Sumbardaily.com – Pemerintah Kota (Pemko) Padang bergerak cepat mempercepat pemulihan infrastruktur irigasi yang rusak akibat bencana. Sebanyak 16 titik daerah irigasi terdampak bencana di berbagai wilayah Kota Padang ditargetkan mulai memasuki tahap pengerjaan permanen pada pertengahan Juli 2026 mendatang.
Langkah percepatan tersebut dilakukan setelah adanya instruksi langsung dari Wali Kota Padang, Fadly Amran, agar infrastruktur yang rusak segera dipulihkan sehingga masyarakat, khususnya petani, tidak terus merasakan dampak berkepanjangan akibat bencana.
Pemulihan irigasi tersebut dilaksanakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang. Pemerintah daerah menargetkan proses pembangunan permanen dapat berjalan sesuai jadwal setelah tahap perencanaan dan pengadaan selesai dilakukan.
Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, mengatakan percepatan rehabilitasi infrastruktur irigasi menjadi bagian dari komitmen Pemko Padang dalam mengembalikan produktivitas masyarakat pascabencana.
“Tujuannya supaya masyarakat terdampak tidak merasakan lagi kondisi bencana sebelumnya, dan infrastruktur yang rusak bisa segera diperbaiki,” ujar Malvi Hendri, dikutip Kamis (14/5/2026).
Menurut Malvi, saat ini Dinas PUPR Kota Padang masih merampungkan tahap perencanaan teknis yang ditargetkan selesai pada akhir Mei 2026. Setelah itu, proses pengadaan akan segera dilakukan agar kontrak kerja bisa ditandatangani pada pekan kedua Juli.
Dengan demikian, pengerjaan fisik permanen terhadap irigasi yang rusak dapat langsung dimulai pada pertengahan Juli mendatang.
Sebelumnya, pemerintah daerah telah melakukan penanganan sementara melalui skema Operasi dan Pemeliharaan (OP). Langkah darurat itu dilakukan agar aliran air ke area pertanian tetap berjalan sambil menunggu proses pembangunan permanen dimulai.
“Penanganan sebelumnya telah dilakukan melalui skema Operasi dan Pemeliharaan (OP) sebagai langkah sementara agar air tetap mengalir. Namun, untuk pengerjaan permanen ditargetkan sudah mulai berjalan sepenuhnya pada pertengahan Juli mendatang,” katanya.
Berdasarkan data perencanaan teknis Dinas PUPR Kota Padang, terdapat 16 titik daerah irigasi yang menjadi prioritas penanganan permanen. Infrastruktur tersebut tersebar di sejumlah kawasan pertanian dan daerah aliran sungai di Kota Padang.
Beberapa titik yang akan direkonstruksi di antaranya Bendung Limau Manis, Rekonstruksi Bendung Beringin yang meliputi wilayah Lubuk Sarik, Beringin dan Lubuk Hantu, Bendung D.I. Kapalo Hilalang, Bendung D.I. Sei Latung, serta Bendung D.I. Sei Guo.
Selain itu, pemerintah juga akan melakukan penanganan pada Bendung Rasak Bungo, Bendung Koto Lalang, hingga Rekonstruksi Bendung Batu Busuk yang mencakup wilayah Sungkai I dan Pasa Lalang.
Daerah irigasi lain yang masuk dalam daftar prioritas yakni D.I. Lubuk Lagan, D.I. Guo Atas, D.I. Lubuk Minturun, D.I. Lubuk Laweh, serta D.I. Lolo dan D.I. Lolo 2.
Perbaikan infrastruktur irigasi tersebut diharapkan dapat mendukung kembali aktivitas pertanian masyarakat yang sempat terganggu akibat bencana. Pasokan air untuk sawah dan lahan pertanian menjadi salah satu fokus utama pemerintah daerah dalam upaya pemulihan pascabencana.
Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur tersebut, Pemko Padang telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp226 miliar. Anggaran itu difokuskan untuk pemulihan berbagai fasilitas publik dan produktivitas masyarakat.
Dana tersebut tidak hanya digunakan untuk rehabilitasi irigasi, tetapi juga mencakup perbaikan jalan serta sistem drainase yang mengalami kerusakan akibat bencana.
Langkah cepat yang dilakukan Pemko Padang dinilai penting mengingat infrastruktur irigasi memiliki peran vital bagi sektor pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.
Dengan dimulainya pengerjaan permanen pada Juli mendatang, masyarakat diharapkan dapat kembali menjalankan aktivitas pertanian secara normal tanpa terganggu kerusakan saluran air akibat bencana sebelumnya. (*)
