Jaringan Peduli Perempuan Sumbar Gaungkan Perlawanan Femisida di Hari Perempuan Internasional

Sumbardaily.com – Isu femisida dan kekerasan seksual menjadi sorotan dalam peringatan International Women’s Day atau Hari Perempuan Internasional 2026 di Sumatera Barat (Sumbar).

Melalui rangkaian aksi seni, diskusi publik, serta kegiatan literasi, Jaringan Peduli Perempuan Sumbar mengangkat kampanye kesadaran terhadap meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender yang dinilai telah memasuki situasi darurat.

Kegiatan bertajuk “Sadar Kesetaraan: Membongkar Akar Kekerasan dan Femisida” tersebut digelar di Lantai 1 Gedung Taman Budaya Sumbar. Agenda ini dirancang sebagai ruang aman sekaligus wadah konsolidasi masyarakat sipil untuk menyuarakan perlawanan terhadap kekerasan terhadap perempuan.

Acara tersebut tidak hanya menghadirkan diskusi kebijakan dan literasi publik, tetapi juga menampilkan berbagai ekspresi seni dari sejumlah kolektif yang terlibat. Melalui perpaduan tersebut, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan.

Perwakilan Jaringan Peduli Perempuan Sumbar, Anisa Hamda, menegaskan bahwa kegiatan tersebut digelar sebagai respons terhadap situasi kekerasan seksual dan femisida yang semakin mengkhawatirkan.

Menurutnya, berdasarkan data terbaru SIMFONI PPA dan Komnas Perempuan periode 2024–2025, terdapat lebih dari 12.000 korban kekerasan seksual secara nasional. Selain itu, tren kekerasan juga diperparah dengan meningkatnya kasus femisida, yaitu pembunuhan terhadap perempuan karena identitas gendernya.

Secara nasional, kasus femisida tercatat mencapai 290 kasus, sementara di Sumbar, LBH Padang mencatat empat kasus femisida teridentifikasi pada periode yang sama.

“Kegiatan ini dilakukan untuk membongkar normalisasi kekerasan yang selama ini tersembunyi di balik tembok domestik maupun stigma sosial. Tujuan utama kami adalah mengkonsolidasi kekuatan sipil, lalu mengedukasi publik mengenai bahaya ketimpangan yang mengakar terkait femisida, dan mendesak negara untuk memberikan perlindungan substantif bagi perempuan,” ujar Anisa Hamda.

Ia menegaskan bahwa peringatan Hari Perempuan Internasional seharusnya tidak hanya menjadi kegiatan seremonial. Menurutnya, momentum tersebut perlu dimaknai sebagai gerakan nyata untuk memperjuangkan ruang hidup yang aman bagi perempuan di berbagai sektor kehidupan.

“Kami tidak ingin peringatan IWD hanya menjadi seremoni, tetapi menjadi gerakan nyata untuk merebut kembali ruang hidup yang aman bagi perempuan di segala lini,” kata Anisa.

Lebih lanjut, Anisa berharap peringatan IWD 2026 dapat memunculkan kesadaran kolektif yang lebih luas di tengah masyarakat Sumbar. Harapan tersebut meliputi terbentuknya sistem dukungan bagi para penyintas kekerasan, berkurangnya praktik victim blaming, serta lahirnya kebijakan perlindungan yang lebih responsif baik di tingkat lokal maupun nasional.

“Kami berharap setiap individu yang hadir membawa pulang semangat untuk tidak lagi berkompromi dengan kekerasan dalam bentuk sekecil apa pun. Nyawa dan martabat perempuan bukanlah statistik, melainkan hak asasi yang harus kita jaga bersama,” tegasnya.

Pandangan serupa juga disampaikan Caak dari Sekolah Gender Sumbar. Ia menilai peringatan Hari Perempuan Internasional bukan hanya momen untuk merayakan pencapaian perempuan, tetapi juga menjadi pengingat atas berbagai tantangan serius yang masih dihadapi perempuan di seluruh dunia.

Menurutnya, meningkatnya kasus kekerasan seksual dan femisida menjadi persoalan yang tidak bisa diabaikan.

“Di tengah semangat perayaan IWD ini, meningkatnya kasus kekerasan seksual dan femisida harus menjadi perhatian kita semua. Masih banyak perempuan yang hidup dalam ancaman kekerasan hanya karena identitas gender mereka,” ujar Caak.

