Sumbardaily.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengarahkan kebijakan anggaran Tahun Anggaran 2027 untuk memperkuat pelayanan publik melalui berbagai program yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Komitmen tersebut tercermin dari alokasi sebesar Rp22,48 triliun atau sekitar 82 persen dari total pagu indikatif Kementerian ESDM sebesar Rp27.335.640.478.000 yang telah disetujui Komisi XII DPR RI pada Senin malam (15/6/2026).
Anggaran jumbo tersebut akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur energi dan pelaksanaan sejumlah program strategis, seperti jaringan gas kota (jargas), listrik desa (lisdes), hingga bantuan pasang baru listrik (BPBL) bagi keluarga kurang mampu. Langkah tersebut ditempuh untuk memperluas akses energi yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, porsi terbesar anggaran kementeriannya pada 2027 memang difokuskan untuk kepentingan masyarakat, sementara kebutuhan operasional hanya memperoleh bagian yang kecil.
"Jadi hanya 13 persen dari (total) pagu anggaran Kementerian ESDM saja yang dipergunakan untuk operasional ESDM, karena semua anggaran yang ada kita fokuskan untuk menyentuh pada program-program yang ada di masyarakat," ujar Bahlil dalam Rapat Kerja Penetapan RKA-K/L dan RKP Tahun 2027 bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Senin (16/6/2026).
Menurut Bahlil, sebagian besar anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas di sektor energi. Di antaranya program converter kit untuk petani, pembangunan jaringan gas kota, proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei (Dusem), pembangunan pipa transmisi gas Semarang-Solo dan Cirebon-Bandung, serta program listrik desa dan bantuan pasang baru listrik.
"80% anggaran akan kita alokasikan untuk rakyat. Yang pertama, konverter kit untuk petani sebesar Rp158,50 miliar. Pipa Gas Dusem Rp3.948,16 milyar yang akan mengalirkan gas dari daerah yang surplus ke yang membutuhkan antara Sumatera dan Jawa. Proyek selanjutnya Jargas, untuk mengurangi ketergantungan terhadap LPG dengan menggunakan gas alam dengan jargas, kita mendapat anggaran sebesar Rp5.212,62 miliar," ujarnya.
Untuk sektor ketenagalistrikan, Kementerian ESDM mengalokasikan dana sebesar Rp9,746 triliun bagi pembangunan infrastruktur listrik desa. Selain itu, program bantuan pasang baru listrik bagi keluarga kurang mampu memperoleh anggaran sebesar Rp520 miliar.
Kedua program tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan akses energi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di daerah yang masih mengalami keterbatasan layanan listrik.
Pemerintah juga melanjutkan pembangunan sejumlah proyek infrastruktur energi strategis. Pipa transmisi gas Semarang-Solo memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp702,38 miliar, sedangkan pipa transmisi gas Cirebon-Bandung mendapatkan anggaran Rp577,56 miliar.
Kedua proyek tersebut dikerjakan secara multiyears dan menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat konektivitas jaringan gas nasional sekaligus meningkatkan keandalan pasokan energi antardaerah.
Di sektor energi baru terbarukan (EBT), Kementerian ESDM juga menyiapkan sejumlah program untuk mendorong diversifikasi energi. Anggaran sebesar Rp635,2 miliar dialokasikan untuk program motor listrik, kemudian Rp815,6 miliar untuk program kompor listrik, serta Rp58,58 miliar untuk pembangunan infrastruktur Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH).
"Program kompor listrik kita lakukan juga untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap LPG. Kita mencari sumber energi lain ke depan tidak hanya LPG saja termasuk pemanfaatan CNG," imbuhnya.
Melalui postur anggaran yang lebih berpihak pada kebutuhan masyarakat tersebut, pemerintah berkomitmen memperkuat ketahanan energi nasional, mendorong pemerataan pembangunan, serta membuka akses energi yang lebih inklusif hingga ke berbagai daerah di pelosok Indonesia. (*)
