Sumbardaily.com - Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan alokasi anggaran sebesar Rp9,6 triliun pada Tahun Anggaran 2027 untuk memperkuat kesejahteraan guru pendidikan agama dan keagamaan di berbagai daerah di Indonesia.
Usulan tersebut menjadi porsi terbesar dalam program prioritas nasional yang dipaparkan Kementerian Agama saat Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI. Agenda rapat membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) serta Rencana Kerja Pemerintah dan Kementerian/Lembaga (RKP-KL) Tahun 2027.
Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan, alokasi anggaran dalam Surat Bersama Pagu Indikatif (SBPI) Tahun Anggaran 2027 difokuskan pada dua klaster utama. Kedua klaster tersebut meliputi sektor pendidikan serta program penurunan kemiskinan melalui Program Kesejahteraan Rakyat (PRO-KESRA) Bantuan Sosial Terintegrasi.
Menurut Nasaruddin, Kementerian Agama telah mengalokasikan dukungan Program Prioritas Nasional (PKPN) sebesar Rp19,08 triliun dalam penyusunan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 yang dimasukkan melalui aplikasi KRISNA-RENJA K/L.
"Dalam penyusunan Pagu Indikatif TA 2027 pada aplikasi KRISNA-RENJA K/L, Kementerian Agama telah mengalokasikan dukungan PKPN sebesar Rp19,08 triliun. Kebutuhan prioritas ini pada prinsipnya telah terpenuhi secara penuh demi memastikan kebijakan nasional dapat diterjemahkan ke dalam program yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat," ujar Nasaruddin dalam rapat kerja di Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dari total anggaran yang dialokasikan untuk mendukung prioritas nasional tersebut, Kementerian Agama menempatkan program peningkatan kesejahteraan guru sebagai fokus utama. Sebanyak Rp9,6 triliun diusulkan untuk mendukung berbagai skema bantuan bagi tenaga pendidik agama dan keagamaan.
Anggaran tersebut mencakup pemberian insentif serta tunjangan profesi bagi guru dan dosen non-Aparatur Sipil Negara (ASN). Selain itu, dana tersebut juga diperuntukkan bagi penyaluran tunjangan khusus untuk guru yang bertugas di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Tak hanya itu, Kementerian Agama juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,71 triliun untuk mendukung penyaluran bantuan pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah.
Dalam rapat kerja tersebut, Komisi VIII DPR RI menerima penjelasan terkait Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2027 beserta seluruh usulan tambahan anggaran yang diajukan oleh Kementerian Agama.
Pembahasan kemudian ditutup dengan penandatanganan lembar kesimpulan rapat. Selanjutnya, anggota Komisi VIII DPR RI dijadwalkan melakukan pendalaman bersama para pejabat Eselon I Kementerian Agama.
Pendalaman tersebut dilakukan untuk mengawal akuntabilitas penggunaan anggaran sekaligus memastikan kebutuhan pendanaan berbagai layanan umat, termasuk program kesejahteraan guru agama dan keagamaan, dapat terpenuhi secara adil dan tepat sasaran pada Tahun Anggaran 2027. (*)
