Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) menilai hambatan masuknya investasi masih menjadi persoalan utama dalam mempercepat pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) di daerah. Kendala tersebut mencakup keterbatasan dukungan perizinan, lemahnya koordinasi lintas sektor, hingga tantangan sosial dan lingkungan di lapangan.
Hal ini disampaikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, dalam Focus Group Discussion (FGD) Sinergi Pengembangan Energi Terbarukan di Padang, Kamis (20/11/2025).
Mahyeldi menegaskan perlunya pemahaman bersama antar-instansi agar hambatan yang selama ini memperlambat masuknya investor dapat segera diselesaikan. “Karena itu perlu pemahaman bersama dan kerja kolaboratif agar semua hambatan dapat diselesaikan dengan baik,” ujarnya.
FGD yang digelar Pemprov Sumbar ini diikuti oleh jajaran kepala daerah se-Sumbar, OPD terkait, pemangku kepentingan energi, serta Kementerian ESDM. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Prof Eniya Listiani Dewi, hadir secara daring, sementara sejumlah direktur teknis seperti Direktur Panas Bumi Ditjen EBTKE Gigih Udi Atmo dan Direktur Aneka EBT Andriah Feby Misna turut memberikan paparan langsung.
Sumbar Butuh Lonjakan Investasi untuk Mengejar Target 2030
Mahyeldi menekankan bahwa investasi menjadi kunci untuk mencapai target bauran energi primer Sumbar yang ditetapkan dalam RPJMD 2025–2029. Dalam dokumen itu, pemerintah provinsi menargetkan porsi EBT mencapai 58,29 persen pada 2030.
“Dalam lima tahun ke depan kita membutuhkan tambahan sekitar 27,7 persen dari capaian saat ini yang sudah mencapai 30,59 persen,” tuturnya.
Menurutnya, potensi EBT Sumbar masih sangat besar dan belum dikelola secara optimal. Pemanfaatan energi air, misalnya, baru mencapai 33 persen dari total potensi. Sementara potensi panas bumi mencapai 1.651 MW, tetapi baru dikembangkan sekitar 5 persen.
Selain itu, Sumbar memiliki potensi bioenergi sebesar 923,1 MW, energi angin 428 MW, serta potensi energi surya setara 5.898 MW. “Ini peluang besar sekaligus tantangan yang harus kita jawab bersama,” ucap Mahyeldi.
FGD Jadi Ruang Sinkronisasi Kebijakan
Mahyeldi menyampaikan apresiasi kepada Ditjen EBTKE yang memilih Sumbar sebagai tuan rumah FGD energi terbarukan ini. Menurutnya, forum strategis tersebut merupakan ruang penting untuk menyatukan langkah dan merumuskan tindak lanjut konkret terkait kebijakan transisi energi di daerah.
“FGD ini menjadi ruang penting untuk menyatukan langkah dan merumuskan tindak lanjut yang konkret demi memperkuat implementasi kebijakan transisi energi di daerah,” kata Mahyeldi.
Ia menilai, penyelarasan kebijakan pusat dan daerah diperlukan agar proses percepatan transisi energi tidak hanya bertumpu pada perencanaan, tetapi juga memastikan implementasi berjalan efektif di lapangan, terutama pada tahap investasi dan penyelesaian isu perizinan.
EBT Jadi Tulang Punggung Masa Depan Energi Nasional
Sementara itu, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, Prof Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa energi terbarukan merupakan solusi strategis masa depan bangsa. Menurutnya, Sumbar memiliki posisi penting dalam kontribusi energi bersih, mengingat sebagian besar pasokan listriknya telah bersumber dari pembangkit ramah lingkungan, seperti PLTA Maninjau.
“Sumbar sudah memberikan kontribusi besar bagi pembangkit nasional. Kami berharap kontribusi ini terus meningkat,” ujar Eniya.
Pemerintah pusat menetapkan target bauran EBT nasional sebesar 35 persen pada 2034. Eniya menyebutkan bahwa tiga sektor yang diharapkan menjadi pendorong utama adalah PLTS, pembangkit hidro, dan panas bumi.
Sumbar dipandang sebagai salah satu wilayah yang potensial mengembangkan ketiga jenis energi tersebut. “Sumatera Barat punya potensi besar menjadi lumbung energi baru terbarukan,” tegasnya.
Ia menambahkan, dukungan daerah menjadi faktor kunci untuk mewujudkan target swasembada energi nasional sebagaimana arahan Presiden RI Prabowo Subianto. “Paling lambat 2030 seluruh rakyat Indonesia harus menikmati listrik,” ujarnya. (red)
