Sumbardaily.com – Kekhawatiran masyarakat terkait keamanan dana nasabah di tengah pesatnya perkembangan layanan keuangan digital kembali mendapat penegasan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Lembaga tersebut memastikan bahwa dana simpanan masyarakat yang ditempatkan di perbankan tetap aman dan berada dalam perlindungan penjaminan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.
Jaminan tersebut tidak hanya berlaku bagi bank konvensional, tetapi juga mencakup bank digital yang saat ini semakin banyak digunakan masyarakat. Kepastian ini disampaikan LPS sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional di tengah perubahan pola layanan keuangan yang semakin berbasis teknologi.
Kepala Kantor Perwakilan LPS I, Jimmy Ardianto, menegaskan bahwa masyarakat tidak perlu merasa ragu untuk menyimpan dana mereka di perbankan, termasuk melalui platform bank digital. Menurutnya, perlindungan yang diberikan LPS tetap berlaku selama bank yang bersangkutan tercatat sebagai peserta penjaminan LPS dan jenis simpanan yang dimiliki nasabah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
“Bank digital juga dijamin oleh LPS. Masyarakat tidak perlu khawatir selama bank tersebut memenuhi ketentuan yang berlaku dan menjadi peserta penjaminan LPS,” ujar Jimmy di Padang, Kamis (18/6/2026).
Pernyataan tersebut menjadi penting mengingat penggunaan layanan perbankan digital terus mengalami perkembangan. Seiring meningkatnya penetrasi berbagai instrumen keuangan berbasis teknologi, kebutuhan masyarakat terhadap informasi mengenai perlindungan dana juga semakin tinggi.
Jimmy menilai edukasi mengenai mekanisme penjaminan simpanan perlu terus diperkuat agar masyarakat memahami hak dan perlindungan yang mereka peroleh ketika menyimpan dana di lembaga perbankan.
Menurutnya, keberadaan LPS memiliki peran strategis dalam menjaga tingkat kepercayaan publik terhadap industri perbankan. Selain itu, lembaga tersebut juga menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
Tidak Semua Produk Keuangan Dijamin LPS
Meski memberikan jaminan terhadap dana simpanan di perbankan, Jimmy mengingatkan masyarakat untuk memahami batasan produk yang masuk dalam cakupan perlindungan LPS.
Ia menjelaskan bahwa penjaminan hanya berlaku untuk produk simpanan tertentu yang memenuhi persyaratan. Produk-produk tersebut meliputi tabungan, giro, deposito, serta bentuk simpanan lainnya yang sesuai dengan ketentuan penjaminan.
Sebaliknya, berbagai instrumen investasi yang beredar di pasar modal tidak termasuk dalam program penjaminan LPS.
Instrumen seperti saham, obligasi, dan reksa dana berada di luar ruang lingkup perlindungan yang diberikan oleh lembaga tersebut.
“Yang dijamin LPS adalah simpanan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, dan bentuk simpanan lain yang memenuhi persyaratan. Untuk saham, obligasi, dan instrumen investasi lainnya tidak masuk dalam penjaminan LPS,” tegasnya.
Penjelasan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami perbedaan antara produk simpanan perbankan dan instrumen investasi sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terkait cakupan perlindungan yang diberikan LPS.
Proses Klaim Nasabah BPR di Sumbar Terus Berjalan
Selain menjelaskan mengenai jaminan simpanan, Jimmy juga memaparkan perkembangan penanganan dana nasabah pada dua Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Sumatera Barat (Sumbar) yang izin usahanya telah dicabut.
Menurutnya, LPS saat ini masih menjalankan proses verifikasi dan penetapan simpanan layak bayar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam proses tersebut, LPS memiliki waktu paling lama 90 hari kerja sejak pencabutan izin usaha bank untuk menyelesaikan penetapan simpanan yang dapat dibayarkan kepada nasabah.
Jimmy menjelaskan bahwa untuk salah satu BPR yang lebih dahulu ditutup, seluruh proses pembayaran klaim nasabah telah selesai dilakukan.
Sementara itu, untuk BPR yang izin usahanya dicabut pada Maret 2026, proses verifikasi masih berlangsung. Hingga saat ini, progres pemeriksaan dan verifikasi dokumen dilaporkan telah mencapai sekitar 50 persen.
“Kami berupaya menyelesaikan proses ini secepat mungkin agar hak-hak nasabah dapat segera dipenuhi sesuai ketentuan,” katanya.
Proses tersebut dilakukan secara ketat untuk memastikan setiap klaim yang dibayarkan sesuai dengan aturan yang berlaku sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
BPR dan BPRS Dinilai Penting bagi Ekonomi Daerah
Di samping menjalankan fungsi penjaminan simpanan, LPS juga terus memperkuat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka memperkokoh fondasi industri perbankan nasional.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) maupun Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).
Jimmy menilai keberadaan BPR dan BPRS memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, terutama di wilayah pedesaan serta sektor usaha mikro.
Menurutnya, lembaga keuangan tersebut masih menjadi salah satu motor penggerak ekonomi daerah karena mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan secara lebih dekat.
Sumbar sendiri disebut sebagai salah satu provinsi dengan jumlah BPR dan BPRS yang cukup besar di Indonesia.
Secara nasional, jumlah BPR dan BPRS diperkirakan mencapai sedikitnya 1.500 lembaga. Adapun daerah yang memiliki konsentrasi BPR dan BPRS terbesar antara lain Sumbar, Jawa Barat, dan Jawa Timur.
“Keberadaan BPR dan BPRS masih sangat menjanjikan. Lembaga ini menjadi tulang punggung layanan keuangan masyarakat di daerah dan memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” ujarnya.
Melalui berbagai langkah penguatan tersebut, LPS berharap tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dapat terus terjaga. Harapan itu tidak hanya ditujukan kepada bank konvensional, tetapi juga bank digital, BPR, dan BPRS yang selama ini menjadi bagian penting dalam sistem layanan keuangan nasional.
Dengan penegasan mengenai keamanan dana nasabah, edukasi perlindungan simpanan, serta penguatan industri perbankan daerah, LPS berupaya memastikan masyarakat tetap memiliki keyakinan dalam memanfaatkan layanan keuangan yang tersedia di Indonesia. (*)
