Sumbardaily.com, Padang - Kekeringan yang meluas di sejumlah wilayah Kota Padang pasca bencana hidrometeorologi mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Padang mempercepat normalisasi sungai sebagai langkah mendesak untuk memulihkan sistem irigasi dan mengatasi krisis air bersih yang kian dirasakan masyarakat.
Pemko Padang menempatkan pemulihan infrastruktur pengairan sebagai prioritas utama, terutama melalui normalisasi sungai dan perbaikan jaringan irigasi di wilayah terdampak banjir bandang.
Upaya ini dinilai krusial untuk menjamin ketersediaan air bagi permukiman sekaligus menjaga keberlanjutan sektor pertanian yang terdampak kekeringan.
Komitmen tersebut ditegaskan Wali Kota Padang, Fadly Amran, saat meninjau langsung progres penanganan infrastruktur pengairan di Daerah Irigasi (DI) Koto Tuo dan DI Lubuk Minturun, Kecamatan Koto Tangah, Selasa (27/1/2026) siang.
Kunjungan lapangan itu dilakukan untuk memastikan langkah darurat dan jangka menengah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat pasca bencana.
Menurut Fadly, salah satu fokus utama saat ini adalah pembangunan intake atau pintu air sementara. Infrastruktur darurat tersebut diharapkan mampu mengembalikan aliran air ke kawasan permukiman dan lahan pertanian warga yang selama ini bergantung pada sistem irigasi sungai.
“Dengan dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar), UPTD Balai SDA Wilayah Utara, serta partisipasi masyarakat, kami akan membangun intake sementara agar air segera mengaliri lahan pertanian dan permukiman warga,” ujarnya.
Selain persoalan irigasi, Pemko Padang juga menghadapi kenyataan banyaknya sumur warga yang mengering akibat penurunan debit air tanah.
Untuk mengantisipasi dampak lebih luas terhadap kebutuhan dasar masyarakat, pemerintah daerah menyiapkan langkah penanganan terukur.
Distribusi air bersih secara rutin menggunakan mobil tangki PDAM menjadi solusi jangka pendek, disertai penyediaan hidran umum di sejumlah titik rawan krisis air. Upaya ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan air bersih warga tetap terpenuhi di tengah keterbatasan sumber air.
“Untuk upaya lanjutan, kami merencanakan pembangunan ratusan sumur bor komunal di fasilitas publik seperti masjid dan musala,” kata Fadly.
Pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, Pemko Padang tidak hanya berfokus pada pemulihan fungsi irigasi, tetapi juga pada upaya mitigasi bencana jangka panjang.
Pembangunan infrastruktur permanen seperti sabo dam dan cek dam direncanakan bersamaan dengan normalisasi hulu sungai guna menekan potensi banjir bandang dan kekeringan berulang.
“Kita telah mengajukan usulan dana rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp3,6 triliun kepada Pemerintah Pusat untuk pemulihan sektor infrastruktur, sosial, ekonomi, dan sektor terdampak lainnya. Semoga dapat segera direalisasikan sehingga pemulihan berjalan optimal,” katanya.
Sejalan dengan itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Kota Padang, Tri Hadiyanto, memaparkan bahwa langkah darurat telah dilakukan secara bertahap di sejumlah titik kritis.
Normalisasi sungai, pemasangan bronjong, hingga optimalisasi jaringan irigasi menjadi bagian dari strategi meningkatkan resapan air dan menjaga debit sumur warga.
“Untuk di DI Koto Tuo ini, setelah saluran kanan dinyatakan aman, pengerjaan dilanjutkan ke saluran kiri dengan sistem pompanisasi berkapasitas 500 liter per detik. Sementara di DI Lubuk Minturun, akan dilakukan pembangunan intake sementara dan pembersihan saluran,” katanya.
Kondisi ini menegaskan bahwa normalisasi sungai bukan sekadar proyek teknis, melainkan kebutuhan mendesak bagi masyarakat Padang.
"Tanpa pemulihan sistem pengairan yang menyeluruh, krisis air bersih dan gangguan irigasi berpotensi terus membayangi kehidupan warga pasca bencana," tuturnya. (red)
