Sumbardaily.com, Padang – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian meminta seluruh kepala daerah di Sumatera Barat (Sumbar) segera melakukan pendataan kebutuhan jembatan gantung di wilayah masing-masing. Langkah tersebut dinilai krusial untuk memperkuat konektivitas antarwilayah pedesaan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya di nagari-nagari yang masih memiliki keterbatasan akses.
Arahan itu disampaikan Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana di Sumbar yang digelar di Auditorium Gubernuran, Selasa (13/1/2026). Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menegaskan bahwa pendataan jembatan gantung menjadi bagian penting dari program nasional pembangunan 300.000 jembatan gantung di seluruh Indonesia.
Tito menjelaskan, program tersebut tidak hanya ditujukan untuk mengganti jembatan yang rusak akibat bencana alam, tetapi juga untuk wilayah pedesaan yang selama ini belum memiliki akses penyeberangan yang layak dan aman. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang harus menyeberangi sungai tanpa jembatan, sehingga berisiko terhadap keselamatan.
“Program ini bisa dimanfaatkan untuk daerah yang masyarakatnya masih harus menyeberangi sungai tanpa jembatan. Manfaatnya besar, baik untuk keselamatan, akses pendidikan, maupun aktivitas ekonomi,” ujar Tito.
Ia menekankan pentingnya usulan yang berbasis data lapangan yang akurat. Mendagri meminta kepala daerah memastikan kondisi di lapangan benar-benar sesuai dengan laporan yang diajukan. Seluruh usulan, katanya, harus disampaikan melalui Gubernur untuk kemudian diteruskan ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Presiden Prabowo ingin tidak ada lagi anak-anak yang berangkat sekolah harus mengambil risiko menyeberangi sungai. Karena itu, data harus benar-benar dicek di lapangan,” tegas Tito.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menyatakan kesiapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumbar untuk mengoordinasikan pendataan kebutuhan jembatan gantung bersama pemerintah kabupaten dan kota. Ia menilai program ini sebagai peluang besar bagi Sumbar, terutama untuk memperkuat konektivitas antarwilayah pedesaan.
“Ini peluang besar bagi Sumbar, terutama bagi nagari-nagari yang masih memiliki keterbatasan akses. Kita akan segera melakukan pendataan dengan bupati dan wali kota agar usulannya juga bisa segera disampaikan,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi berharap, kehadiran program pembangunan jembatan gantung tersebut dapat menjadi solusi nyata dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah pedesaan. Selain itu, program ini diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan dan aktivitas ekonomi masyarakat di berbagai nagari di Sumbar secara berkelanjutan. (red)
