Sumbardaily.com - Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus mengupayakan penguatan kapasitas fiskal daerah guna mendukung percepatan pembangunan dan pemulihan pascabencana.
Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah memperjuangkan peningkatan Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat agar kebutuhan pembangunan daerah dapat terpenuhi secara lebih optimal.
Komitmen tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Padang Pariaman, Dr. H. John Kenedy Azis, S.H., M.H., saat melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Askolani, di Jakarta, Senin (22/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara, S.STP., M.M., CGCAE., CFRA., serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Muhammad Fadhly.
Pada kesempatan itu, John Kenedy Azis menjelaskan berbagai tantangan yang masih dihadapi Kabupaten Padang Pariaman pascabencana. Menurutnya, daerah tersebut masih membutuhkan dukungan fiskal yang memadai untuk mempercepat pemulihan berbagai sektor, terutama pembangunan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
Ia menegaskan bahwa meskipun Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dukungan melalui dana transfer dari pemerintah pusat tetap menjadi faktor penting dalam pembiayaan pembangunan daerah.
“Padang Pariaman saat ini sedang berjuang mempercepat proses pemulihan dan pembangunan pascabencana. Banyak infrastruktur dan fasilitas publik yang perlu diperbaiki serta ditingkatkan kualitasnya. Karena itu, kami berharap adanya perhatian khusus dari pemerintah pusat melalui peningkatan alokasi DAU,” ujar John Kenedy Azis.
Selain menyampaikan kebutuhan pemulihan pascabencana, Bupati juga memaparkan sejumlah perkembangan data strategis daerah yang dinilai perlu mendapat perhatian dalam penyusunan formula penghitungan DAU.
Beberapa data yang disampaikan meliputi perubahan jumlah penduduk, peningkatan jumlah peserta didik, serta berbagai indikator lain yang berpengaruh terhadap kebutuhan fiskal daerah. Menurutnya, pembaruan data tersebut penting agar kebijakan transfer ke daerah dapat mencerminkan kondisi aktual yang dihadapi masyarakat.
“Kami ingin memastikan bahwa data-data yang menjadi dasar perhitungan transfer ke daerah benar-benar menggambarkan kebutuhan aktual masyarakat. Dengan begitu, kebijakan fiskal yang diambil pemerintah pusat dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah,” tambahnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Askolani, memberikan apresiasi terhadap langkah proaktif Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman yang secara langsung menyampaikan kebutuhan dan kondisi daerah kepada pemerintah pusat.
Askolani menjelaskan bahwa peluang peningkatan dana transfer ke daerah tetap terbuka selama didukung oleh data yang valid, akurat, dan mutakhir sesuai komponen yang digunakan dalam formula penghitungan DAU.
“Peningkatan dana transfer ke daerah tentu dimungkinkan sepanjang didukung oleh pembaruan data yang menjadi bagian dari formula penghitungan DAU. Karena itu, validitas dan kelengkapan data menjadi hal yang sangat penting,” kata Askolani.
Setelah audiensi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan, pembahasan dilanjutkan secara teknis bersama Direktur Dana Transfer Umum, Sandy Firdaus. Pertemuan tersebut membahas lebih rinci mekanisme pembaruan data serta berbagai langkah yang perlu dilakukan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman agar kebutuhan fiskal daerah dapat terakomodasi dalam kebijakan transfer ke daerah pada tahun-tahun mendatang.
Melalui rangkaian pertemuan tersebut, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap proses pembaruan data pendukung dapat segera ditindaklanjuti. Dengan demikian, alokasi dana transfer yang diterima daerah diharapkan semakin sesuai dengan kebutuhan pembangunan yang terus berkembang.
Upaya memperjuangkan peningkatan DAU ini diyakini menjadi salah satu langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah. Selain mendukung percepatan pemulihan infrastruktur pascabencana, tambahan dukungan fiskal juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Padang Pariaman secara berkelanjutan. (*)
