Sumbardaily.com, Padang - Aksi penipuan dengan modus mengatasnamakan pejabat Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Padang kembali marak dan meresahkan masyarakat.
Terbaru, nama Kepala Bidang Operasional (Kabid Ops) dan Sarana Prasarana (Sarpras) Dinas Damkar Kota Padang, Rinaldi, dicatut oleh pelaku tidak bertanggung jawab untuk meminta sejumlah uang dari korban kebakaran.
Kasus ini terungkap setelah adanya laporan dari anggota Damkar yang menemukan adanya modus baru penipuan pasca kebakaran.
Pelaku memanfaatkan momen saat warga masih panik usai musibah kebakaran, lalu menghubungi korban dengan mengatasnamakan pejabat Damkar.
“Setelah selesai pemadaman kebakaran, malamnya saya mendapat informasi dari anggota bahwa ada yang mengatasnamakan saya untuk meminta uang kepada pemilik rumah atau toko yang terbakar, dengan alasan untuk uang lelah atau operasional anggota,” ujar Rinaldi, Senin (25/8/2025).
Menurut laporan korban, pelaku menghubungi melalui aplikasi pesan singkat dengan menggunakan nomor berbeda, tetapi menampilkan foto profil dan nama Rinaldi.
Agar lebih meyakinkan, pelaku bahkan menyebut detil peristiwa kebakaran yang baru saja ditangani oleh tim Damkar.
Korban yang terperdaya akhirnya mentransfer sejumlah uang ke rekening yang diberikan pelaku. Berdasarkan laporan yang diterima, setidaknya ada kerugian mencapai sekitar Rp2 juta dari salah satu korban.
“Pelaku benar-benar memanfaatkan situasi. Masyarakat sedang dalam kondisi terpuruk setelah kebakaran, malah diminta uang dengan alasan operasional,” jelas Rinaldi.
Damkar: Semua Layanan Gratis
Rinaldi menegaskan, Dinas Damkar Kota Padang tidak pernah meminta biaya dalam bentuk apa pun dalam penanganan kebakaran maupun evakuasi lainnya. Semua tugas yang dijalankan petugas merupakan tanggung jawab resmi instansi.
“Kami tegaskan, pemadaman kebakaran, evakuasi ular, tawon, cincin, dan lainnya merupakan tugas dinas. Tidak ada pungutan biaya sepeser pun,” katanya.
Layanan yang diberikan Dinas Damkar Padang mencakup penanganan kebakaran rumah, toko, kendaraan, maupun kawasan permukiman.
Selain itu, Damkar juga kerap melakukan evakuasi hewan berbahaya, penanganan sarang tawon, hingga membantu warga yang mengalami cincin tersangkut di jari.
“Seluruh layanan ini gratis. Tidak ada biaya administrasi, uang lelah, atau operasional. Semua sudah ditanggung pemerintah daerah,” tegas Rinaldi.
Rinaldi meminta masyarakat agar tidak mudah percaya jika ada pihak yang menghubungi dan mengatasnamakan Dinas Damkar untuk meminta dana. Ia mengimbau warga segera melapor ke Damkar atau pihak kepolisian jika menemukan kasus serupa.
“Kalau ada yang meminta biaya dengan alasan apa pun, jangan dilayani. Segera laporkan ke kami atau pihak kepolisian,” pungkasnya.
Polisi Diminta Usut
Terkait kasus ini, Dinas Damkar Padang juga mendorong pihak kepolisian untuk menindaklanjuti laporan yang masuk.
Modus penipuan dengan mencatut nama pejabat dinas dianggap berbahaya karena bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik.
Kepala Dinas Damkar Padang, Budi Payan, menambahkan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Ia juga meminta masyarakat tidak segan-segan menghubungi nomor resmi Damkar jika ingin mengonfirmasi informasi.
“Nomor layanan darurat kami jelas. Jika ada yang meminta uang atau transfer, bisa dipastikan itu penipuan,” kata Budi Payan.
Fenomena penipuan dengan mencatut nama pejabat bukan pertama kali terjadi di Padang.
Dalam beberapa tahun terakhir, modus serupa juga kerap muncul dengan mengatasnamakan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, hingga organisasi kemasyarakatan.
Biasanya, pelaku menggunakan foto profil pejabat di aplikasi perpesanan, kemudian menghubungi calon korban dengan dalih sumbangan, biaya operasional, atau ucapan belasungkawa.
Pemerintah daerah bersama aparat hukum diharapkan lebih aktif melakukan sosialisasi agar warga tidak menjadi korban. Di sisi lain, korban yang sudah terlanjur dirugikan diimbau segera membuat laporan resmi agar kasus bisa diusut tuntas.
Sebagai bentuk antisipasi, Dinas Damkar Padang kembali menegaskan nomor layanan darurat yang dapat dihubungi masyarakat adalah 112, 113 atau nomor kantor resmi Damkar Kota Padang (0751-28858). Selain itu, Damkar juga memiliki akun media sosial resmi untuk penyampaian informasi.
“Jangan percaya nomor pribadi yang tiba-tiba menghubungi. Semua komunikasi resmi hanya melalui kanal resmi instansi,” tegas Budi Payan.
Masyarakat diimbau tetap waspada, tidak mudah percaya, dan selalu mengonfirmasi informasi melalui jalur resmi. Damkar Padang juga berkomitmen memberikan pelayanan terbaik tanpa pungutan biaya sepeser pun.
“Damkar hadir untuk melayani, bukan membebani. Semua layanan adalah hak masyarakat, dan kami tidak pernah meminta bayaran,” tuturnya. (adl)
