Sumbardaily.com, Padang – Perekonomian Sumatera Barat (Sumbar) pada 2026 diproyeksikan menghadapi tekanan serius. Bank Indonesia (BI) memperkirakan laju pertumbuhan ekonomi provinsi ini akan melambat, dipicu oleh cuaca ekstrem dan bencana hidrometeorologi yang berdampak langsung pada sektor-sektor produktif, terutama pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Madjid Ikram, menyebutkan bahwa target pertumbuhan ekonomi Sumbar pada 2026 diperkirakan berada pada kisaran 3,3 persen hingga maksimal 4 persen. Proyeksi tersebut menunjukkan perlambatan jika dibandingkan dengan target pertumbuhan ekonomi 2025 yang dipatok sebesar 4,9 persen.
Menurut Madjid, kondisi alam menjadi tantangan utama yang harus diantisipasi secara serius oleh pemerintah daerah dan para pelaku ekonomi. Cuaca ekstrem yang melanda Sumbar dalam setahun terakhir telah memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah, sehingga berdampak luas terhadap rantai pasok dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di sisi lain, tekanan ekonomi juga tercermin dari tingkat inflasi Sumbar yang saat ini tercatat sebagai salah satu yang tertinggi secara nasional. Inflasi Sumbar berada di angka 5,15 persen, tepat di bawah Provinsi Aceh. Madjid menjelaskan bahwa lonjakan inflasi tersebut dipengaruhi oleh dua faktor utama.
Pertama, gangguan produksi pangan akibat cuaca ekstrem di pertengahan tahun. Kondisi tersebut menyebabkan penurunan produksi sejumlah komoditas strategis seperti beras, bawang merah, dan cabai. Penurunan pasokan ini mendorong kenaikan harga di tingkat konsumen.
Kedua, tingginya permintaan eksternal terhadap produk pangan Sumbar. Beras dan cabai asal Sumbar banyak diserap oleh daerah lain seperti Riau, Kepulauan Riau, dan DKI Jakarta, bahkan menembus pasar Malaysia. Tingginya kebutuhan beras dan cabai untuk operasional Rumah Makan Padang di Pulau Jawa turut memperketat pasokan di pasar lokal.
“Untuk 2026, kami menargetkan inflasi kembali ke sasaran 2,25 persen ±1 persen. Batas atas yang kita upayakan secara maksimal adalah 3,5 persen,” ujar Madjid dalam media briefing Overview Perekonomian 2025 dan Outlook Perekonomian 2026.
Lebih lanjut, Madjid menyoroti sektor pertanian sebagai sektor yang paling terdampak bencana. Kerusakan lahan pertanian akibat banjir bandang dan longsor terjadi di sejumlah kabupaten sentra produksi, seperti Agam dan Tanah Datar, sehingga mengakibatkan penurunan pasokan pangan secara signifikan.
Dampak bencana tersebut tidak hanya dirasakan dari sisi produksi, tetapi juga berimbas pada daya beli masyarakat. Madjid menjelaskan bahwa momen Natal dan Tahun Baru (Nataru) yang biasanya ditandai dengan peningkatan konsumsi, justru menunjukkan tren penurunan akibat tekanan ekonomi dan menurunnya pendapatan masyarakat terdampak.
“Bencana hidrometeorologi ini tidak hanya merusak lahan, tetapi juga menurunkan daya beli masyarakat. Momen Nataru yang biasanya terjadi lonjakan permintaan, kali ini justru cenderung menurun,” ungkapnya.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, Bank Indonesia menyiapkan langkah strategis guna menjaga stabilitas ekonomi Sumbar dan mengejar target pertumbuhan ekonomi 2026. BI menekankan dua fokus utama yang harus dilakukan secara konsisten.
Langkah pertama adalah pemulihan infrastruktur pertanian, terutama percepatan perbaikan sistem pengairan dan irigasi di lahan-lahan terdampak bencana. Menurut BI, keterlambatan penanganan berpotensi menyebabkan hilangnya lahan produktif secara permanen.
Langkah kedua adalah penguatan UMKM secara inklusif. Bank Indonesia akan mendorong kolaborasi dengan BUMN serta lembaga terkait untuk membangkitkan kembali aktivitas UMKM, khususnya di Kota Padang dan kabupaten yang terdampak bencana, agar roda ekonomi tetap bergerak dan tidak menimbulkan kesenjangan.
“Ini adalah tugas berat kita bersama. Pemulihan harus dilakukan secara konsisten agar ekonomi Sumatera Barat setidaknya mampu bertahan di angka 4 persen pada 2026 mendatang,” tutup Madjid. (red)
