Sumbardaily.com, Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat realisasi program pembangunan nasional agar dampaknya lebih cepat dirasakan masyarakat. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan hal ini usai menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Menurut Purbaya, kebijakan yang telah dirancang sebelumnya dinilai belum berjalan optimal. Karena itu, rapat terbatas memutuskan perlunya percepatan di berbagai lini agar perekonomian dapat tumbuh lebih pesat.
“Kebijakan yang ada sekarang itu kelihatannya belum terlalu lancar diselenggarakan. Rapat tadi memutuskan untuk mempercepat semuanya. Jadi, dengan percepatan itu, ekonomi akan tumbuh lebih cepat,” ujarnya.
Defisit APBN Dijaga Maksimal 3 Persen
Purbaya menegaskan bahwa pemerintah tetap konsisten menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai batas aman, yakni maksimal 3 persen dari produk domestik bruto (PDB), sebagaimana diatur dalam undang-undang.
“Kita akan mengikuti undang-undang yang ada. Itu bukan keputusan pribadi, melainkan keputusan pemerintah secara keseluruhan,” tegasnya.
Ia juga menepis pandangan bahwa defisit APBN akan langsung memicu inflasi. Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproyeksikan mencapai 6,5 hingga 6,7 persen masih dalam kategori terkendali.
“Tidak otomatis defisit APBN menyebabkan inflasi atau belanja publik mendorong inflasi. Harus dilihat juga kapasitas ekonomi kita untuk menciptakan pertumbuhan,” jelasnya.
Fokus pada Lapangan Kerja dan Pertumbuhan
Selain menjaga stabilitas fiskal, pemerintah juga menyiapkan langkah percepatan implementasi berbagai program agar mampu menciptakan lapangan kerja baru.
“Kuncinya adalah seberapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja tersedia lebih banyak. Itu yang dikejar pemerintah ke depan,” kata Purbaya.
Stimulus tambahan, lanjutnya, tidak hanya diarahkan pada pemulihan konsumsi masyarakat, tetapi juga pada penguatan sektor produktif agar mampu mendorong daya saing ekonomi nasional.
Sinergi Fiskal dan Moneter
Purbaya menekankan pentingnya koordinasi erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Ia mengungkapkan telah berdiskusi dengan Bank Indonesia agar langkah-langkah pemerintah tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan.
“Kebijakan fiskal harus berjalan beriringan dengan kebijakan moneter. Jangan sampai langkah yang kita ambil justru mengganggu likuiditas perbankan,” tambahnya.
Dengan percepatan program pembangunan dan pengelolaan fiskal yang disiplin, pemerintah optimistis mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. (red)
