Sumbardaily.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan sosial terbesar yang tengah dijalankan pemerintah Indonesia. Namun, besarnya skala program tersebut dinilai perlu diikuti evaluasi yang lebih mendalam, terutama terkait apakah intervensi yang diberikan sudah menyasar titik paling menentukan dalam persoalan gizi nasional.
Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (Unand) bidang Kedokteran Komunitas, Kedokteran Keluarga, dan Kesehatan Masyarakat, Prof. dr. Hardisman, Dr.PH., menilai persoalan tersebut penting dibahas karena masalah gizi tidak hanya terjadi ketika anak sudah memasuki usia sekolah.
Menurutnya, MBG memang memiliki manfaat sosial dan anak sekolah dapat memperoleh asupan makanan yang lebih baik. Namun, jika tujuan kebijakan juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas generasi Indonesia dan menurunkan stunting, maka perhatian terhadap fase awal kehidupan tidak boleh dikesampingkan.
“Apakah sumber daya yang sangat besar itu ditempatkan pada titik yang paling menentukan bagi penyelesaian masalah gizi Indonesia?” demikian pertanyaan yang menjadi dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program MBG.
MBG saat ini dijalankan dengan skala yang sangat besar. Makanan disediakan secara terorganisasi melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan sasaran anak sekolah secara menyeluruh. Program tersebut juga menyentuh kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Program MBG tidak hanya dimaksudkan sebagai program pangan. Kebijakan tersebut juga dikaitkan dengan peningkatan status gizi, penurunan stunting, peningkatan kehadiran peserta didik, ketahanan pangan, serta pemberdayaan ekonomi lokal.
Namun, Prof. Hardisman menilai ukuran keberhasilan program tidak cukup hanya berdasarkan kemampuan menyediakan dan membagikan makanan kepada sebanyak mungkin penerima.
“Apakah program dengan biaya besar itu, menjawab masalah gizi nasional kita yang sesungguhnya?” lanjutnya, dilansir dari Kepakaran Unand, Selasa (18/8/2026).
Masalah Gizi Dimulai dari Hulu
Menurut Prof. Hardisman, kritik terhadap MBG bukan berarti menolak pemberian makanan bergizi. Persoalan yang perlu diperhatikan adalah proporsi sasaran, prioritas epidemiologis, mekanisme intervensi, serta indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan.
Jika sasaran utamanya adalah memperbaiki kualitas generasi Indonesia sekaligus menurunkan stunting, pertanyaan yang lebih mendasar adalah kapan gangguan pertumbuhan dan perkembangan sebenarnya mulai terjadi. Jawabannya mengarah pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Kajian ilmu kedokteran dan WHO telah lama menempatkan 1.000 HPK sebagai periode yang sangat menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kekurangan gizi serta infeksi berulang pada periode tersebut berkaitan dengan stunting dan konsekuensi jangka panjang terhadap perkembangan fisik maupun kognitif.
Karena itu, strategi gizi nasional dinilai tidak cukup hanya memastikan anak mendapatkan makanan ketika sudah memasuki sekolah. Intervensi perlu dimulai bahkan sebelum anak lahir melalui kesehatan dan status gizi ibu, kemudian berlanjut pada masa bayi dan balita.
Persoalan pada bagian hulu tersebut juga terlihat dari data pemerintah. Berdasarkan Riskesdas 2018, sebanyak 17,3 persen ibu hamil mengalami Kekurangan Energi Kronis (KEK). Sementara itu, 48,9 persen ibu hamil mengalami anemia.
Artinya, hampir satu dari lima ibu hamil mengalami KEK dan hampir separuh mengalami anemia.
Kementerian Kesehatan telah mengidentifikasi kondisi tersebut sebagai persoalan penting yang perlu ditangani dalam upaya mencegah stunting. Intervensinya mencakup pemeriksaan kehamilan, pemberian tablet tambah darah, pemenuhan makanan sesuai kebutuhan, serta pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi.
Di sisi lain, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting nasional turun dari 21,5 persen pada 2023 menjadi 19,8 persen pada 2024.
Penurunan tersebut merupakan perkembangan positif. Meski demikian, angka 19,8 persen berarti hampir satu dari lima balita masih mengalami stunting.
Kementerian Kesehatan kembali menegaskan pentingnya intervensi terhadap remaja putri dan ibu hamil. Kondisi itu memperlihatkan bahwa penanganan masalah gizi perlu dilakukan sejak sebelum anak lahir dan tidak hanya ketika anak telah berada di bangku sekolah.
Satu Porsi Makanan Tak Cukup Atasi Stunting
Prof. Hardisman menjelaskan, stunting bukan sekadar persoalan apakah seorang anak memperoleh makanan bergizi pada hari tertentu. Kondisi tersebut merupakan hasil dari perjalanan biologis yang panjang.
Faktor yang memengaruhi stunting antara lain status gizi ibu, pertumbuhan janin, berat lahir, pemberian ASI, kualitas makanan pendamping ASI, infeksi, sanitasi, akses pelayanan kesehatan, dan pola pengasuhan.
Dengan demikian, pemberian makanan bergizi di sekolah tidak dapat diposisikan sebagai pengganti intervensi gizi maternal dan balita.
“Stunting bukan sekadar persoalan apakah seorang anak mendapatkan satu kali makanan bergizi hari ini,” kata Prof. Hardisman.
