Sumbardaily.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bergerak cepat memulihkan jaringan irigasi yang mengalami kerusakan akibat bencana alam yang terjadi pada November dan Desember tahun lalu. Upaya ini menjadi prioritas karena kerusakan saluran pengairan telah menyebabkan sejumlah lahan pertanian warga kesulitan mendapatkan pasokan air untuk mengairi sawah mereka.
Pemulihan infrastruktur irigasi tersebut dilakukan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang. Pemerintah menargetkan aliran air menuju areal persawahan masyarakat dapat kembali normal sehingga aktivitas pertanian yang sempat terganggu bisa segera pulih.
Langkah percepatan ini dilakukan sebagai respons atas berbagai keluhan petani yang terdampak akibat rusaknya sistem pengairan. Kerusakan yang ditinggalkan bencana menyebabkan sejumlah jalur irigasi tidak lagi berfungsi optimal dan berdampak langsung terhadap kebutuhan air di kawasan pertanian.
Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase Dinas PUPR Kota Padang, Well Off Sanora, mengatakan pemulihan irigasi menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam membantu masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian dari sektor pertanian.
Menurutnya, dampak bencana yang terjadi pada penghujung tahun lalu masih dirasakan hingga saat ini, terutama pada jaringan irigasi yang mengalami kerusakan cukup serius. Kondisi tersebut menyebabkan distribusi air menuju lahan persawahan masyarakat tidak berjalan sebagaimana mestinya.
“Terkait dengan kondisi irigasi di Kota Padang pascabencana November dan Desember tahun lalu, ada beberapa irigasi yang rusak mengakibatkan tidak teralirinya air ke sawah-sawah masyarakat,” kata Well Off Sanora dikutip Sabtu (13/6/2026).
Untuk mempercepat pemulihan, Pemko Padang tidak bekerja sendiri. Pemerintah daerah menjalin sinergi dengan Balai Wilayah Sungai (BWS) dan Dinas Sumber Daya Air Provinsi Sumatra Barat guna mempercepat penanganan kerusakan yang terjadi di berbagai titik irigasi.
Kolaborasi tersebut juga didukung melalui pemanfaatan dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dialokasikan dalam anggaran pergeseran. Melalui skema tersebut, Dinas PUPR Kota Padang telah menyiapkan sebanyak 17 paket pekerjaan fisik yang secara khusus difokuskan pada perbaikan infrastruktur irigasi.
Saat ini, seluruh paket pekerjaan tersebut masih berada pada tahap penyusunan dokumen perencanaan. Pemerintah menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan dalam waktu dekat sehingga tahapan berikutnya dapat segera dilaksanakan.
Well Off Sanora menjelaskan bahwa dokumen perencanaan ditargetkan rampung pada pekan depan. Setelah seluruh dokumen selesai, pekerjaan fisik akan langsung memasuki proses lelang untuk mempercepat pelaksanaan di lapangan.
“Untuk Kota Padang dilaksanakan melalui dana TKD di anggaran pergeseran, dan sekarang prosesnya di tahap perencanaan. Dan insyaallah dalam minggu depan itu sudah selesai, dan akan kita lelang pekerjaan fisiknya,” jelasnya.
Di tengah proses administrasi dan persiapan lelang tersebut, Pemko Padang juga mengambil langkah cepat agar petani tidak harus menunggu terlalu lama untuk mendapatkan kembali pasokan air ke lahan mereka. Pemerintah memanfaatkan anggaran operasional dan pemeliharaan untuk melakukan penanganan darurat pada sejumlah lokasi yang terdampak.
Langkah ini memungkinkan pekerjaan fisik berskala pemeliharaan dapat segera dilakukan tanpa harus menunggu seluruh proses lelang selesai. Dengan demikian, upaya pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
Well Off Sanora menegaskan pekerjaan fisik melalui anggaran operasional dan pemeliharaan telah mulai dilaksanakan sejak Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pergeseran ditandatangani. Pengerjaan difokuskan pada wilayah-wilayah yang mengalami dampak paling besar akibat bencana tahun lalu.
Beberapa kawasan yang menjadi prioritas penanganan antara lain Lubuk Minturun, Guo, Gunung Nago, serta sejumlah daerah lain yang terdampak bencana galodo. Lokasi-lokasi tersebut dipilih karena kerusakan irigasi di wilayah tersebut berpengaruh langsung terhadap aktivitas pertanian masyarakat.
“Untuk operasional dan pemeliharaan, kita sudah, pekerjaan fisiknya sudah mulai kita laksanakan terhitung sejak DPA pergeseran ditandatangani. Dan itu dikerjakan di daerah-daerah terdampak bencana, seperti di kawasan Lubuk Minturun, Guo, Gunung Nago, dan daerah-daerah lain yang terdampak bencana galodo di tahun lalu,” pungkasnya.
Melalui percepatan pemulihan irigasi ini, Pemko Padang berharap lahan pertanian warga yang sempat mengalami kekeringan akibat terganggunya pasokan air dapat kembali berproduksi. Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah menjaga keberlangsungan sektor pertanian masyarakat pascabencana yang melanda Kota Padang pada akhir tahun lalu. (*)
