Sumbardaily.com - Warga terdampak banjir bandang di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam, Sumatera Barat, hingga kini masih menempati hunian sementara (huntara). Kondisi tersebut menjadi perhatian karena masyarakat belum sepenuhnya dapat kembali menjalani kehidupan secara normal setelah bencana.
Komisi VIII DPR RI mendorong agar pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Sumatera Barat dipercepat. Keberadaan warga yang masih tinggal di huntara menunjukkan proses pemulihan pascabencana masih berlangsung.
Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sumatera Barat pada Jumat (28/8/2026). Ia mengatakan masih banyak warga terdampak yang belum meninggalkan hunian sementara.
“Sekarang ini masih banyak masyarakat yang tinggal di hunian sementara,” ujar Lisda.
Menurut Lisda, pembangunan huntap belum dapat dilakukan dengan cepat karena terdapat sejumlah persoalan yang perlu diselesaikan. Salah satu kendala yang disebutkannya berkaitan dengan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak.
“Untuk huntap itu memang kendalanya macam-macam, ada yang masalah tanah, dan lain-lain,” jelasnya.
Lisda menyebut kondisi tersebut masih ditemui di sejumlah daerah yang mengalami dampak cukup besar akibat bencana. Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam menjadi dua wilayah yang masih memiliki masyarakat terdampak yang tinggal di huntara.
“Di Pesisir Selatan, di Agam, di wilayah-wilayah yang kemarin terdampak bencananya lumayan besar, itu masih mereka tinggal di hunian sementara,” ungkap politisi Fraksi Partai NasDem tersebut.
Keberadaan warga di huntara menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat penyelesaian dalam proses pemulihan pascabencana. Bagi masyarakat terdampak, pembangunan huntap menjadi bagian penting untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak sekaligus kepastian setelah kehilangan atau meninggalkan tempat tinggal akibat bencana.
Lisda berharap berbagai persoalan yang menghambat pembangunan huntap dapat segera ditangani. Dengan demikian, masyarakat yang saat ini masih berada di huntara dapat segera menempati hunian tetap.
“Tentu kita berharap segeralah terealisasi hunian tetapnya,” tegas Lisda.
Menurut dia, penyediaan hunian tetap tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan masyarakat terhadap tempat tinggal. Kepastian tempat tinggal juga menjadi bagian dari proses pemulihan kehidupan masyarakat setelah bencana.
Ketika masyarakat sudah memiliki hunian yang layak, aktivitas kehidupan sehari-hari diharapkan dapat kembali berjalan secara bertahap. Pemulihan tersebut mencakup aktivitas sosial hingga kegiatan ekonomi masyarakat yang sebelumnya terdampak bencana.
“Sehingga masyarakat kita dapat kembali hidup normal,” kata Lisda.
Dia juga berharap pemulihan pascabencana di Sumatera Barat dilakukan secara menyeluruh. Pembangunan hunian bagi warga terdampak dinilai perlu berjalan seiring dengan upaya memulihkan kehidupan masyarakat agar mereka dapat kembali bangkit setelah bencana.
Selain kembali mendapatkan tempat tinggal, masyarakat terdampak juga diharapkan memiliki kemampuan untuk menghadapi kondisi setelah bencana. Pemulihan tersebut mencakup aspek mental dan ekonomi sehingga warga dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik.
“Sehingga mereka juga menjadi masyarakat yang lebih tangguh, baik itu dari sisi mental maupun juga dari sisi ekonomi,” pungkas Lisda.
Dengan masih adanya warga di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Agam yang tinggal di huntara, percepatan pembangunan huntap menjadi salah satu bagian yang didorong dalam proses pemulihan pascabencana di Sumatera Barat. (*)
