responsif, serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang meningkat selama musim mudik," imbuhnya. (adl)
