Sumbardaily.com, Padang – Pemerintah pusat memastikan komitmennya dalam mempercepat pemulihan layanan dasar masyarakat Sumatera Barat (Sumbar) pascabencana banjir bandang, khususnya terkait penyediaan air bersih di Kota Padang.
Komitmen tersebut ditegaskan melalui peninjauan langsung Menteri Pekerjaan Umum (PU) RI, Dody Hanggodo, ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) Gunung Pangilun milik Perumda Air Minum Kota Padang, Jumat (30/1/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan keberlanjutan layanan air bersih bagi masyarakat yang terdampak bencana, terutama di kawasan pusat Kota Padang.
IPA Gunung Pangilun merupakan salah satu fasilitas vital yang menopang kebutuhan air bersih masyarakat dengan kapasitas produksi mencapai 500 liter per detik. Pascabencana, fasilitas ini mengalami gangguan yang berdampak langsung pada distribusi air bersih di sejumlah wilayah.
Dalam kesempatan tersebut, Dody Hanggodo mengungkapkan bahwa penanganan darurat pascabencana di sektor air minum, khususnya PDAM Kota Padang, diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar.
Sementara itu, untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pascabencana di seluruh wilayah Sumbar, pemerintah memperkirakan kebutuhan anggaran mencapai sekitar Rp2 triliun.
“Untuk penanganan darurat pascabencana PDAM Kota Padang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp600 miliar. Sementara untuk rehabilitasi dan rekonstruksi di seluruh wilayah Sumatera Barat, kebutuhan anggarannya sekitar Rp2 triliun,” ujar Dody, dikutip Sabtu (31/1/2026).
Ia menegaskan, pemerintah pusat telah menyiapkan total anggaran sebesar Rp2,6 triliun yang sepenuhnya dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di Sumbar.
Anggaran tersebut difokuskan pada pemulihan infrastruktur vital yang menunjang kehidupan masyarakat, termasuk layanan air bersih.
“Total bantuan pemerintah pusat untuk Sumbar mencapai Rp2,6 triliun. Seluruh anggaran ini difokuskan untuk memastikan pemulihan infrastruktur penting, salah satunya penyediaan air bersih bagi masyarakat,” tegasnya.
Dody menambahkan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah pusat berkomitmen memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi pascabencana.
Dalam masa penanganan sementara, balai teknis dan PDAM setempat telah mengerahkan mobil tangki air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sembari menunggu penyelesaian pembangunan sumur bor.
“Kami minta masyarakat bersabar. Target kami, sebelum Ramadan, persoalan air bersih di Kota Padang sudah dapat teratasi,” kata Dody.
Sementara itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menyampaikan bahwa kondisi kekeringan yang terjadi di Kota Padang saat ini tergolong cukup berat.
Ia menyebut, dampak paling signifikan dirasakan masyarakat di Kecamatan Pauh dan Kuranji, meskipun gangguan pasokan air bersih juga terjadi di wilayah lainnya.
“Ada empat kecamatan yang pasokan airnya belum optimal, yaitu Pauh, Kuranji, Nanggalo, dan Padang Utara. Karena itu, kami berharap percepatan penanganan darurat, termasuk normalisasi aliran sungai, dapat segera dilakukan untuk mencegah dampak lanjutan bagi masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah percepatan yang dilakukan pemerintah pusat dalam rangka pemulihan layanan dasar masyarakat.
“Kami siap mendukung penuh upaya percepatan penanganan ini agar masyarakat dapat kembali beraktivitas secara normal,” ucapnya.
Pada kesempatan yang sama, Wali Kota Padang, Fadly Amran, menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan pemerintah pusat melalui Kementerian PU dalam menangani krisis air bersih yang dialami Kota Padang.
Menurutnya, peran IPA Gunung Pangilun sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan layanan air bersih, terutama di kawasan pusat kota.
Ia menjelaskan, selain gangguan pada fasilitas pengolahan air, kondisi pascabencana juga menyebabkan banyak sumur milik warga di empat kecamatan mengalami kekeringan. Situasi tersebut semakin memperberat pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat.
“IPA Gunung Pangilun merupakan fasilitas vital dengan kapasitas produksi 500 liter per detik. Pascabencana, gangguan pada fasilitas ini berdampak langsung terhadap layanan air bersih di pusat kota. Ditambah lagi, banyak sumur warga yang mengering,” ujarnya.
Fadly menegaskan, dukungan pemerintah pusat sangat dibutuhkan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah kondisi darurat pascabencana. Ia berharap, persoalan air bersih di Kota Padang dapat dituntaskan sebelum memasuki bulan Ramadan.
“Kami berharap, sebelum Ramadan permasalahan air bersih ini bisa tuntas. Untuk itu, tentu kami membutuhkan dukungan dari Pemerintah Pusat,” harapnya. (red)
