Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mencatat kerugian sementara akibat rentetan bencana hidrometeorologi yang terjadi sejak akhir pekan lalu mencapai hampir Rp 5 miliar.
Estimasi ini dihimpun dari laporan kabupaten/kota hingga Selasa (25/11/2025) pukul 16.00 WIB dan masih bersifat awal.
Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar, Arry Yuswandi, menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan kompilasi awal dari dampak banjir, tanah longsor, pohon tumbang, hingga banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah sejak Sabtu (22/11/2025).
Ia menegaskan bahwa nilai kerugian berpotensi meningkat sejalan dengan asesmen lanjutan yang terus dilakukan tim di lapangan.
“Perkiraan kerugian sementara sekitar Rp 4,9 miliar lebih. Ini baru data awal. Verifikasi detail masih berlangsung agar kita mendapatkan gambaran utuh mengenai dampak bencana sekaligus kebutuhan intervensi pemulihan,” ujar Arry dikutip Rabu (26/11/2025).
Bencana yang dipicu cuaca ekstrem tersebut memberikan dampak paling signifikan di Kabupaten Padang Pariaman, Agam, dan Kota Padang. Selain itu, kerusakan juga terdata di Kabupaten Limapuluh Kota, Pesisir Selatan, Pasaman Barat, dan beberapa daerah lainnya.
BPBD Sumbar menyebut seluruh wilayah terdampak masih dalam pemantauan mengingat potensi cuaca buruk belum sepenuhnya mereda.
Arry menjelaskan bahwa sejak awal kejadian, seluruh unsur Pemerintah Provinsi Sumbar telah dikerahkan untuk mempercepat penanganan darurat.
Upaya tersebut meliputi pembukaan akses jalan, distribusi bantuan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar warga. Menurutnya, penguatan koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran.
“Kita bekerja dalam satu sistem komando. BPBD berada di garis depan, didukung OPD teknis, TNI dan Polri, serta pemerintah kabupaten/kota. Akses dibuka, bantuan bergerak, dan layanan dasar diupayakan tetap berjalan stabil,” katanya.
Tahap asesmen kerusakan juga menjadi prioritas pemerintah untuk menetapkan langkah pemulihan pascabencana. Data yang tengah dihimpun mencakup kerusakan rumah, fasilitas umum, lahan pertanian, hingga infrastruktur pendukung.
“Data kerusakan yang valid sangat penting bagi penghitungan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi. Kita ingin proses pemulihan berjalan cepat, terarah, dan tepat sasaran,” ujar Arry.
Pemprov Sumbar memastikan bahwa asesmen lanjutan akan dipercepat segera setelah akses dan kondisi lapangan memungkinkan.
Sementara itu, BPBD Sumbar terus memperbarui data perkembangan bencana untuk memastikan langkah penanganan tetap responsif terhadap dinamika di lapangan. (red)
