Sumbardaily.com - Seorang warga yang hari ini masih mampu memenuhi kebutuhan hidup belum tentu berada dalam kondisi yang sama beberapa bulan kemudian. Kehilangan pekerjaan, usaha yang bangkrut, atau bencana yang datang tiba-tiba dapat mengubah kondisi ekonomi keluarga dalam waktu singkat.
Situasi seperti itu menjadi perhatian Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian. Ia menilai sistem pendataan bantuan sosial (bansos), khususnya pengelompokan desil kesejahteraan masyarakat, perlu dievaluasi agar perubahan kondisi warga dapat segera tercermin dalam data pemerintah.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian mengatakan sistem desil pada dasarnya memiliki tujuan untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang tepat. Namun, ia mengakui data yang digunakan belum sepenuhnya sempurna sehingga masih ada warga yang merasa tidak sesuai dengan kelompok desil yang ditetapkan.
"Tentu saja kami rasa bahwa memang sistem desil itu tujuannya baik, untuk memastikan agar bantuan-bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat itu tepat sasaran. Tentu saja karena angka ini masih belum sempurna, ada sebagian masyarakat yang merasa bahwa dia tidak sesuai berada di desil tersebut," ujar Hetifah saat ditemui di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Selasa (1/9/2026).
Persoalan itu menjadi semakin penting karena status kesejahteraan seseorang tidak selalu bersifat tetap. Kondisi ekonomi sebuah keluarga dapat berubah akibat peristiwa yang terjadi secara mendadak.
Bagi seorang pekerja, misalnya, kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat langsung memengaruhi kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal serupa bisa terjadi kepada pelaku usaha mikro ketika usahanya mengalami kebangkrutan.
Bencana alam juga dapat menjadi pemicu perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Ketika sebuah wilayah terdampak bencana, kondisi kesejahteraan warga yang sebelumnya relatif stabil dapat mengalami penurunan.
Hetifah menilai perubahan seperti itu tidak seharusnya menunggu terlalu lama untuk masuk ke dalam sistem pendataan pemerintah. Sebab, data yang menggambarkan kondisi masyarakat pada satu titik waktu bisa saja tidak lagi sesuai ketika keadaan warga telah berubah.
"Jadi memang sebetulnya jika ada satu pergerakan misalnya di daerah terjadi bencana, berarti kan mereka langsung turun kondisi kesejahteraannya. Kemudian juga karena situasi ekonomi berubah, banyak orang yang mungkin tadinya mapan, misalnya dia wirausaha kemudian bangkrut, atau dia tadinya bekerja kemudian di PHK, berarti perubahan-perubahan ini seharusnya bisa segera diakomodir," jelas Hetifah.
Karena itu, mekanisme sanggah menjadi salah satu hal yang disoroti. Masyarakat yang merasa penetapan desilnya tidak sesuai perlu memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan sekaligus memperbaiki data mereka.
Menurut Hetifah, proses tersebut harus dibuat responsif. Warga tidak seharusnya menghadapi proses birokrasi yang panjang hanya untuk mendapatkan kesempatan memperbarui informasi mengenai kondisi kesejahteraannya.
"Tentu saja harus ada satu sistem atau mekanisme sanggah yang bisa membuat mereka memastikan ada perbaikan ataupun revisi pembaruan data yang dilakukan secara periodik maupun juga pada saat-saat tertentu. Tentu perlu ada tim asistensi khusus dan jangan itu juga dilakukan lama. Desil itu tergantung pada satu titik masa tertentu," tegasnya.
Kebutuhan memperbaiki data tersebut juga berkaitan dengan masih besarnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. BPS mencatat terdapat 22,93 juta penduduk atau 8,07 persen yang berada di bawah garis kemiskinan per Maret 2026.
Angka tersebut menunjukkan bahwa penentuan kelompok penerima bantuan memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Ketika seseorang berada dalam kondisi rentan tetapi tidak tercatat sesuai keadaan sebenarnya, akses terhadap bantuan pemerintah dapat ikut terdampak.
Di sisi lain, persoalan bansos tidak hanya berkaitan dengan bagaimana pemerintah menentukan siapa yang berhak menerima bantuan. Ketersediaan anggaran juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan.
Hetifah mengingatkan jumlah anggaran bantuan sosial harus memperhitungkan jumlah masyarakat miskin dan rentan yang benar-benar membutuhkan dukungan. Ketika kebutuhan masyarakat lebih besar dibandingkan anggaran yang tersedia, persoalan dapat muncul di tingkat bawah.
"Jangan sampai misalnya sekarang yang membutuhkan masyarakat yang berada di dalam desil tertentu, itu ternyata jumlah anggaran yang kita alokasikan untuk bantuan juga jauh lebih sedikit, sehingga seperti terjadi perebutan dan kontestasi di antara mereka sendiri. Padahal seperti beasiswa itu kan dibutuhkan bukan hanya oleh masyarakat yang paling miskin, tapi juga oleh masyarakat yang rentan. Oleh sebab itu anggaran-anggaran sosial dan dukungan-dukungan pemerintah harusnya diprioritaskan dan diperbesar," imbuhnya.
Menurut Hetifah, kelompok rentan juga membutuhkan perhatian pemerintah. Bantuan tidak hanya dibutuhkan masyarakat yang berada dalam kondisi paling miskin, tetapi juga mereka yang berada dalam kondisi rentan dan dapat mengalami perubahan kesejahteraan sewaktu-waktu.
Untuk memastikan persoalan tersebut dapat dikaji lebih mendalam, Komisi VIII DPR RI akan memanggil mitra kerja terkait untuk membahas pembenahan metodologi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kementerian Sosial menjadi salah satu pihak yang akan diajak membahas persoalan tersebut. Lembaga yang berkaitan dengan penanganan bencana juga akan dilibatkan karena kondisi akibat bencana dapat memengaruhi kesejahteraan masyarakat.
Selain mitra kerja Komisi VIII, Hetifah menyebut ada institusi lain yang perlu dimintai penjelasan mengenai metode pendataan yang digunakan. Salah satunya adalah Badan Pusat Statistik (BPS).
"Tentu saja sebetulnya ada mitra langsung seperti Kementerian Sosial ataupun hal yang terkait dengan bencana. Tetapi juga ada institusi yang bukan menjadi mitra Komisi VIII, tetapi mungkin juga perlu untuk kami ajak bicara dan mempresentasikan metodologi yang digunakan, yaitu Badan Pusat Statistik," pungkasnya.
Pembenahan sistem tersebut pada akhirnya diarahkan agar data pemerintah mampu mengikuti perubahan kehidupan masyarakat. Kondisi ekonomi warga tidak selalu berjalan dalam pola yang sama, sehingga sistem pendataan juga dituntut mampu memperbarui informasi secara berkala.
Digitalisasi data yang terbarukan dan akurat dinilai menjadi bagian penting dalam proses tersebut. Dengan data yang terus diperbarui, pemerintah dapat merespons perubahan kondisi sosial masyarakat secara lebih cepat dan proporsional.
Bagi masyarakat yang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, mengalami kebangkrutan usaha mikro, atau terdampak bencana, perubahan data bukan sekadar persoalan administrasi. Akurasi data menentukan apakah kondisi terbaru mereka dapat dikenali dalam sistem bantuan pemerintah.
Karena itu, evaluasi metodologi pendataan bansos, mekanisme sanggah yang responsif, pembaruan data secara berkala, serta kecukupan anggaran menjadi perhatian dalam memastikan bantuan pemerintah tetap menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, Hetifah Sjaifudian mendorong agar sistem data bansos mampu mengikuti perubahan nyata yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. (*)
