Sumbardaily.com - Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, menegaskan bahwa transformasi digital kini menjadi kebutuhan mendesak dalam memperkuat sistem kesehatan nasional.
Digitalisasi dinilai sebagai langkah utama untuk menghadirkan layanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau bagi 280 juta penduduk Indonesia yang tersebar di lebih dari 7.000 wilayah.
Pernyataan tersebut disampaikan Menkes Budi dalam pertemuan Asia eHealth Information Network (AeHIN) yang berlangsung di Jakarta Marriott Hotel, Senin (11/5/2026).
Dalam forum tersebut, pemerintah menekankan bahwa reformasi sektor kesehatan tidak lagi dapat bergantung pada sistem manual yang terfragmentasi.
Menurut Menkes Budi, pengalaman menghadapi pandemi COVID-19 pada periode 2020–2021 menjadi momentum penting yang mendorong percepatan transformasi digital di sektor kesehatan Indonesia.
Saat itu, sistem pelayanan kesehatan yang belum terintegrasi dinilai menjadi tantangan besar dalam pengambilan keputusan maupun distribusi layanan kepada masyarakat.
Karena itu, Kementerian Kesehatan kini memperkuat platform SATUSEHAT sebagai fondasi interoperabilitas nasional yang menghubungkan rumah sakit, puskesmas, laboratorium, hingga apotek dalam satu ekosistem kesehatan digital.
“Tanpa digitalisasi, mustahil menghadirkan layanan yang aksesibel, bermutu, dan terjangkau bagi 280 juta rakyat. Kami sedang membangun basis data kependudukan, klinis, hingga genomik untuk mendukung kebijakan berbasis bukti,” tegas Menkes Budi.
Tidak hanya membangun integrasi data layanan kesehatan, Kemenkes juga mulai mengintegrasikan jutaan Rekam Medis Elektronik (RME) ke dalam government cloud.
Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat efisiensi sistem layanan sekaligus mendukung pengambilan kebijakan kesehatan berbasis data.
Selain itu, pemerintah turut memanfaatkan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk mendukung pengambilan keputusan klinis, memperkuat surveilans penyakit, hingga meningkatkan efisiensi operasional layanan kesehatan nasional.
Menkes Budi menjelaskan, pemanfaatan AI diarahkan untuk memperkuat deteksi dini dan memprediksi potensi wabah secara real-time. Namun demikian, penggunaan teknologi tersebut tetap berada dalam pengawasan ketat melalui Komite AI Kemenkes.
Komite tersebut bertugas mengatur aspek etika, hukum, serta keamanan data melalui kerangka ELSI atau Ethical, Legal, and Social Implications.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Teknologi Informasi BPJS Kesehatan, Setiaji, menyampaikan dukungan terhadap transformasi digital sektor kesehatan nasional. Meski demikian, ia mengingatkan agar perkembangan teknologi tetap mengedepankan nilai kemanusiaan dalam pelayanan publik.
Menurut Setiaji, teknologi tidak boleh menggantikan empati dan penilaian manusia dalam memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.
“Tolok ukur inovasi bukan pada kecanggihan algoritma, melainkan pada dampak nyata terhadap kepercayaan dan inklusi masyarakat. Kami memastikan teknologi memperkuat, bukan menggantikan, empati dan penilaian manusia dalam pelayanan kesehatan,” ujar Setiaji.
Transformasi digital kesehatan yang dijalankan pemerintah juga mencakup penguatan keamanan siber dan perlindungan data pribadi sesuai standar global. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dalam penggunaan layanan kesehatan digital.
Selain memperkuat infrastruktur teknologi, Kementerian Kesehatan juga membangun ekosistem inovasi bersama akademisi, startup, dan industri. Kolaborasi tersebut ditujukan agar solusi digital di sektor kesehatan dapat diperluas hingga menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah pelosok.
Fokus utama dari transformasi tersebut adalah memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan yang setara tanpa memandang kondisi ekonomi maupun lokasi geografis.
Semangat kolaborasi lintas negara dalam pengembangan kesehatan digital juga diperkuat melalui Asia eHealth Information Network (AeHIN). Organisasi tersebut menjadi wadah bagi lebih dari 2.700 praktisi kesehatan digital dari 85 negara dalam mendorong interoperabilitas sistem kesehatan di kawasan Asia.
Melalui jejaring AeHIN, Indonesia tidak hanya mengadopsi berbagai praktik terbaik global, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai salah satu negara yang aktif memimpin transformasi sistem kesehatan digital berorientasi pada manusia di kawasan Asia. (*)
