Ketua Komisi I DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Sawal sambut baik pencapaian kinerja serapan anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar sebesar 95,6 persen.
Menurutnya pencapaian tersebut mesti dijadikan motivasi kinerja anggaran untuk tahun 2023 yang lebih baik.
Pencapaian serapan anggaran Pemprov Sumbar yang melebihi target harus sejalan dengan optimalisasi pembangunan daerah. Jika terdapat OPD yang bekerja di bawah standar dalam menjalankan program kerja Pemprov, sesuai aturan harus dievaluasi.
“Dalam kinerja anggaran, perencanaan dan pelaksanaan harus sesuai dengan waktu yang ditentukan, sehingga berdampak positif terhadap progress pembangunan daerah,” kata Sawal saat diwawancarai, Selasa (3/1/2023).
Sawal berharap ke depan, Gubernur Sumbar bisa menempatkan kepala OPD yang kompeten di bidangnya, sehingga target kinerja yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) jelas dan terealisaikan satu per satu.
Sementara itu Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar Rafdinal, meminta Gubernur untuk mengevaluasi kinerja OPD di lingkungan Pemprov Sumbar yang lamban dalam menjalankan program kerja sehingga berdampak buruk terhadap pembangunan dan ekonomi daerah.
Rafdinal menegaskan, rendahnya kinerja anggaran akan sangat berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Sektor ekonomi akan menerima dampak negatif akibat dari belanja pemerintah yang tidak optimal.
“Untuk itu, saya meminta Gubernur agar memacu kinerja OPD di Pemprov Sumbar agar serapan anggaran yang telah dialokasikan dapat lebih baik lagi. OPD yang terkendala dalam penggunaan anggaran harus dievaluasi,” tegas Rafdinal.
Baca Juga:
Ini Kinerja Sekretaris DPRD Sumbar Raflis Selama 2022
Untuk diketahui Kinerja Anggaran Pemprov Sumbar menunjukan kondisi yang sangat baik. Jika dilihat pada sisi Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah yang realisasinya surplus 100,93 persen.
Sementara dari sisi Belanja juga memperlihatkan indikator yang cukup baik yaitu mencapai 94,95 persen dengan sisa anggaran tahun 2022 lebih kurang Rp281,18 miliar. Untuk serapan anggaran sebesar serapan anggaran mencapai 95,6 persen.
Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi memaparkan, untuk pendapatan, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 secara nominal meningkat sebesar Rp296,31 miliar atau 11,61 persen.
Pendapatan Asli Daerah didominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah yang mengalami surplus 103,84 persen.
Hal ini menjadi indikator membaiknya kondisi perekonomian Sumbar yang dibarengi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak serta beberapa inovasi seperti inovasi Program 5 Untung yang dilaksanakan oleh Pemprov Sumbar dengan dukungan penuh Kepolisian Daerah (Polda) Sumbar.
Dalam halnya pendapatan transfer yang dinominasi dari DAU dan DAK juga memperlihat kondisi sangat baik dengan realisasi mencapai 97,33 persen.
Secara keseluruhan kinerja Pendapatan Daerah tahun 2022 mencapai 99,13 persen. Sedangkan untuk realisasi belanja, capaian tahun 2022 jauh lebih baik jika dibandingkan kondisi 2021 dimana realisasi belanja 93,78 persen dengan sisa anggaran mencapai Rp483,68 miliar. (ril)
