Sumbardaily.com, Jakarta - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melalui Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) tengah menggalakkan upaya peningkatan peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai garda terdepan perlindungan HAM di tingkat daerah.
Langkah ini diambil sebagai respon terhadap pentingnya keseimbangan antara penegakan peraturan dan perlindungan hak-hak masyarakat.
Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (7/10/2024), menyoroti signifikansi peran Satpol PP dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah.
"Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018, Satpol PP memiliki tanggung jawab besar tidak hanya dalam penegakan Perda dan Perkada, tetapi juga dalam menjamin ketertiban umum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat," ungkap Dhahana.
Dhahana menekankan bahwa pemahaman yang komprehensif terhadap HAM menjadi kunci bagi Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.
"Kami meyakini bahwa sebagai ujung tombak ketertiban umum, Satpol PP perlu dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam hal perlindungan HAM," jelasnya.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Kemenkumham telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rangka penguatan kapasitas HAM bagi Satpol PP.
"Selama beberapa tahun terakhir, kami telah mengadakan serangkaian pelatihan yang melibatkan personel Satpol PP dari berbagai daerah. Ini merupakan bentuk kolaborasi konkret antara Kemenkumham dan Kemendagri," tambah Dhahana.
Lebih lanjut, Dhahana menggarisbawahi pentingnya peran pemerintah daerah dalam menyusun strategi penguatan kapasitas Satpol PP.
"Pembinaan yang serius dan inovasi dalam penegakan peraturan daerah dapat memperkokoh posisi Satpol PP sebagai pelindung masyarakat, sekaligus menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan tentunya humanis," ujarnya.
Dalam upaya mendorong pendekatan yang lebih humanis, Dhahana menekankan tiga nilai utama yang perlu diadopsi oleh Satpol PP: tangguh, humanis, dan melayani.
"Setiap anggota Satpol PP harus memiliki kesiapsiagaan tinggi, menjalankan tugas dengan santun sesuai SOP, dan selalu ingat bahwa mereka ada untuk melayani masyarakat," tegasnya.
Terkait dengan momentum politik yang akan datang, Dhahana juga menyinggung pentingnya isu penguatan kapasitas Satpol PP dalam konteks pilkada serentak.
"Kami berharap para calon kepala daerah dapat memasukkan wacana penguatan kapasitas Satpol PP, khususnya yang berkaitan dengan HAM, dalam visi dan misi mereka," imbuhnya.
Dhahana optimis bahwa dengan penguatan kapasitas ini, Satpol PP dapat memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui pendekatan yang lebih humanis.
"Tujuan akhirnya adalah menciptakan interaksi yang harmonis antara penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi masyarakat," pungkasnya. (red)
