Sumbardaily.com - Pembangunan infrastruktur pelindung pantai dinilai perlu mengedepankan ketepatan pemilihan tipologi bangunan yang disesuaikan dengan karakteristik bencana hidrometeorologi di setiap kawasan pesisir.
Pendekatan tersebut diyakini mampu menghasilkan perlindungan pantai yang lebih efektif sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Gagasan tersebut disampaikan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Andalas (UNAND), Prof. Ir. Mas Mera, M.T., Ph.D. Menurutnya, keberhasilan sebuah bangunan pelindung pantai tidak hanya ditentukan oleh kualitas material maupun kekuatan konstruksi, tetapi juga bergantung pada kesesuaian tipe bangunan dengan kondisi gelombang, arus laut, serta dinamika sedimen di lokasi pembangunan.
"Bangunan yang kokoh belum tentu mampu melindungi wilayah pesisir jika tipologi yang digunakan tidak sesuai dengan mekanisme kerja alam," ungkap Prof. Mas Mera dilansir Rabu (6/7/2026).
Ia menjelaskan bahwa setiap kawasan pantai memiliki karakteristik hidrodinamika yang berbeda sehingga membutuhkan pendekatan rekayasa yang berbeda pula. Oleh karena itu, proses perencanaan infrastruktur harus diawali dengan mengidentifikasi gaya dominan yang bekerja di wilayah pesisir sebelum menentukan jenis bangunan pelindung yang akan diterapkan.
Menurut Prof. Mas Mera, langkah tersebut bertujuan agar bangunan dapat bekerja secara optimal dalam mengurangi ancaman abrasi maupun berbagai kerusakan yang dipicu oleh bencana hidrometeorologi.
Sebagai contoh penerapan konsep tersebut, ia memaparkan hasil rekayasa di Pantai Muaro Putuih, Kabupaten Agam. Pada kawasan tersebut dilakukan modifikasi bangunan groin konvensional menjadi T-Head Groin.
Perubahan desain tersebut membuat struktur tidak lagi hanya berfungsi menangkap sedimen, tetapi juga mampu memecah gelombang sehingga terbentuk zona perairan yang lebih tenang. Kondisi itu kemudian memicu terjadinya sedimentasi secara alami.
Menurut Prof. Mas Mera, pendekatan tersebut berhasil mengembalikan stabilitas kawasan pantai sekaligus memberikan dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada wilayah pesisir.
Penerapan konsep serupa juga dilakukan di Pantai Sasak, Kabupaten Pasaman Barat. Pada lokasi tersebut, rekayasa dilakukan melalui penataan aliran Sungai Batang Ampu dengan pembangunan rubble mound serta pembentukan muara baru.
Ia menjelaskan bahwa rekayasa tersebut menghasilkan proses pendangkalan alami hanya dalam waktu sekitar empat bulan. Hasil itu menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur yang diselaraskan dengan karakteristik alam mampu memulihkan fungsi kawasan pesisir secara lebih efektif.
Selain memaparkan pengalaman di Indonesia, Prof. Mas Mera juga membandingkan praktik pembangunan bangunan pelindung pantai yang diterapkan di Vietnam dan Thailand.
Menurutnya, pengalaman kedua negara tersebut memperlihatkan bahwa ketepatan dalam menentukan tipologi bangunan sejak tahap perencanaan mampu menghasilkan perlindungan kawasan pantai yang lebih efektif dan berkelanjutan dibandingkan melakukan perubahan desain setelah bangunan mengalami kerusakan.
Sebagai landasan dalam pembangunan infrastruktur pesisir, Prof. Mas Mera menawarkan tiga prinsip utama yang perlu diterapkan. Ketiga prinsip tersebut meliputi identifikasi gaya dominan yang bekerja di kawasan pantai, pemilihan tipologi bangunan yang sesuai, serta sinkronisasi kinerja struktur dengan karakteristik alam di lokasi.
Ia menilai ketiga prinsip tersebut harus menjadi dasar dalam setiap perencanaan pembangunan infrastruktur pelindung pantai agar manfaat yang dihasilkan tidak hanya meningkatkan keselamatan masyarakat pesisir dari ancaman abrasi dan bencana hidrometeorologi, tetapi juga menjaga keberlanjutan lingkungan sekaligus memperkuat perekonomian kawasan pesisir. (*)
