Sumbardaily.com - Angka kemiskinan Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, sempat naik pada 2024. Namun setahun kemudian, persentasenya justru turun cukup signifikan hingga mencapai 3,59 persen.
Perubahan tersebut menjadi salah satu catatan dalam Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kabupaten Tanah Datar 2025-2029. Data itu menunjukkan tingkat kemiskinan Tanah Datar turun dari 4,28 persen pada 2024 menjadi 3,59 persen pada 2025.
Penurunan tersebut sekaligus membuat tingkat kemiskinan Tanah Datar berada di bawah rata-rata Sumatera Barat dan nasional. Pada 2025, rata-rata tingkat kemiskinan Sumatera Barat tercatat 5,35 persen, sedangkan angka nasional mencapai 8,47 persen.
Capaian itu dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan yang dipimpin Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly, S.Psi., di Aula Bappedalitbang pada Jumat (2/10/2026).
Namun, perjalanan angka kemiskinan Tanah Datar tidak selalu turun setiap tahun.
Pada 2021, tingkat kemiskinan daerah tersebut masih berada di angka 4,54 persen. Kemudian pada 2022, angkanya turun menjadi 4,26 persen.
Penurunan berlanjut pada 2023. Saat itu, tingkat kemiskinan tercatat 4,16 persen.
Akan tetapi, kondisi berubah pada 2024 ketika angka kemiskinan kembali meningkat menjadi 4,28 persen. Setelah sempat naik, angka tersebut kemudian turun menjadi 3,59 persen pada 2025.
Artinya, berdasarkan data RPKD Kabupaten Tanah Datar 2025-2029, penurunan kembali terjadi setelah kenaikan pada 2024.
Wakil Bupati Tanah Datar Ahmad Fadly mengatakan capaian tersebut merupakan hasil dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terintegrasi. Program tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
"Capaian tingkat kemiskinan Tanah Datar yang berhasil kita tekan hingga 3,59 persen pada tahun 2025 ini merupakan bukti nyata dari efektivitas program-program terintegrasi yang telah dijalankan," ujar Ahmad Fadly.
Meski demikian, pemerintah daerah tidak ingin menjadikan penurunan tersebut sebagai alasan untuk berhenti melakukan pembenahan.
Ahmad Fadly menegaskan penanggulangan kemiskinan masih harus diperkuat. Menurutnya, pembangunan perlu memberikan manfaat yang lebih merata kepada seluruh masyarakat, termasuk mereka yang masih berada dalam kondisi rentan.
"Namun, kita tidak boleh berpuas diri. Upaya penanggulangan kemiskinan harus terus diperkuat agar dampaknya dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat," katanya.
Untuk mempertahankan tren penurunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menetapkan tiga pendekatan utama dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan periode 2025-2029.
Tiga pendekatan itu mencakup program penyelamatan atau protektif, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta program fasilitatif.
Program penyelamatan atau protektif diarahkan melalui bantuan sosial bagi masyarakat rentan. Pendekatan ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Kemudian, pemberdayaan ekonomi masyarakat diarahkan untuk mendorong kemandirian warga sekaligus meningkatkan pendapatan.
Sementara itu, program fasilitatif dilakukan melalui peningkatan akses terhadap layanan dasar dan pembangunan infrastruktur.
"Kita mengarahkan penanganan kemiskinan melalui tiga pilar utama, mulai dari perlindungan sosial bagi masyarakat rentan, pemberdayaan ekonomi guna meningkatkan kemandirian warga, hingga pemenuhan infrastruktur dan layanan dasar," jelas Wabup.
Selain tiga pendekatan tersebut, koordinasi antarpihak menjadi bagian penting dalam penanggulangan kemiskinan di Tanah Datar.
Ahmad Fadly mengatakan sinergi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dibutuhkan agar berbagai program yang dijalankan dapat berjalan secara terarah dan saling terintegrasi.
Koordinasi tersebut juga diharapkan dapat membuat program penanggulangan kemiskinan berjalan secara berkelanjutan, bukan hanya berfokus pada pencapaian angka dalam satu periode.
"Melalui sinergi TKPK, kita optimistis dapat memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan di Kabupaten Tanah Datar," ujarnya.
Rakor Penanggulangan Kemiskinan juga menjadi momentum bagi Pemkab Tanah Datar untuk menyelaraskan program penanggulangan kemiskinan daerah dengan kebijakan nasional.
Penyelarasan tersebut diarahkan untuk mempertahankan tren penurunan angka kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan tingkat kemiskinan yang telah turun menjadi 3,59 persen pada 2025, pekerjaan pemerintah daerah berikutnya bukan hanya mempertahankan angka tersebut.
Pemkab Tanah Datar juga menghadapi tantangan untuk memastikan penurunan berlangsung secara berkelanjutan dan manfaatnya semakin luas. Masyarakat yang masih berada dalam kondisi rentan menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian dalam program berikutnya.
Penurunan dari 4,28 persen pada 2024 menjadi 3,59 persen pada 2025 menjadi catatan penting dalam perjalanan penanggulangan kemiskinan Tanah Datar. Di saat yang sama, pemerintah daerah menegaskan perlunya penguatan program agar capaian tersebut tidak berhenti sebagai angka statistik.
Tiga jalur kemudian disiapkan melalui perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi, serta peningkatan akses infrastruktur dan layanan dasar untuk melanjutkan upaya penanggulangan kemiskinan di Tanah Datar. (*)
