Sumbardaily.com, Pariaman – Masih banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) berpenghasilan rendah di Kota Pariaman yang belum memiliki rumah sendiri. Sebagian besar di antara mereka terpaksa tinggal menumpang bersama keluarga atau menyewa rumah kontrakan.
Kondisi ini mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Pariaman mengajukan pembangunan Rumah Susun Negara dan 1.912 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) RI.
Wali Kota Pariaman Yota Balad menyampaikan langsung usulan tersebut kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Perdesaan Kemen PKP, Imran, di Jakarta, Senin (20/10/2025). Ia menekankan bahwa kebutuhan perumahan bagi ASN menjadi salah satu isu mendesak di daerahnya.
“Banyak ASN di Pariaman, terutama yang berpenghasilan rendah, belum memiliki rumah sendiri. Sebagian masih menumpang atau mengontrak. Karena itu kami mengajukan pembangunan Rumah Susun Negara agar mereka dapat memiliki tempat tinggal yang layak,” ujar Yota Balad.
Menurut Yota, selain program rumah susun bagi ASN, Pemko Pariaman juga mengusulkan pembangunan 1.912 unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk warga berpenghasilan rendah.
Berdasarkan pendataan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (Perkim LH) Kota Pariaman, jumlah RTLH tersebut tersebar di sejumlah wilayah dan memerlukan perhatian segera dari pemerintah pusat.
“Kami telah mendata secara rinci rumah tidak layak huni yang ada di Kota Pariaman. Dari hasil pendataan, ada 1.912 rumah yang kondisinya belum memenuhi standar kelayakan. Kami berharap Kemen PKP dapat membantu pembangunan agar menjadi rumah yang aman dan layak huni,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Yota menjelaskan bahwa Dinas Perkim LH kini tengah melakukan penginputan data calon penerima bantuan perumahan ke dalam aplikasi Sibaru (Sistem Informasi Bantuan Perumahan) milik Kemen PKP.
Data tersebut menjadi dasar pertimbangan pemerintah pusat untuk menyalurkan bantuan pada tahun anggaran berikutnya.
“Kami berharap usulan ini mendapat persetujuan dan dapat dikerjakan pada tahun anggaran 2026. Program ini menjadi prioritas kami untuk mendukung kesejahteraan ASN sekaligus masyarakat berpenghasilan rendah,” tambah Yota. (red)
