Sumbardaily.com – Krisis air yang melanda kawasan Irigasi Gunung Nago di Kota Padang mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Padang mengambil langkah cepat untuk mencegah dampak yang lebih luas terhadap sektor pertanian dan perikanan masyarakat.
Selain menyalurkan bantuan air darurat ke sejumlah titik terdampak, Pemko Padang juga mengintensifkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) guna mencari solusi jangka panjang atas persoalan yang terjadi.
Upaya tersebut dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam membantu masyarakat di kawasan Lambung Bukit dan sekitarnya yang mengalami kesulitan memperoleh pasokan air pascabencana yang terjadi sebelumnya.
Kondisi kekeringan yang dirasakan masyarakat belakangan ini tidak hanya dipengaruhi oleh kerusakan infrastruktur akibat bencana, tetapi juga diperparah oleh kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi di bagian hulu.
Kepala UPTD Gunung Nago Dinas PUPR Kota Padang, Asrul, menjelaskan bahwa penurunan debit air sempat terjadi akibat dibukanya pintu penguras untuk keperluan pengerukan sedimen yang dilakukan oleh pihak provinsi.
Menurutnya, proses pengerukan tersebut menyebabkan volume air yang mengalir ke sisi kiri dan kanan jaringan irigasi Gunung Nago mengalami penurunan dalam rentang waktu tertentu.
"Hal ini menimbulkan menurunnya debet air dari jam 08.00 WIB pagi sampai jam 17.00 WIB sore itu pintu air penguras dibuka dan mengakibatkan air kiri dan kanan Gunung Nago berkurang volume yang masuk," ujar Asrul, dikutip Minggu (21/6/2026).
Meski demikian, Asrul menegaskan bahwa persoalan yang dihadapi kawasan irigasi tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh kegiatan pengerukan sedimen. Krisis air yang terjadi saat ini juga berkaitan dengan kerusakan infrastruktur utama akibat bencana alam yang melanda kawasan tersebut pada 27 November 2025.
Kerusakan tersebut berdampak langsung terhadap kemampuan sistem irigasi dalam mendistribusikan air ke lahan pertanian dan kolam masyarakat.
Menghadapi kondisi tersebut, Pemko Padang segera menyusun berbagai langkah penanganan untuk mengurangi dampak yang dirasakan petani dan pembudi daya ikan di wilayah terdampak.
Salah satu langkah yang ditempuh adalah melakukan koordinasi secara resmi dengan Pemprov Sumbar. Langkah ini dilakukan karena kewenangan pengelolaan jaringan irigasi primer berada di tingkat provinsi.
Melalui Dinas PUPR Kota Padang, pemerintah kota telah mengirimkan surat resmi kepada Balai Air Pemprov Sumbar.
Surat tersebut berisi laporan kondisi terkini sekaligus permohonan solusi atas keterbatasan kapasitas pipa darurat yang saat ini digunakan untuk mengalirkan air ke kawasan terdampak.
Pemko Padang menilai pipa darurat berdiameter 30 inci yang dipasang pascabencana belum mampu memenuhi kebutuhan air masyarakat secara optimal.
Kapasitas pipa tunggal tersebut dianggap tidak lagi memadai untuk melayani kebutuhan irigasi maupun kebutuhan air lainnya di kawasan Lambung Bukit dan sekitarnya.
Selain jalur administrasi formal, Pemko Padang juga melakukan komunikasi langsung dengan pihak provinsi untuk mempercepat penanganan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Langkah tersebut membuahkan hasil setelah pemerintah provinsi menyampaikan komitmen untuk menambah infrastruktur pendukung di jaringan irigasi Gunung Nago.
"Secara lisan pihak provinsi telah menjawab secara lisan bahwa akan melakukan penambahan pipa, dua pipa lagi yang diameternya 30 inci, Insya Allah akan dilakukan di bulan Juli dan Agustus," tambah Asrul.
Rencana penambahan dua pipa baru berdiameter 30 inci tersebut diharapkan mampu meningkatkan pasokan air ke kawasan yang selama ini mengalami kekurangan debit akibat kerusakan infrastruktur dan keterbatasan sistem distribusi sementara.
Sambil menunggu realisasi pembangunan tambahan pipa tersebut, Pemko Padang terus menjalankan langkah-langkah darurat untuk memastikan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi.
Pemerintah kota berupaya menjaga agar aktivitas ekonomi masyarakat, terutama yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, tidak mengalami gangguan yang lebih besar.
Asrul menyebutkan bahwa hingga saat ini bantuan air masih terus didistribusikan secara berkala ke berbagai titik yang membutuhkan.
Penyaluran air dilakukan dengan memanfaatkan toren-toren penampungan yang tersedia di lokasi terdampak. Dalam pelaksanaannya, Pemko Padang melibatkan sejumlah instansi terkait untuk mempercepat distribusi bantuan.
"Pihak Pemko Padang sementara ini mengantisipasi dengan cara mengisi toren-toren yang ada, melibatkan pihak Damkar dan BPBD," pungkasnya. (*)
