Sumbardaily.com, Padang - Pasca banjir bandang yang melanda sejumlah wilayah, Kota Padang masih menghadapi krisis air bersih, terutama di kawasan yang belum terjangkau jaringan perpipaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda AM), sehingga dibutuhkan sedikitnya 228 sumur bor sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana.

Kondisi tersebut mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Padang mencari langkah alternatif di luar layanan PDAM.

Upaya itu dibahas dalam pertemuan antara Pemko Padang dan Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Sumatera Barat (Sumbar) yang digelar di Rumah Dinas Wali Kota Padang, Rabu (21/1/2026) siang.

Wali Kota Padang, Fadly Amran mengatakan, pelayanan PDAM di Kota Padang sejatinya telah mencapai sekitar 99 persen.

Namun, ia mengakui masih terdapat kendala teknis berupa tekanan air yang belum stabil di sejumlah titik. Di sisi lain, masih ada warga yang sama sekali belum terjangkau jaringan distribusi air bersih.

“Alhamdulillah, pelayanan PDAM saat ini sudah mencapai sekitar 99 persen, meskipun masih terdapat kendala tekanan air di beberapa titik. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau jaringan PDAM, kita harus menyiapkan alternatif solusinya,” ujar Wali Kota.

Sebagai langkah cepat, Pemko Padang mendorong pembangunan sumur bor atau sumur komunal. Berdasarkan hasil pendataan yang telah dilakukan, kebutuhan sumur bor di Kota Padang mencapai 228 titik yang tersebar di beberapa kecamatan terdampak.

Kecamatan Koto Tangah menjadi wilayah dengan kebutuhan terbanyak, yakni 107 titik sumur bor. Disusul Kecamatan Pauh sebanyak 48 titik, Kecamatan Nanggalo 37 titik serta Kecamatan Kuranji sebanyak 36 titik.

Seluruh titik tersebut dinilai membutuhkan pasokan air bersih yang bersifat segera sebagai solusi jangka pendek pascabencana alam.

“Berdasarkan pendataan, kebutuhan ini tersebar di beberapa kecamatan, yakni Kuranji sebanyak 36 titik, Koto Tangah 107 titik, Pauh 48 titik, dan Nanggalo 37 titik. Kami berharap dukungan dari Balai untuk pengadaan sumur bor ini, sebagai solusi jangka pendek,” katanya.

Menanggapi permintaan tersebut, Kepala BPBPK Sumbar, Maria Doeni Isa, menyatakan kesiapan pihaknya mendukung penyediaan air bersih bagi masyarakat Kota Padang.

BPBPK, katanya, juga telah menerima sejumlah laporan masyarakat terkait kondisi kekeringan yang terjadi di beberapa wilayah.

Ia menjelaskan, terdapat dua alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam kondisi darurat.

Pertama, pemasangan pipa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) darurat, meskipun wilayah tersebut bukan area layanan PDAM, selama sumber air terdekat memungkinkan. Kedua, pembangunan sumur bor yang dilengkapi sistem penampungan air.

“Solusi yang bisa kami bantu, pertama, meskipun suatu wilayah bukan daerah layanan PDAM, apabila sumber air terdekat memungkinkan, dapat dilakukan pemasangan pipa SPAM sebagai solusi darurat. Kedua, pembangunan sumur bor dengan sistem penampungan (toren), seperti yang sudah kami lakukan di Padang Pariaman,” ujarnya.

Maria menegaskan, pembangunan sumur bor tidak bisa dilakukan secara parsial. Proyek tersebut harus dirancang sebagai satu kesatuan, mulai dari sumur, penampungan air, hingga sumber energi pendukung, termasuk pemanfaatan panel surya apabila listrik belum tersedia di lokasi.

“Pembangunan sumur bor ini bukan hanya sumurnya saja, tetapi satu paket dengan sistem penampungan dan sumber energi, termasuk penggunaan solar panel apabila listrik tidak tersedia. Untuk itu kami minta kepada Pemko Padang untuk menyiapkan lahannya,” katanya.

Selain kesiapan teknis, BPBPK juga menekankan pentingnya kejelasan status lahan serta penetapan pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumur bor ke depan.

Hal tersebut dinilai krusial agar fasilitas air bersih dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan oleh masyarakat terdampak bencana banjir bandang di Kota Padang.

Krisis Air Bersih

Sebelumnya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Padang mengambil langkah cepat dengan memfokuskan penanganan darurat pada pemenuhan pasokan air bersih.

Sejak hari pertama bencana hingga memasuki masa pasca bencana, BPBD Kota Padang secara konsisten menyalurkan bantuan air bersih kepada warga terdampak.

Hingga kini, total volume air bersih yang telah didistribusikan mencapai lebih dari satu juta liter. Air tersebut disalurkan langsung ke kawasan permukiman warga menggunakan mobil tangki air untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi di tengah keterbatasan akses air bersih.

Upaya penyaluran air bersih ini dilakukan secara berkelanjutan dan terkoordinasi. BPBD Kota Padang tidak bekerja sendiri, melainkan mendapat dukungan penuh dari Perumda Air Minum Kota Padang serta berbagai unsur terkait lainnya.

Sejumlah instansi dan lembaga turut ambil bagian dalam upaya kemanusiaan tersebut. Di antaranya adalah Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Satuan Polisi Pamong Praja, Palang Merah Indonesia (PMI).

Termasuk unsur TNI dan Polri, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Sosial, perusahaan BUMN dan BUMD, serta dukungan dari pemerintah kota, kabupaten, dan provinsi tetangga. Selain itu, keterlibatan relawan dan pihak swasta turut memperkuat proses distribusi bantuan air bersih di lapangan.

Kepala BPBD Kota Padang, Hendri Zulviton, menjelaskan bahwa selama hampir satu pekan terakhir pihaknya memusatkan distribusi air bersih di Kecamatan Pauh dan Kecamatan Kuranji.

Fokus tersebut dilakukan karena sebagian besar masyarakat di dua kecamatan tersebut tidak menggunakan layanan PDAM Padang dan sangat bergantung pada sumber air mandiri yang terdampak langsung oleh banjir bandang.

“Mulai dari awal kejadian banjir bandang hingga pascabencana, BPBD Kota Padang telah menyalurkan lebih dari satu juta liter air bersih kepada masyarakat. Hampir satu minggu ini kami fokuskan suplai air bersih di Kecamatan Pauh dan Kuranji, karena rata-rata masyarakat di sana tidak mempergunakan PDAM,” ujar Hendri Zulviton.

Menurutnya, rusaknya sumber air mandiri akibat terjangan banjir bandang menyebabkan warga tidak memiliki alternatif lain untuk memenuhi kebutuhan air bersih.

Kondisi tersebut menjadikan distribusi air bersih sebagai prioritas utama dalam penanganan darurat bencana, selain upaya pemulihan infrastruktur yang terdampak.

BPBD Kota Padang menegaskan bahwa penyaluran air bersih akan terus dilakukan hingga kondisi sumber air masyarakat kembali normal. Distribusi bantuan ini akan disesuaikan dengan kebutuhan warga di lapangan agar krisis air bersih dapat diatasi secara bertahap. (red)