Sumbardaily.com - Pelabuhan Teluk Tapang di Kabupaten Pasaman Barat diusulkan menjadi Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui pengembangan Kawasan Kota Pelabuhan Industri Hijau Cerdas atau Smart Green Industrial Port City.
Kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mengintegrasikan pelabuhan modern dengan industri hilirisasi sehingga mampu memperkuat investasi, logistik, dan daya saing ekonomi Sumatera Barat.
Usulan tersebut menjadi salah satu dari tiga program strategis yang disampaikan Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi, saat beraudiensi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Airlangga Hartarto, di Gedung Ali Wardhana, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/7/2026).
Selain pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang, dua usulan lain yang diajukan adalah percepatan reaktivasi jaringan kereta api dan pengembangan energi baru terbarukan.
Pengembangan Teluk Tapang menjadi prioritas karena dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru berbasis industri hilirisasi. Kawasan tersebut dirancang sebagai kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan modern sehingga mampu memperkuat aktivitas logistik dan menarik investasi ke Sumbar.
"Sumatera Barat memiliki posisi strategis di pantai barat Sumatera. Pengembangan Teluk Tapang akan menjadi pintu masuk investasi sekaligus pusat logistik dan industri yang mampu meningkatkan nilai tambah sumber daya alam daerah," kata Mahyeldi.
Menurutnya, kawasan tersebut direncanakan menjadi lokasi pengembangan sejumlah industri strategis. Beberapa sektor yang dipersiapkan meliputi kilang minyak (oil refinery) dan industri biodiesel berbasis minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).
Keberadaan kawasan industri hijau itu diharapkan mampu meningkatkan daya saing daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru. Selain itu, pengembangan kawasan tersebut diproyeksikan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah Sumbar.
Prospek pengembangan Pelabuhan Teluk Tapang juga didukung potensi komoditas unggulan Sumbar, terutama kelapa sawit. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu sentra perkebunan sawit terbesar di Sumbar sehingga pelabuhan baru dinilai akan memberikan efisiensi dalam distribusi hasil perkebunan.
Selama ini sebagian besar distribusi komoditas masih bergantung pada Pelabuhan Teluk Bayur. Dengan adanya Pelabuhan Teluk Tapang, biaya distribusi hasil perkebunan diharapkan dapat ditekan sehingga arus logistik menjadi lebih efisien.
Pelabuhan tersebut tidak hanya diproyeksikan melayani kebutuhan logistik Sumbar. Teluk Tapang juga dirancang menjadi simpul logistik bagi kawasan pantai barat Sumatera, termasuk melayani wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara.
Pemerintah sendiri telah memasukkan pembangunan fasilitas Pelabuhan Teluk Tapang sebagai salah satu proyek strategis yang terus dipersiapkan secara bertahap dan berkelanjutan.
Selain pengembangan pelabuhan, dalam pertemuan tersebut juga diajukan percepatan reaktivasi jaringan kereta api di Sumbar. Penguatan konektivitas melalui transportasi perkeretaapian dinilai mampu meningkatkan efisiensi logistik sekaligus memperlancar distribusi barang dan komoditas.
Reaktivasi jaringan kereta api juga diharapkan dapat mendukung mobilitas masyarakat serta mendorong pengembangan sektor pariwisata di berbagai daerah di Sumbar.
Usulan strategis lainnya adalah percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT). Sumbar dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan energi bersih yang berasal dari tenaga air, panas bumi, hingga energi surya.
Potensi energi tersebut dipandang dapat menjadi fondasi bagi pengembangan kawasan industri hijau sekaligus mendukung target transisi energi nasional.
Menanggapi usulan yang disampaikan Pemerintah Provinsi Sumbar, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, memberikan respons positif. Ia mengapresiasi langkah Pemprov Sumbar yang telah menyiapkan berbagai program pembangunan berorientasi jangka panjang untuk meningkatkan daya saing daerah.
Airlangga menyatakan seluruh usulan tersebut akan dikaji dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme, tahapan perencanaan, serta kewenangan yang dimiliki Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
Audiensi tersebut menjadi bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sumbar dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat guna mempercepat pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, penguatan konektivitas, serta pemanfaatan energi bersih sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam pertemuan itu, Mahyeldi turut didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar, yakni Asisten Perekonomian dan Pembangunan Adib Alfikri, Kepala Bappeda Zefnihan, serta Kepala Dinas DPMPTSP Luhur Budianda. (*)
