Sumbardaily.com - Pemulihan infrastruktur pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat terus menunjukkan perkembangan. Hingga 5 Oktober 2026, seluruh jalan dan jembatan nasional di tiga provinsi tersebut telah kembali pulih 100 persen. Namun, pekerjaan belum sepenuhnya selesai karena sejumlah jalan dan jembatan daerah masih dalam tahap percepatan.
Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatera. Pemerintah kini mengarahkan perhatian pada penyelesaian infrastruktur daerah agar konektivitas masyarakat di wilayah terdampak dapat kembali berjalan secara optimal.
Juru Bicara Satgas PRR Pascabencana Sumatera, Amran, menyampaikan perkembangan tersebut dalam Konferensi Pers Pascabencana Alam Sumatera di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (5/10/2026).
"Untuk infrastruktur jalan nasional dan jembatan nasional itu sudah 100 persen hingga hari ini," jelas Amran dikutip Rabu (7/10/2026).
Dengan pulihnya seluruh jalan dan jembatan nasional, pekerjaan berikutnya berfokus pada jaringan jalan dan jembatan daerah yang menjadi akses penting bagi aktivitas masyarakat di kawasan terdampak bencana.
Untuk jalan daerah, tingkat pemulihan di Aceh telah mencapai 94,20 persen. Di Sumatera Utara, progresnya lebih tinggi, yakni 98,53 persen. Sementara itu, Sumatera Barat mencatat progres pemulihan jalan daerah sebesar 83,23 persen.
Kondisi jembatan daerah masih membutuhkan pekerjaan lebih lanjut. Hingga 5 Oktober 2026, progres pemulihan jembatan daerah di Aceh mencapai 58,93 persen. Sumatera Utara menjadi wilayah dengan progres tertinggi, yaitu 93,98 persen. Adapun Sumatera Barat baru mencapai 59,50 persen.
Perbedaan progres tersebut membuat penyelesaian jembatan daerah menjadi salah satu pekerjaan yang terus didorong Satgas PRR. Sebab, keberadaan jembatan berkaitan langsung dengan konektivitas masyarakat di wilayah yang terdampak bencana.
"Jembatan daerah ini berprogres, dan akan terus diupayakan hingga tuntas secepatnya. Dan juga pembangunan infrastruktur ini, jembatan itu juga didukung oleh TNI Angkatan Darat dan Polri, di mana untuk jembatan Bailey ada beberapa yang sudah progres dilaksanakan," kata Amran.
Amran diketahui merupakan Direktur Kawasan, Perkotaan, dan Batas Negara Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri.
Selain jalan dan jembatan, Satgas PRR juga mencatat perkembangan pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak. Pembangunan tersebut mencakup hunian tetap (huntap) dan hunian sementara (huntara).
Untuk huntap, pemerintah menargetkan pembangunan sebanyak 57.027 unit. Namun, hingga 5 Oktober 2026, baru 2.085 unit yang telah selesai dibangun.
Sementara itu, progres huntara jauh lebih tinggi. Dari total target 20.803 unit huntara, sebanyak 20.770 unit telah selesai dibangun. Capaian tersebut setara dengan hampir 100 persen dari target pembangunan hunian sementara.
Menurut Amran, pembangunan huntap membutuhkan sejumlah tahapan yang membuat prosesnya berbeda dengan pembangunan huntara. Tahapan tersebut dimulai dari penyiapan lahan sebelum pembangunan fisik dilakukan.
Karena itu, proses pembangunan huntap terus dikawal secara bertahap untuk memastikan target penyelesaian dapat tercapai sekaligus memberikan kepastian tempat tinggal kepada masyarakat yang terdampak bencana.
"Capaian ini terus ditingkatkan karena masyarakat membutuhkan kepastian tempat tinggal tentunya, dan kita berharap bahwa ini akan selesai tepat pada waktu yang ditentukan," ujarnya.
Pemulihan pascabencana juga tidak hanya menyangkut infrastruktur fisik dan tempat tinggal. Layanan dasar masyarakat di tiga provinsi tersebut turut menjadi bagian dari proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
Fasilitas kesehatan dan pendidikan dilaporkan telah kembali berfungsi secara fungsional 100 persen. Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam pemulihan aktivitas masyarakat setelah bencana.
Untuk rumah ibadah, dari total 1.593 unit yang terdampak, sebanyak 1.558 unit telah kembali beroperasi. Artinya, pemulihan masih terus dilakukan terhadap rumah ibadah yang belum kembali berfungsi.
Selain itu, rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap 490 lembaga pendidikan keagamaan juga masih berjalan. Pemulihan fasilitas tersebut menjadi bagian dari upaya mengembalikan layanan pendidikan masyarakat di wilayah terdampak.
Layanan dasar lainnya juga telah kembali berfungsi 100 persen. Hal itu mencakup pasokan listrik, layanan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU), serta akses internet di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Di sisi lain, Satgas PRR masih melakukan normalisasi sungai dan muara. Pekerjaan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya mengurangi risiko terjadinya bencana lanjutan di wilayah terdampak.
Dengan demikian, meski jaringan jalan dan jembatan nasional telah pulih sepenuhnya, proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera masih berlangsung. Pekerjaan berikutnya mencakup percepatan infrastruktur daerah, penyelesaian hunian tetap, pembangunan kembali sejumlah fasilitas yang belum pulih, serta normalisasi sungai dan muara.
Satgas PRR memastikan seluruh proses tersebut terus dikawal agar penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi dapat berjalan sesuai target. Pemulihan diharapkan tidak hanya mengembalikan akses transportasi, tetapi juga memastikan masyarakat terdampak memperoleh tempat tinggal dan layanan dasar secara optimal. (*)
