Sumbardaily.com, Padang – Kesulitan memperoleh air bersih akibat kekeringan pascabencana hidrometeorologi di Kota Padang tidak hanya mengganggu pemenuhan kebutuhan dasar warga, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial baru apabila dibiarkan berlarut-larut. Situasi ini mendorong Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mempercepat langkah penanganan secara terkoordinasi lintas instansi.
Upaya penanganan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lintas instansi yang dipimpin Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah di Istana Gubernuran, Kamis malam (22/1/2026). Rapat digelar sebagai respons atas kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kota Padang setelah rusaknya ekosistem di kawasan hulu sungai akibat banjir bandang pada akhir November 2025.
Kerusakan lingkungan tersebut berdampak pada terputusnya aliran sungai dan jaringan irigasi yang selama ini menjadi sumber utama pasokan air. Akibatnya, ketersediaan air bersih bagi masyarakat terganggu dan memicu kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Empat Kecamatan Alami Dampak Kekeringan
Dalam rapat tersebut, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang Raju Minropa melaporkan bahwa kekeringan telah berdampak langsung terhadap masyarakat di empat kecamatan, yakni Kuranji, Pauh, Nanggalo, dan Koto Tangah.
Menurut Raju, perubahan arah aliran sungai menyebabkan jaringan irigasi terputus, sehingga pasokan air untuk berbagai kebutuhan ikut terganggu. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh sektor pertanian, tetapi juga sektor rumah tangga. Sejumlah sumur milik warga dilaporkan mengering, sehingga masyarakat kesulitan memperoleh air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.
Kondisi ini, kata Raju, memerlukan penanganan segera agar tidak memperburuk kondisi sosial masyarakat di wilayah terdampak.
Langkah Darurat Pemko Padang
Sebagai respons awal, Pemerintah Kota (Pemko) Padang telah menyiapkan sejumlah langkah darurat. Di antaranya adalah penyaluran air bersih menggunakan mobil tangki ke kawasan terdampak untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Selain itu, Pemko Padang juga merencanakan pembangunan sumur bor dangkal yang akan dikerjakan dalam waktu dekat. Langkah lain yang disiapkan adalah pembangunan hidran umum yang terhubung dengan jaringan pipa PDAM, sehingga distribusi air bersih dapat menjangkau lebih luas.
Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sementara sembari menunggu penanganan yang lebih menyeluruh terhadap dampak kerusakan ekosistem pascabencana.
Potensi Masalah Sosial
Menanggapi laporan tersebut, Mahyeldi menegaskan bahwa persoalan kekeringan dan krisis air bersih harus ditangani secara cepat, tepat, dan terukur. Ia mengingatkan bahwa persoalan air bersih tidak semata-mata berdampak pada aspek teknis, tetapi juga memiliki implikasi sosial apabila berlangsung dalam jangka waktu lama.
Mahyeldi menekankan bahwa potensi konflik sosial dapat muncul apabila masyarakat harus berebut akses terhadap air bersih. Oleh karena itu, intervensi pemerintah perlu dilakukan secara terkoordinasi dan menyeluruh.
“Saya berharap jangan sampai ada warga yang berebut air bersih. Itu bisa memicu masalah baru. Karena itu, persoalan ini harus segera kita selesaikan bersama, semua pihak harus bersinergi,” tegas Mahyeldi.
Ia juga mengaitkan urgensi penanganan tersebut dengan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang memprediksi cuaca panas masih akan berlangsung hingga akhir Januari sampai awal Februari 2026. Kondisi tersebut berpotensi memperpanjang masa kekeringan apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Pemetaan dan Dukungan Pemprov Sumbar
Lebih lanjut Mahyeldi menekankan pentingnya pemetaan detail terhadap titik-titik permasalahan penyediaan air bersih di Kota Padang. Menurutnya, pemetaan yang akurat akan membantu pemerintah menentukan langkah intervensi yang paling tepat dan efektif.
Pemprov Sumbar, kata Mahyeldi, siap memberikan dukungan penuh dan melakukan back up terhadap kebutuhan yang diperlukan oleh Pemko Padang dalam menangani krisis air bersih tersebut.
“Kita harus memastikan di mana saja titik-titik yang masih bermasalah dalam penyediaan air bersih. Dari situ, kita tentukan langkah yang akan kita perkuat dan optimalkan bersama,” ujarnya.
Target Rampung Sebelum Ramadhan 2026
Mahyeldi menargetkan penanganan kekeringan dan krisis air bersih di Kota Padang dapat diselesaikan sebelum memasuki bulan Ramadhan 2026. Target ini ditetapkan agar masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang tanpa terkendala kebutuhan dasar air bersih.
Dengan langkah cepat, koordinasi lintas instansi, serta dukungan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kota, Pemprov Sumbar berharap krisis air bersih pascabencana hidrometeorologi ini dapat segera teratasi dan tidak berkembang menjadi persoalan sosial yang lebih luas. (red)
