Sumbardaily.com, Padang – Skema bantuan perbaikan rumah senilai Rp15 juta, Rp30 juta, hingga Rp60 juta disiapkan Pemerintah Kota (Pemko) Padang bagi warga terdampak banjir bandang sebagai langkah utama percepatan pemulihan pascabencana. Bantuan tersebut diberikan sesuai tingkat kerusakan bangunan, mulai dari kategori rusak ringan, sedang, hingga berat.
Wali Kota Padang Fadly Amran memastikan langsung pendataan penerima bantuan saat berdialog dengan warga terdampak di Pasar Lalang, Kelurahan Kuranji, Sabtu (10/1/2026). Ia turun ke lokasi untuk memastikan warga yang rumahnya terdampak luapan Sungai Batang Kuranji telah terdaftar dan mendapatkan haknya.
Dalam dialog tersebut, Fadly Amran menjelaskan bahwa bantuan perbaikan rumah diberikan sebesar Rp60 juta untuk kategori rusak berat, Rp30 juta bagi rumah rusak sedang, serta Rp15 juta untuk rumah dengan kerusakan ringan. Skema ini disusun agar pemulihan berjalan adil dan sesuai kondisi lapangan.
“Jadi ada bantuan perbaikan rumah dengan bantuan hingga Rp60 juta untuk kategori rusak berat, Rp30 juta untuk rusak sedang, dan Rp15 juta untuk rusak ringan,” kata Fadly Amran kepada warga terdampak.
Kehadiran Fadly Amran di Pasar Lalang merupakan bagian dari peninjauan langsung pelaksanaan gotong royong pembersihan material banjir. Kegiatan ini melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemko Padang bersama gabungan relawan kebencanaan se-Kota Padang yang dikerahkan untuk mempercepat pemulihan lingkungan.
Selain memastikan bantuan perbaikan rumah, Fadly Amran juga menyampaikan rencana penetapan zona merah atau zona berbahaya di sejumlah wilayah terdampak, khususnya kawasan yang berada di sepanjang aliran sungai. Penetapan zona ini bertujuan untuk meminimalisir risiko jatuhnya korban jiwa di masa mendatang.
Ia menegaskan bahwa penetapan zona merah akan dilakukan secara transparan dengan melibatkan pihak-pihak ahli agar memiliki dasar ilmiah dan hukum yang kuat serta dapat diterima oleh masyarakat.
Sebagai solusi bagi warga yang rumahnya berada di kawasan rawan, Pemko Padang telah menyiapkan alternatif hunian berupa hunian sementara (Huntara) dan hunian tetap (Huntap). Pembangunan Huntap direncanakan di tiga lokasi strategis.
Dua kawasan, yakni Balai Gadang dan Simpang Haru, diproyeksikan mampu menampung sekitar 230 unit rumah. Sementara itu, di kawasan Pauh, Pemko Padang menyiapkan lahan seluas kurang lebih empat hektare yang diperkirakan dapat menampung hingga 500 unit rumah.
Fadly Amran meminta warga mendiskusikan pilihan tersebut bersama keluarga. Ia menegaskan bahwa apabila warga memilih hunian tetap yang dibangun pemerintah, maka rumah yang berada di zona merah tidak lagi diperbolehkan menjadi bangunan tempat tinggal.
“Kalau memang mau ambil Huntap yang akan kita bangunkan, rumah di sini tidak boleh lagi jadi bangunan. Untuk kebun silakan,” ujar Fadly Amran yang disambut anggukan warga.
Selain bantuan dari pemerintah daerah, Pemko Padang juga memastikan penyaluran bantuan dari pemerintah pusat telah berjalan. Bantuan tersebut meliputi Dana Tunggu Hunian (DTH) dari BNPB sebesar Rp500.000 per bulan untuk biaya sewa rumah.
Bantuan sosial dari Kementerian Sosial juga akan disalurkan kepada warga terdampak, mencakup bantuan biaya hidup, uang dapur, serta kebutuhan pendidikan anak-anak yang dijadwalkan cair dalam waktu dekat.
Dalam kesempatan itu, Fadly Amran meminta lurah dan camat memastikan seluruh warga terdampak telah terdata dengan lengkap. Peninjauan tersebut turut didampingi Kepala BPBD dan Dinas PUPR Kota Padang.
Untuk mendukung upaya mitigasi, kegiatan gotong royong di Pasar Lalang juga menurunkan alat berat yang difokuskan pada perbaikan alur Sungai Batang Kuranji. Langkah ini dilakukan agar kapasitas aliran sungai meningkat sehingga potensi luapan air dapat diminimalisir saat hujan deras kembali terjadi. (red)