Persoalan tersebut semakin penting ketika melihat kondisi KEK dan anemia pada ibu hamil. Intervensi pada kelompok tersebut membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, bukan sekadar pemberian makanan.
“Pemberian makanan saja tidak cukup,” tegasnya.
Menurut Prof. Hardisman, terdapat paradoks dalam kebijakan tersebut. Program makanan di sekolah relatif mudah terlihat karena makanan datang, dibagikan, kemudian dimakan. Jumlah penerima manfaat pun dapat dihitung.
Namun, jumlah makanan dan penerima manfaat bukan indikator yang sama dengan keberhasilan penanggulangan stunting.
Anggaran MBG Perlu Jadi Bahan Evaluasi
Persoalan hulu masalah gizi juga perlu dilihat dari struktur anggaran. Dalam laporan Badan Gizi Nasional (BGN) mengenai anggaran 2026, total anggaran disebut sekitar Rp268 triliun.
Dari total tersebut, sekitar Rp34 triliun dialokasikan untuk pangan bergizi bagi anak sekolah. Sementara sekitar Rp3,1 triliun dialokasikan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
BGN juga melaporkan bahwa berdasarkan fungsi anggaran, sekitar 83,4 persen berada pada sektor pendidikan, sedangkan sektor kesehatan sekitar 9,2 persen.
Komposisi tersebut tidak secara otomatis membuktikan bahwa MBG salah sasaran. Anak sekolah tetap merupakan kelompok yang membutuhkan intervensi. Namun, komposisi pembiayaan tersebut dinilai layak menjadi bahan evaluasi apabila tujuan yang hendak dicapai adalah penurunan stunting dan perbaikan kualitas kesehatan sejak awal kehidupan.
“Besarnya anggaran harus sebanding dengan besarnya beban masalah yang dihadapi,” menjadi prinsip yang perlu diperhatikan dalam melihat desain intervensi gizi.
Lima Langkah Perkuat Program MBG
Prof. Hardisman menyebut sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk memperkuat pelaksanaan MBG agar lebih mampu menjawab persoalan gizi.
Pertama, 1.000 HPK perlu ditempatkan sebagai inti intervensi, bukan hanya salah satu komponen program. Ibu hamil dengan KEK, anemia, atau risiko kehamilan lainnya seharusnya menjadi kelompok prioritas.
Pendekatan universal tetap dapat dilakukan, tetapi intensitas intervensi perlu dibedakan berdasarkan kebutuhan klinis dan status gizi.
Kedua, MBG perlu terintegrasi lebih kuat dengan Puskesmas, Posyandu, bidan, kader, serta sistem surveilans kesehatan ibu dan anak.
Ibu hamil yang menerima makanan tetapi tidak diperiksa kadar hemoglobinnya, tidak dipantau berat badan, tidak diketahui status KEK, atau tidak mendapatkan terapi dan suplementasi yang sesuai, belum memperoleh intervensi gizi secara komprehensif.
Ketiga, sasaran balita perlu menggunakan pendekatan risk-based targeting. Balita yang tumbuh normal tidak membutuhkan intensitas intervensi yang sama dengan balita yang mengalami wasting, berat badan tidak naik, atau berasal dari keluarga dengan kerawanan pangan berat.
Pemerintah dinilai memiliki peluang menggeser pendekatan dari model memberikan makanan kepada semua menuju pemberian intervensi yang tepat kepada kelompok yang paling membutuhkan.
Keempat, indikator keberhasilan MBG perlu diperjelas. Keberhasilan tidak cukup hanya diukur melalui jumlah porsi makanan dan penerima manfaat.
Indikator lain yang perlu diperhatikan mencakup perubahan status anemia ibu hamil, proporsi ibu hamil yang mengalami KEK, berat lahir rendah, pertumbuhan balita, dan prevalensi stunting.
Untuk kelompok sekolah, indikator seperti status gizi, anemia, konsentrasi belajar, serta capaian pendidikan juga dapat digunakan.
Kelima, program gizi perlu dibedakan dengan program pemberdayaan ekonomi. Keduanya memang dapat berada dalam satu kebijakan besar, tetapi indikator keberhasilannya tidak boleh dicampur.
Jika MBG juga ditujukan sebagai stimulus ekonomi bagi petani, nelayan, koperasi, dan UMKM, tujuan tersebut merupakan kebijakan yang sah. Namun, keberhasilan ekonomi lokal tidak dapat dijadikan bukti bahwa program telah berhasil menyelesaikan masalah gizi.
MBG Dinilai Perlu Menjawab Masalah yang Tepat
Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan program makanan dalam skala besar. Yang dibutuhkan adalah sistem intervensi gizi yang tepat waktu, tepat sasaran, terintegrasi, dan terukur.
“Semoga” MBG dapat menjadi bagian penting dari sistem tersebut dengan desain yang benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi.
Dengan menempatkan 1.000 HPK, kesehatan ibu, bayi, dan balita sebagai bagian penting dalam strategi, kesenjangan antara intervensi makanan di sekolah dan hulu masalah gizi diharapkan dapat diperkecil.
MBG tetap dapat menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan dan generasi Indonesia. Namun, besarnya program perlu diiringi ketepatan sasaran dan penguatan intervensi pada fase kehidupan yang paling menentukan. (*)
