Sumbardaily.com - Pelantikan empat pejabat administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tidak sekadar menjadi agenda pergantian posisi.
Di balik pengambilan sumpah jabatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekda Prov Sumbar), Arry Yuswandi menyampaikan penegasan mengenai bagaimana seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) dinilai sebelum dipercaya menduduki jabatan.
Arry menegaskan pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Sumbar dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi. Pertimbangannya mencakup hasil penilaian kinerja, kompetensi, sikap, dan perilaku ASN.
Penegasan itu disampaikan Arry saat melantik empat pejabat administrator atau eselon III di Ruang Pola Lantai III Kantor Gubernur Sumbar, Selasa (1/9/2026) siang. Pelantikan tersebut sekaligus dirangkai dengan pengambilan sumpah jabatan.
Keempat pejabat yang dilantik merupakan ASN yang mendapatkan penugasan pada sejumlah perangkat daerah dan bagian di lingkungan Pemprov Sumbar.
Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumbar Nomor 821/4178/BKD-2026 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator Eselon III di Lingkungan Pemprov Sumbar.
Pejabat pertama yang dilantik ialah Ade Pratama. Ia dipercaya mengemban posisi sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Sumbar. Sebelumnya, Ade menjabat Kepala Bagian Protokol Biro Administrasi Pimpinan Setda Sumbar.
Kemudian Ichsan Khalis dilantik sebagai Kepala Bagian Protokol pada Biro Administrasi Pimpinan Setda Sumbar.
Sebelum mendapatkan jabatan tersebut, Ichsan bertugas sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sumbar.
Pejabat berikutnya adalah Syukri Piter Nugraha. Ia menempati jabatan Kepala Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Sumbar.
Sebelumnya, Syukri merupakan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Biro Administrasi Pembangunan.
Sementara itu, Herry Maizani dilantik sebagai Kepala Bidang Perkebunan Tanaman Tahunan dan Penyegar pada Dinas Perkebunan, Tanaman Pangan dan Hortikultura (DPTPH) Sumbar.
Jabatan tersebut sebelumnya dijalankan setelah Herry bertugas sebagai Peneliti Ahli Muda pada Badan Penelitian dan Pengembangan Sumbar.
Namun, pesan utama dalam pelantikan tersebut bukan hanya mengenai perpindahan empat pejabat. Arry justru menyoroti pentingnya menjadikan kinerja sebagai ukuran dalam setiap keputusan terkait jabatan ASN.
Menurut Arry, promosi, mutasi, hingga demosi merupakan bagian yang wajar dari dinamika pemerintahan. Perubahan posisi tersebut seharusnya dipahami sebagai bagian dari proses evaluasi terhadap aparatur.
Ia menekankan bahwa ukuran utama dalam menentukan promosi, mutasi, maupun demosi adalah kinerja. Penilaian itu tidak berhenti pada seberapa banyak pekerjaan yang mampu diselesaikan, tetapi juga melihat mutu pekerjaan serta sikap dan perilaku ASN.
“Promosi, mutasi dan demosi ukurannya adalah kinerja. Kinerja itu tidak hanya yang dihitung secara jumlah intensitas pekerjaan atau kuantitatif, tapi juga dari kualitas hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan,” katanya.
Arry kemudian mengaitkan penilaian tersebut dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Menurutnya, SKP tidak hanya menjadi instrumen untuk mengukur hasil pekerjaan seorang ASN, tetapi juga mencakup penilaian terhadap perilaku.
Melalui penilaian tersebut, seorang ASN dapat mengetahui apakah dirinya berada di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, atau bahkan berada di atas ekspektasi yang ditetapkan.
Karena itu, Arry meminta ASN memahami hasil penilaian yang diberikan pimpinan sebagai bagian dari proses evaluasi.
Penilaian tersebut, katanya, semestinya tidak dipandang semata-mata sebagai gambaran kondisi saat ini, tetapi juga mengandung harapan agar ASN dapat meningkatkan kinerjanya.
“Dalam hasil penilaian SKP, Orang yang dinilai harusnya bisa memahami bahwa penilaian yang diberikan oleh atasannya itu sebenarnya mengandung harapan. Tidak hanya menilai sesuai kenyataan, tapi ada harapan di dalamnya,” katanya.
Arry juga memberikan penegasan mengenai proses pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Sumbar. Ia menyebut penempatan ASN tidak ditentukan oleh permintaan pribadi aparatur ataupun usulan dari pihak luar.
Menurutnya, kapasitas dan kinerja menjadi dasar dalam menentukan siapa yang dinilai layak menduduki suatu jabatan.
Arry bahkan memastikan Gubernur Sumbar, Mahyeldi tidak pernah memperkenankan pengisian jabatan dilakukan berdasarkan permintaan ASN maupun pihak luar.
“Kalau ada yang mengatakan, ‘Pak, saya ingin ditempatkan di situ,’ Pak Gubernur sampai hari ini tidak pernah memperkenankan atau menyetujui permintaan tersebut. Saya pastikan itu," tegas Arry.
Pesan tersebut menjadi penekanan penting bagi para pejabat yang baru mendapatkan amanah. Arry mengingatkan agar jabatan tidak membuat seorang ASN merasa dirinya merupakan orang yang paling hebat atau paling dibutuhkan dalam sebuah organisasi.
Menurutnya, keberhasilan menjalankan tugas tidak mungkin hanya bergantung pada pejabat yang memegang jabatan tersebut. Kinerja pemerintahan membutuhkan kerja bersama dan dukungan dari berbagai unsur organisasi.
“Amanah ini tidak akan pernah sukses jika hanya dikerjakan oleh si pemegang amanah itu sendiri tanpa dukungan rekan kerja, atasan serta bawahan. Oleh karena itu, menjaga soliditas internal itu penting,” katanya.
Arry juga mengajak para pejabat dan seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sumbar membangun suasana kerja yang kondusif.
Lingkungan kerja, katanya, perlu dijaga agar tetap nyaman, penuh kebersamaan, dan mendorong setiap aparatur untuk saling membantu.
Ia mengingatkan bahwa tugas pemerintahan memiliki kompleksitas yang membuat pekerjaan tidak mungkin diselesaikan seorang diri.
Karena itu, selain kemampuan menjalankan tugas, kekuatan kerja sama dan soliditas internal menjadi bagian penting dalam memastikan amanah jabatan dapat dijalankan dengan baik.
Pelantikan empat pejabat administrator tersebut pada akhirnya menjadi momentum untuk kembali menegaskan bahwa jabatan di lingkungan Pemprov Sumbar merupakan amanah sekaligus tanggung jawab.
Kinerja, kompetensi, sikap, perilaku, serta kemampuan membangun kerja sama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tanggung jawab tersebut. (*)
