Sumbardaily.com - Komitmen Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, informatif, dan akuntabel terus diperkuat.
Salah satu langkah strategis yang kini dilakukan adalah mempererat koordinasi antara Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama dengan PPID Badan Publik melalui rapat konsolidasi yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Dillo Lantai II Kantor Bupati Padang Pariaman pada Rabu (1/7/2026) tersebut tidak hanya menjadi forum penyamaan persepsi mengenai pelayanan informasi publik, tetapi juga menjadi upaya mempercepat transformasi digital dalam pengelolaan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman, Zahirman, mengatakan bahwa keterbukaan informasi publik memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurutnya, keberadaan PPID menjadi representasi transparansi pemerintah dalam memberikan layanan informasi kepada masyarakat.
"PPID adalah wajah transparansi pemerintah. Konsolidasi ini memastikan tidak ada lagi sekat informasi antara PPID Utama dan badan publik. Informasi yang bersifat terbuka harus dapat diakses masyarakat secara cepat, akurat, dan aman," ujar Zahirman.
Ia menjelaskan, pelaksanaan rapat konsolidasi tersebut menjadi semakin penting karena saat ini Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat tengah melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik terhadap berbagai badan publik di daerah.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah berupaya memastikan seluruh badan publik memiliki standar pelayanan informasi yang sama sehingga proses penyediaan informasi kepada masyarakat dapat berjalan lebih optimal.
Zahirman mengungkapkan terdapat tiga fokus utama yang menjadi perhatian setelah pelaksanaan konsolidasi tersebut. Ketiga hal itu meliputi integrasi sistem digital, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) yang selalu diperbarui, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang bertugas mengelola informasi publik.
"Melalui sinergi yang semakin solid antara PPID Utama dan PPID Badan Publik, diharapkan indeks keterbukaan informasi publik terus meningkat, sekaligus meminimalkan terjadinya kesalahpahaman informasi di tengah masyarakat," tegasnya.
Sebagai tindak lanjut dari konsolidasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman juga mendorong penyatuan layanan permohonan informasi melalui sistem terpadu atau omnichannel. Penerapan sistem ini diharapkan mampu memangkas proses birokrasi sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi publik.
Selain membangun sistem layanan yang terintegrasi, pemerintah daerah juga akan melakukan pembaruan Daftar Informasi Publik secara berkala. Langkah tersebut mencakup pelaksanaan uji konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Upaya peningkatan kualitas pelayanan juga dilakukan melalui penguatan kapasitas petugas PPID Pembantu. Pemerintah daerah akan memberikan pelatihan dan pendampingan agar para petugas semakin responsif dalam melayani masyarakat serta memahami mekanisme penyelesaian sengketa informasi apabila terjadi di kemudian hari.
Zahirman kembali menegaskan bahwa keterbukaan informasi tidak sekadar memberikan akses terhadap data, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
"Sinergi yang kuat antara PPID Utama dan badan publik akan memastikan tidak adanya ego sektoral dalam memberikan informasi yang menjadi hak masyarakat," katanya.
Rapat konsolidasi tersebut turut menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat. Mereka adalah Ketua Komisi Informasi Sumbar, Idham Fadli, serta Tanti Endang Lestari yang menjabat sebagai Koordinator Bidang Kelembagaan sekaligus Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat Tahun 2026.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi Informasi Sumatera Barat, Idham Fadli, memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Diskominfo. Menurutnya, upaya yang dilakukan menunjukkan komitmen nyata dalam memperkuat tata kelola keterbukaan informasi publik.
Idham menilai Diskominfo sebagai PPID Utama telah menjalankan fungsi pembinaan terhadap badan publik di bawah kewenangannya secara sistematis dan terstruktur. Langkah tersebut dinilai mampu memperkuat kesiapan badan publik dalam memenuhi standar keterbukaan informasi.
"Ini merupakan langkah maju yang sangat positif. PPID Utama telah mengambil peran dalam membina badan publik di wilayahnya, dan sepengetahuan kami, langkah seperti ini menjadi salah satu yang pertama dilakukan di tingkat kabupaten/kota di Sumatera Barat," ungkap Idham.
Rapat konsolidasi ini juga diikuti badan publik yang tengah menjalani Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Peserta terdiri atas lima pemerintah nagari, lima SMA/SMK, serta empat instansi badan publik lainnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap budaya keterbukaan informasi semakin tertanam di seluruh badan publik.
Dengan penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas SDM, digitalisasi layanan, hingga integrasi sistem informasi, pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat berlangsung lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel sekaligus mendorong peningkatan indeks keterbukaan informasi publik di daerah. (*)