Ia menambahkan bahwa perjuangan menuju kesetaraan gender masih jauh dari selesai. Oleh karena itu, momentum ini harus dimanfaatkan sebagai panggilan bersama untuk memperkuat komitmen dalam melindungi perempuan serta memperjuangkan keadilan bagi para korban.

Selain itu, menurutnya, diperlukan sistem sosial dan hukum yang lebih tegas dan berpihak pada upaya pencegahan serta penanganan kekerasan berbasis gender.
Rangkaian Kegiatan Literasi, Seni, dan Diskusi

Kegiatan ini dimulai sejak pukul 16.00 WIB dengan berbagai aktivitas pembuka yang dirancang inklusif bagi masyarakat. Di area kegiatan, pengunjung disambut dengan Lapak Baca dari XR Padang dan Pojok Literasi Rakyat.

Selain itu, tersedia pula Art Therapy oleh Dangau Studio, serta Bilik Aman yang dikelola oleh PHP Unand bersama LBH Padang sebagai ruang konseling privat bagi masyarakat yang membutuhkan.

Panitia juga menyediakan Pos Kesehatan Gratis hasil kolaborasi Poltekkes dan Sekolah Gender Sumbar. Di lokasi yang sama, terdapat Pameran Isu Kekerasan Seksual yang menampilkan karya dari PHP Unand, Sekolah Gender Sumbar, dan Dangau Studio.

Memasuki sore hari, suasana kegiatan semakin hidup dengan penampilan musik akustik oleh Rahma dan Ishalul.

Acara kemudian dilanjutkan dengan diskusi publik yang dipandu oleh zasgia nuraini putri dari PHP Unand sebagai host. Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari berbagai latar belakang.
Beberapa di antaranya adalah akademisi sosiologi Erianjoni, aktivis perempuan dari Pelita Padang Ais, serta aktivis HAM Alfi Syukri dari LBH Padang.

Dalam diskusi tersebut, para narasumber membahas berbagai aspek terkait femisida, mulai dari analisis sosiologis mengenai akar kekerasan terhadap perempuan, peran gerakan masyarakat sipil dalam melawan femisida, hingga strategi bantuan hukum struktural bagi perempuan di Sumbar.

Ekspresi Solidaritas Melalui Seni

Menjelang dan setelah waktu berbuka puasa, panggung acara diisi dengan berbagai ekspresi solidaritas dari masyarakat yang hadir.

Sejumlah penampil menghadirkan pembacaan puisi, di antaranya Mak Uniang, Bapak Armunadi, Bg Jep, serta Bima yang merupakan mahasiswa UIN IB Padang.

Selain itu, terdapat pula pertunjukan monolog oleh Raja dan Tatira, serta pertunjukan musik Solo Song dan akustik yang dibawakan oleh Rahma dan Salsabila. Rangkaian pertunjukan tersebut menjadi ruang refleksi sekaligus ekspresi solidaritas terhadap perjuangan perempuan.

Perwakilan Extinction Rebellion (XR) Padang, Mhd Abdul Afwan, yang turut terlibat dalam persiapan kegiatan tersebut menilai kolaborasi berbagai komunitas dalam agenda ini berhasil menghadirkan ruang dialog dan perlawanan yang penting bagi masyarakat.

Menurutnya, kegiatan yang memadukan seni, literasi, dan diskusi tersebut dapat menjadi model konsolidasi gerakan masyarakat sipil dalam memperjuangkan keadilan.

“Ruang aman yang dihidupkan JPP lewat seni, literasi, dan diskusi hari ini sangat krusial dan patut direplikasi. Lewat konsolidasi ini, kita disadarkan bahwa eksploitasi terhadap tubuh perempuan dan perampasan ruang hidup berakar dari sistem ketimpangan yang sama,” ujar Abdul Afwan.

Ia menambahkan bahwa perjuangan untuk merebut kembali kedaulatan atas tubuh perempuan dan ruang hidup masyarakat memiliki keterkaitan yang erat.

“Agenda hari ini membuktikan bahwa perjuangan merebut kembali kedaulatan atas tubuh dan tanah adalah satu nafas solidaritas yang tidak bisa dipisahkan,” katanya. (*)