Sumbardaily.com – Potensi peningkatan tekanan inflasi di Sumatera Barat (Sumbar) menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai menjadi perhatian Bank Indonesia (BI) Sumbar.
Kenaikan konsumsi masyarakat, ancaman dampak El Nino, hingga potensi terganggunya pasokan pangan nasional dinilai dapat memicu kenaikan harga sejumlah komoditas jika tidak diantisipasi sejak dini.
Peringatan tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, dalam High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Triwulan II di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor BI Sumbar, Selasa (12/5/2026).
Menurut Ikram, meskipun inflasi Sumbar hingga April 2026 masih berada dalam rentang target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen, pemerintah daerah tetap diminta meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi lonjakan harga menjelang Idul Adha.
Ia mengatakan kondisi inflasi yang masih terkendali saat ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, TPID, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Ini hasil kerja keras dan sinergi antara gubernur, bupati, wali kota, TPID, Pertamina, Hiswana Migas, dan seluruh stakeholder lainnya,” ujar Ikram, dikutip Sabtu (16/5/2026).
Meski demikian, BI Sumbar menilai terdapat sejumlah faktor yang berpotensi meningkatkan tekanan inflasi dalam beberapa waktu ke depan, terutama menjelang meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi masyarakat saat Idul Adha.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian ialah ancaman El Nino yang diperkirakan dapat menurunkan produksi pangan di Pulau Jawa. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi distribusi pasokan pangan nasional, termasuk ke Sumbar.
Ikram menyebut apabila produksi pangan di Jawa mengalami penurunan, maka kebutuhan pasokan akan dialihkan ke daerah lain, termasuk Sumbar. Situasi itu dinilai dapat memengaruhi stabilitas pasokan dan harga pangan di daerah.
“Kalau produksi pangan di Jawa turun karena El Nino, mereka akan mencari pasokan ke daerah lain, termasuk Sumatera Barat. Ini harus diantisipasi agar kita siap,” katanya.
Selain faktor cuaca, BI Sumbar juga menyoroti potensi kenaikan permintaan bahan pangan dan kebutuhan pokok akibat meningkatnya konsumsi masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha.
Menurut BI, tren konsumsi masyarakat biasanya mengalami peningkatan pada momentum hari besar keagamaan, sehingga perlu diimbangi dengan ketersediaan pasokan agar harga tetap stabil.
Di sisi lain, meningkatnya pendapatan masyarakat dari sektor pertanian dan perkebunan juga dinilai menjadi faktor yang dapat mendorong konsumsi rumah tangga.
BI Sumbar mencatat kenaikan pendapatan petani dan pekebun, khususnya dari komoditas sawit dan gambir, memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun demikian, kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan tekanan inflasi apabila tidak dibarengi dengan penguatan distribusi dan kecukupan pasokan kebutuhan pokok.
“Kalau pendapatan masyarakat meningkat, konsumsi juga pasti naik. Ini yang harus kita jaga bersama,” ujar Ikram.
Selain sektor pangan, BI juga meminta pemerintah daerah memperkuat antisipasi terhadap distribusi energi dan risiko imported inflation akibat pelemahan nilai tukar rupiah.
Imported inflation merupakan kenaikan harga barang yang dipengaruhi faktor eksternal, termasuk perubahan kurs rupiah yang berdampak pada harga barang impor dan distribusi energi.
Sementara itu, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan pengendalian inflasi menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi daerah.
Menurut Mahyeldi, sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, serta dunia usaha harus terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi Sumbar tetap terjaga.
“Kalau inflasi bisa dikendalikan dengan baik, produktivitas bagus, daya beli masyarakat terjaga, ini akan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan,” katanya. (*)
