Sumbardaily.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago mengungkapkan kekesalannya terhadap praktik pemberian gelar datuak di Sumatera Barat (Sumbar) yang dinilai dilakukan secara sembarangan oleh sebagian ketua adat.
Kritik itu disampaikan Djamari saat memberikan arahan kepada peserta pendidikan di Sespim Lemdiklat Polri pada Senin (9/3/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia menyinggung pentingnya disiplin sekaligus menyoroti persoalan integritas di tengah masyarakat, termasuk dalam menjaga nilai adat.
Di hadapan para peserta pendidikan, Djamari terlebih dahulu menyapa mereka yang berasal dari Sumbar. “Ada orang Padang? Angkat tangan, orang Minang? Coba berdiri. Oke terima kasih,” kata Djamari saat memulai ceritanya.
Dalam pemaparannya, Djamari menuturkan pengalaman yang dialaminya setelah dilantik sebagai Menko Polkam. Ia mengaku didatangi oleh seorang ketua adat yang menawarkan dirinya untuk diangkat sebagai datuak.
Menurutnya, tawaran itu datang secara tiba-tiba meski sebelumnya mereka tidak pernah saling mengenal.
“Tidak ada angin, tidak ada hujan, tahu-tahu datang begitu. Sebelum-sebelumnya mereka tidak kenal saya. Celakanya begitu, tidak kenal,” ujar Djamari.
Ia pun mempertanyakan mengapa dirinya baru dianggap sebagai bagian dari masyarakat Minangkabau setelah menjabat sebagai pejabat negara.
“Begitu jadi Menko Polkam, oh saya jadi orang Minang. Baru sekarang toh? Sekarang saya bilang?” kata Djamari.
Ia menjelaskan bahwa dirinya sudah lama menggunakan nama Chaniago, bahkan sejak masih menjadi taruna.
“Saya orang Minang dari dulu. Saya pasang nama Chaniago sejak taruna saya pasang. Kenapa baru sekarang orang Minang kenal saya,” ungkapnya.
Sindiran tersebut, menurut Djamari, membuat ketua adat yang menemuinya tampak malu. Tidak berhenti di situ, Djamari mengaku semakin terkejut ketika dirinya secara resmi ditawari untuk diangkat sebagai datuak.
Menurutnya, gelar datuak merupakan jabatan kehormatan dalam adat Minangkabau yang seharusnya dijaga dengan baik. Karena itu, ia mempertanyakan manfaat dari pemberian gelar tersebut.
“Di situ saya tersentak. Loh, betapa berharganya seorang datuk itu saya bilang. Sampai saya katakan, apa untungnya buat saya dan apa untungnya buat orang Minang?” ujarnya.
Namun, menurut Djamari, pertanyaan tersebut tidak mampu dijawab oleh ketua adat yang menawarinya. Ia kemudian mengungkapkan kekecewaannya karena pernah terjadi kesalahan besar dalam pemberian gelar datuak sebelumnya.
Dalam penjelasannya, Djamari menyinggung kasus yang menjerat mantan Kapolda Sumbar, Teddy Minahasa, yang terlibat perkara narkoba.
“Anda tahu enggak bahwa anda pernah salah besar dalam memilih seorang datuk. Kenapa salah? Karena melantik seorang jenderal datuk dan dia adalah biang kerok narkoba,” ujar Djamari.
Ia pun mempertanyakan proses pemberian gelar tersebut yang dinilai tidak mempertimbangkan latar belakang orang yang diberi kehormatan adat.
“Di mana ceritanya anda bisa melantik seseorang tanpa mengetahui latar belakang dia, dilantik jadi datuk. Bukankah anda sendiri yang menghancurkan adat itu?” kata Djamari.
Menurutnya, setelah mendengar kritik tersebut, ketua adat yang menemuinya tidak dapat memberikan jawaban dan akhirnya memilih pamit pulang.
“Sampaikan kepada orang Minang, saya tidak bersedia jadi datuk,” tegasnya.
Djamari menegaskan bahwa kesalahan yang pernah terjadi seharusnya menjadi pelajaran agar tidak kembali mengulang hal yang sama. Ia juga menilai dirinya memiliki prinsip yang berbeda dengan sosok yang sebelumnya pernah diangkat sebagai datuak namun tersandung kasus hukum.
“Saya berjuang setengah mati demi kepentingan bangsa, tapi dia yang menghancurkan negeri. Berbeda sangat,” ujarnya.
Selain kepada ketua adat, Djamari juga mengaku pernah menyampaikan kritik serupa kepada kalangan akademisi di Universitas Andalas (Unand). Ia menilai para dosen dan guru besar juga memiliki tanggung jawab moral untuk tidak membiarkan praktik yang dinilai keliru terjadi di tengah masyarakat.
Menurutnya, semua pihak harus berani bersikap jika melihat sesuatu yang dinilai tidak benar.
“Saya katakan semuanya. Jangan merasa tidak bersalah dengan kejadian kemarin itu. Kalian juga salah, kenapa kalian diam saja melihat itu,” kata Djamari.
Ia menekankan bahwa kepedulian masyarakat sangat penting dalam menjaga nilai dan integritas, sekecil apa pun peran yang dimiliki.
“Nah, saya ingin menggambarkan bahwa sekecil apa pun terlibat di masyarakat kita harus peduli,” pungkasnya. (*)
