Sumbardaily.com – Upaya pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan terus diperkuat. Sekolah kini didorong menjadi garda terdepan dalam mendeteksi dan menangani kasus sejak dini melalui bimtek kekerasan anak Padang.
Pemerintah Kota Padang melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Kasus Kekerasan terhadap Anak di Gedung Bagindo Aziz Chan, Selasa (21/4/2026).
Kegiatan ini diikuti 70 peserta yang terdiri dari kepala sekolah dan guru Bimbingan Konseling (BK) tingkat SMP/MTs swasta serta kepala sekolah SD se-Kota Padang.
Kepala DP3AP2KB Kota Padang, Boby Firman, menyatakan bahwa sekolah tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga harus menjadi ruang aman bagi anak.
Ia menekankan pentingnya kemampuan tenaga pendidik dalam mengenali potensi kekerasan sejak dini dan meresponsnya dengan tepat.
“Anak merupakan harapan bangsa di masa depan. Sebagai generasi penerus, mereka memiliki peran strategis dalam menjamin kelangsungan bangsa dan negara. Oleh karenanya, anak harus dilindungi agar dapat tumbuh optimal, baik secara fisik maupun psikologis,” ujar Boby.
Melalui kegiatan ini, peserta dibekali pemahaman dan keterampilan dalam menangani kasus kekerasan anak di sekolah, termasuk memberikan respons terhadap pengaduan serta menyusun langkah pencegahan dan penanganan yang konkret.
Untuk mendukung peningkatan kapasitas tersebut, DP3AP2KB menghadirkan sejumlah narasumber, yakni H. Mulyadi Muslim, Lc.MA dari MUI Kota Padang, psikolog Neni Andriani, serta akademisi UIN Kota Padang Marta Suhendra, M.Pd.
Pendekatan pencegahan yang dikembangkan tidak hanya berbasis kurikulum, tetapi juga menekankan pentingnya membangun budaya peduli di lingkungan sekolah.
Guru BK dan kepala sekolah didorong memiliki perspektif perlindungan anak yang kuat agar mampu menangani setiap laporan secara tepat dan sensitif terhadap kondisi korban.
Boby menegaskan bahwa sinergi lintas sektor menjadi faktor kunci dalam memutus rantai kekerasan terhadap anak.
“Sinergi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung perkembangan siswa,” tegasnya.
Selain itu, penguatan regulasi internal sekolah dinilai penting untuk mencegah terjadinya kekerasan, baik fisik maupun emosional.
Edukasi mengenai hak anak juga menjadi bagian penting agar siswa memahami perlindungan yang dimiliki serta berani melapor jika mengalami tindakan yang tidak wajar.
Boby berharap kegiatan ini tidak berhenti sebagai seremoni semata, melainkan mampu menghasilkan langkah konkret di lapangan.
“Kegiatan ini diharapkan menjadi wadah diskusi untuk menyepakati program-program pencegahan kekerasan terhadap anak, terutama di sekolah,” jelasnya.
Sebagai bagian dari sistem perlindungan, DP3AP2KB juga mengingatkan peran Pusat Pemberdayaan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang beralamat di Jalan Teratai No. 1.
Layanan ini dapat dimanfaatkan sekolah untuk berkonsultasi maupun melaporkan kasus secara gratis selama jam kerja.
Dengan koordinasi antara sekolah dan layanan profesional tersebut, potensi kekerasan terhadap anak diharapkan dapat ditangani lebih dini sebelum menimbulkan dampak jangka panjang.(*)
