Sumbardaily.com - Pemerintah memastikan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), terutama BBM bersubsidi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di tengah jaminan pasokan tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyoroti perubahan pola konsumsi yang dinilai perlu mendapat perhatian.
Bahlil mengungkapkan adanya pergeseran penggunaan dari BBM nonsubsidi menuju BBM subsidi. Kondisi itu menjadi perhatian pemerintah karena BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat yang memang berhak menerima manfaatnya.
“Kami pemerintah akan menyiapkan stok kebutuhan masyarakat, khususnya terkait dengan BBM bersubsidi,” ujar Menteri ESDM dalam keterangannya usai mengikuti Sidang Paripurna Dewan Energi Nasional (DEN) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (17/09/2026).
Menurut Bahlil, persoalan bukan hanya berkaitan dengan ketersediaan stok BBM. Pemerintah juga perlu memastikan subsidi yang disalurkan benar-benar diterima kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Ia menyebut terjadi fenomena shifting atau peralihan konsumsi dari BBM nonsubsidi ke BBM bersubsidi. Bahlil kemudian meminta masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang memadai untuk tidak ikut menggunakan BBM subsidi.
“Persoalan shifting dari yang tadinya tidak memakai subsidi dan sekarang mereka memakai subsidi, saran saya sebagai warga negara Indonesia kepada saudara-saudara saya yang mampu, yang mohon maaf mobilnya pakai BMW, kemudian mobil-mobil yang kelas tinggi, ya mohonlah kita pakai hati juga. Janganlah kita pakai BBM subsidi,” ucapnya.
Bahlil menegaskan BBM subsidi disediakan untuk masyarakat yang berhak. Karena itu, pemerintah ingin penyaluran subsidi dilakukan secara tepat sasaran agar manfaatnya tidak bergeser kepada kelompok yang sebenarnya memiliki kemampuan membeli BBM nonsubsidi.
“Itu kan untuk saudara-saudara kita yang berhak menerima itu, dengan metode lain adalah subsidi harus tepat sasaran,” lanjutnya.
Selain mengingatkan masyarakat, Bahlil juga membuka kemungkinan adanya penguatan regulasi untuk mengatur penggunaan BBM subsidi. Namun, ia menyebut perubahan regulasi tidak bisa dilakukan secara langsung karena membutuhkan tahapan dan proses.
Untuk sementara, menurut Bahlil, imbauan kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik tetap penting disampaikan. Hal tersebut menjadi salah satu langkah yang dapat dilakukan sambil pemerintah mempertimbangkan perubahan aturan.
“Saya akan mempertimbangkan, nanti kita lihat. Tapi kan saya harus ngomongin dulu, kalau regulasi itu butuh proses. Tapi imbauan ini penting,” ujarnya.
Bahlil juga mengajak masyarakat yang kondisi ekonominya lebih baik untuk memberikan kesempatan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan BBM subsidi. Ia meminta masyarakat mempertimbangkan kembali penggunaan BBM subsidi berdasarkan kemampuan masing-masing.
“Kalau yang punya gaji cukup, rumah bagus, pakai hatilah. Ya memang saya harus ngomong begini karena saya ini kan menteri yang pernah makan beras subsidi. Jadi berikanlah hak rakyat yang punya hak itu punya mereka. Jangan yang mampu yang mengambilnya,” tegasnya.
Pemerintah pada akhirnya memiliki dua fokus dalam pengelolaan BBM subsidi. Di satu sisi, stok BBM tetap disiapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, penyaluran subsidi terus diarahkan agar lebih tepat sasaran.
Langkah tersebut ditujukan agar dukungan negara dapat diterima masyarakat yang memang membutuhkan. Bahlil pun menempatkan kesadaran masyarakat mampu untuk tidak menggunakan BBM subsidi sebagai bagian dari upaya menjaga hak kelompok penerima subsidi.
Dengan ketersediaan stok yang tetap dijaga dan penyaluran yang diarahkan lebih tepat sasaran, pemerintah berkomitmen memastikan subsidi BBM tidak justru dinikmati kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. (*)
